Pemerintah Tidak Serius Menangani Kebakaran Hutan, Usahanya Sejauh Ini Cuma Pencitraan
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 23/10/2015
Berita
Pemerintah tidak serius menangani kebakaran hutan, usahanya sejauh ini cuma pencitraan
Hasil Cek Fakta
kabar mengenai pemerintah tidak menangani secara serius perihal kebakaran hutan telah di-debunk oleh akun Nophie Frinsta. Berikut kutipannya:
[…] Setelah tiba di Pangkalan Udara Lanud Palembang, ribuan prajurit TNI yang akan diperbantukan memadamkan api terlebih dahulu melaksanakan salat Istisqa, Kamis (22/10/2015).
Para prajurit memperbanyak zikir sebelum melaksanakan salat sembari memohon untuk minta diturukan hujan. Pangdam II Sriwijaya Mayjen Purwadi Mukson, mengatakan, seluruh prajurit baik yang pulang maupun datang melaksanakan salat istisqa supaya ketika berada di lapangan dan pulang dalam keadaan suci. “Saya instruksikan seluruh prajurit yang beragama Islam untuk salat sebelum pulang dan berangkat ke lokasi ke bakaran,” katanya.
[…] Setelah tiba di Pangkalan Udara Lanud Palembang, ribuan prajurit TNI yang akan diperbantukan memadamkan api terlebih dahulu melaksanakan salat Istisqa, Kamis (22/10/2015).
Para prajurit memperbanyak zikir sebelum melaksanakan salat sembari memohon untuk minta diturukan hujan. Pangdam II Sriwijaya Mayjen Purwadi Mukson, mengatakan, seluruh prajurit baik yang pulang maupun datang melaksanakan salat istisqa supaya ketika berada di lapangan dan pulang dalam keadaan suci. “Saya instruksikan seluruh prajurit yang beragama Islam untuk salat sebelum pulang dan berangkat ke lokasi ke bakaran,” katanya.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Ahok Melarang Kurban
Sumber: www.facebook.comTanggal publish: 21/09/2015
Berita
Jadi Hok, mendingan lo tidur aje, ngga usah ngeluarin instuksi-instruksi segala apalagi mengeluarkan instruksi seperti Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyatakan melarang menyembelih qurban unta selama musim haji karena khawatir bahaya yang ditimbulkan virus pernapasan mematikan (MERS-CoV) di Timur Tengah.
Hasil Cek Fakta
Gubernur Jokowi mengatur agar proses kurban menjadi lebih bersih & sehat, yaitu di RPH (rumah pemotongan hewan) berupa Ingub (instruksi gubernur)
Lalu Ahok yang dicaci maki ketika berusaha menjalankan aturan tsb ???? cucian deh lu koh, ha ha. Malah dituduh melarang kurban, wow.
Anyway, bagi yang sudah pernah ke Saudi tentu sudah tahu, bahwa disana tidak ada pemotongan hewan di tempat terbuka. Semuanya musti di RPH. Jika tidak, musti siap ditindak oleh polisi, karena membahayakan kesehatan masyarakat.
Ini adalah praktek lazim di negara yang sudah maju / berusaha maju.
Lalu Ahok yang dicaci maki ketika berusaha menjalankan aturan tsb ???? cucian deh lu koh, ha ha. Malah dituduh melarang kurban, wow.
Anyway, bagi yang sudah pernah ke Saudi tentu sudah tahu, bahwa disana tidak ada pemotongan hewan di tempat terbuka. Semuanya musti di RPH. Jika tidak, musti siap ditindak oleh polisi, karena membahayakan kesehatan masyarakat.
Ini adalah praktek lazim di negara yang sudah maju / berusaha maju.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[SALAH] Pemkot Depok Akan Terapkan Kebijakan Jalan Berbayar di Ruas Jalan Margonda
Sumber: Media SosialTanggal publish: 11/04/2018
Berita
Selain ERP, Pemkot Depok Punya Opsi Penerapan Ganjil-Genap di Margonda
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mewacanakan Jalan Margonda Raya berbayar atau Electronic Road Pricing(ERP). Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang tak mudah diatasi di jalan utama Kota Depok.
Menurutnya, ide penerapan skema jalan berbayar juga bukanlah satu-satunya opsi yang bisa diambil oleh Pemkot Depok dalam mengurai kemacetan. Sebab ruas jalan di Margonda tak terlalu memungkinkan untuk diterapkannya kebijakan ERP
Pemkot Depok juga belum pernah berpikir untuk menerapkan ERP. Sejauh ini, kata dia, opsi kebijakan yang mungkin dapat ditempuh pemkot untuk menyiasati kemacetan adalah dengan menerapkan ganjil genap di Jalan Margonda.
Kalau untuk kita belum ke arah ERP, kita masih berpikir yang konvensional saja. Karena mengingat ruas jalannya pendek dan banyak keluar masuk kendaraan dari permukiman. Kita baru berpikir untuk melakukan kajian di Margonda itu ganjil-genap di weekend.
Jadi apa solusi kamu atasi kemacetan kota Depok dari dua opsi tersebut?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mewacanakan Jalan Margonda Raya berbayar atau Electronic Road Pricing(ERP). Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan yang tak mudah diatasi di jalan utama Kota Depok.
Menurutnya, ide penerapan skema jalan berbayar juga bukanlah satu-satunya opsi yang bisa diambil oleh Pemkot Depok dalam mengurai kemacetan. Sebab ruas jalan di Margonda tak terlalu memungkinkan untuk diterapkannya kebijakan ERP
Pemkot Depok juga belum pernah berpikir untuk menerapkan ERP. Sejauh ini, kata dia, opsi kebijakan yang mungkin dapat ditempuh pemkot untuk menyiasati kemacetan adalah dengan menerapkan ganjil genap di Jalan Margonda.
Kalau untuk kita belum ke arah ERP, kita masih berpikir yang konvensional saja. Karena mengingat ruas jalannya pendek dan banyak keluar masuk kendaraan dari permukiman. Kita baru berpikir untuk melakukan kajian di Margonda itu ganjil-genap di weekend.
Jadi apa solusi kamu atasi kemacetan kota Depok dari dua opsi tersebut?
Hasil Cek Fakta
Isu yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar akan diterapkan di ruas Jalan Margonda, Depok, langsung dibantah oleh Walikota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad. “Isu dan informasi itu tidak berdasar, jadi hoaks. Artinya kami tidak mendapat informasi dan instruksi apapun terkait ini dari provinsi,” kata Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (10/4/2018)
Kesimpulan
Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad, telah mengklarifikasi informasi yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan jalan berbayar akan diterapkan di ruas Jalan Margonda, Depok adalah hoax.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
BKMG menyarankan menaruh baskom air yang dicampur garam supaya hujan cepat turun
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 23/10/2015
Berita
Ajakan menaruh air dicampur dengan garam di dalam ember untuk membantu proses turunnya hujan.
Hasil Cek Fakta
1. BMKG tidak pernah mengeluarkan himbauan seperti itu.
2. Baskom air yang dicampur garam sangat tidak mencukupi untuk kondensasi pembentukan awan di atmosfer.
3. Hujan yang terjadi di bumi sebagian besar berasal dari konsensasi uap air dari hasil penguapan lautan.
2. Baskom air yang dicampur garam sangat tidak mencukupi untuk kondensasi pembentukan awan di atmosfer.
3. Hujan yang terjadi di bumi sebagian besar berasal dari konsensasi uap air dari hasil penguapan lautan.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 6380/6749