Memasuki awal tahun, Bank Dunia tiba-tiba mengeluarkan keterangan resmi pada Selasa (1/1) berupa klarifikasi atas laporan terkait proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur di Indonesia. Bank Dunia menyebut laporan yang menjadi bahan diskusi di media sosial dan beberapa media itu sudah kedaluwarsa karena disusun pada 2014 lalu. 

Dalam waktu yang tak jauh berbeda,CNNIndonesia.com mendapatkan dokumen laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Dalam dokumen tersebut tertulis waktu laporan tersebut disusun pada Juni 2018.

Bank Dunia dalam laporan tersebut, antara lain mengkritisi kualitas proyek infrastruktur yang rendah, pembangunan infrastruktur yang didomonasi BUMN, hingga tarif listrik yang dinilai terlampau murah. 

CNNIndonesia.com pun telah meminta konfirmasi perihal laporan tersebut. Namun, hingga akhirnya beberapa berita dipublikasikan pada Jumat (4/1), Bank Dunia belum juga memberikan respons, meski membenarkan keberadaan laporan tersebut. 

Pada Senin (7/1), akhirnya Bank Dunia mengeluarkan keterangan resmi merespons pemberitaan CNNINdonesia.com. Bank Dunia mengaku pihaknya memang menyusun laporan tersebut bekerja sama dengan pemerintah. Namun, laporan itu disebut belum final. 

Sebelumnya, Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 akan mencapai 5,2 persen atau relatif sama dengan proyeksi pemerintah sebsar 5,14-5,21 persen.

Menurut Bank Dunia, meskipun ketidakpastian global meningkat, pandangan terhadap ekonomi Indonesia terus positif dengan pertumbuhan PDB riil Indonesia menjadi 5,3 persen pada

Menurut laporan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima kuartal terakhir (sejak kuartal III-2017) terutama akibat menggeliatnya sektor pertambangan dan infrastruktur. Faktor pendorongnya antara lain pulihnya investasi di sektor swasta yang membentuk peningkatan modal tetap bruto.

Klaim Prabowo belum dapat dibenarkan karena Bank Dunia masih belum menyelesaikan laporan secara keseluruhan

Penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, dalam situs PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, www.ptba.co.id, disebutkan soal green mining, salah satunya adalah reklamasi bekas lubang tambang:

Salah satu program di dalam green mining adalah taman hutan rakyat. Program peduli lingkungan ini merupakan program yang memberikan pengaruh besar dalam kegiatan penambangan, dengan melakukan reklamasi terhadap lahan-lahan bekas penambangan. Dari total lahan bekas tambang seluas 5.394 hektar, 3.350 hektar di antaranya merupakan lahan bekas Tambang Air Laya dan 2.044 hektar adalah lahan bekas Tambang Banko Barat.

Lahan-lahan ini dijadikan hutan yang memiliki nilai ekonomis. Hutan ini berfungsi sebagai hutan untuk penelitian, perkemahan dan darmawisata. Bahkan di salah satu zona Penelitian produktif, PTBA telah bekerjasama dengan Universitas Bengkulu dalam menjalankan penelitian dan melakukan monitoring secara berkala setiap 3 bulan sekali. Dalam hal pembibitan PTBA melibatkan kelompok masyarakat dan menerapkan pola pembibitan oleh masyarakat.

Kini Taman Hutan Rakyat (Tahura) Enim dijadikan percontohan bagi penanganan lahan pasca tambang. Hal ini ditandai dengan beberapa kunjungan pemerintah propinsi dan kabupaten di Pulau Kalimantan yang juga banyak memiliki areal pertambangan. PTBA menyadari bahwa green mining merupakan bagian dari CSR dan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang.

Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah mengatakan, PT Bukit Asam memang telah menghijaukan kembali area pasca tambang IUP Air Laya dan IUP Bangko di Sumatera Selatan. Taman Hutan Raya (Tahura) di Muara Enim seluas 5.394 hektar yang dibangun sejak tahun 2016.

"Permasalahannya adalah bahwa hutan ini belum dilakukan untuk memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pohon yang ditanam adalah pohon ciru dan akasia, yang merupakan pohon yang tumbuh cepat tetapi tidak bisa memulihkan ekosistem sebelum tambang," kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak memungkiri keinginan pemerintah agar bandara dan pelabuhan dikelola oleh pihak asing. Dimana Menhub RI, Budi Karya Sumadi tak ingin pandang bulu.

Salah satu negara investor potensial tersebut yaitu India. Hubungan baik kedua negara yang telah berlangsung lama ingin terus ditingkatkan melalui bentuk investasi.

Menhub Budi mengatakan, pada dasarnya, Indonesia menghendaki foreign investor bisa mengelola pelabuhan, airport, oleh karenanya saya akan mengadakan one on one meeting dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman mengelola airport dan pelabuhan. Hal itu dikatakan Menhub Budi di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.

Khusus bandara dan pelabuhan, Budi menjelaskan ada beberapa yang bisa ditawarkan, salah satunya Bandar Kualanamu di Medan dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan.

Budi Karya menambahkan, penyerahan pengelolaan sejumlah pelabuhan diselesaikan pada akhir tahun 2017. Namun demikian, kepemilikan aset pelabuhan dan bandara yang diserahkan ke swasta tetap di tangan pemerintah. Adapun 20 pelabuhan yang akan diserahkan diantaranya, Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Klaim Prabowo terkait operasional Pelabuhan Indonesia yang diberikan Pihak Asing Benar

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, realisasi pemberian sertifikat tanah sudah mencapai 5,3 juta sertifikat hingga November 2018. Kegiatan pembagian sertifikat hak tanah itu merupakan program khusus pemerintah dalam bentuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pemerintah sejak awal menargetkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018. Target ini merupakan target tanah yang masuk di program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL) yang terdiri dari tanah K1, K2, K3 dan K4.

Tanah K2 yakni tanah yang masih berstatus sengketa dan K3 adalah tanah yang statusnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat di daftar tanah. Sementara, K4 adalah tanah yang sudah memiliki sertifikat tapi perlu diperbaiki. Namun, realisasi target tersebut diprediksi akan terkendala akibat banyaknya tanah sengketa.

Menurut peneliti Auriga, Iqbal Damanik, realisasi pembagian sertifikat tanah itu masih rendah dari yang dialokasikan. Hingga Juni 2018, program TORA hanya memberikan 994 ribu ha untuk masyarakat jika dibandingkan alokasinya yang seluas 4,9 juta hektar. Selain persoalan realisasinya, kata Iqbal, kebijakan itu juga belum mencoba mengkoreksi kepemilikan tanah yang berlebihan yang telah terjadi sebelumnya.