Tidak seluruh jalan Trans Papua dibangun pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai pembangunan jalan ini secara besar-besaran sejak 2014 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikFinance, seperti ditulis di Jakarta, Jumat (5/1/2018), pembangunan jalan Trans Papua telah dimulai sejak zaman Pemerintahan Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

“Ini (Trans Papua) sudah dimulai lama. Zaman Pak Habibie sudah ada, tapi masifnya sejak Pak Jokowi. Dulu kan sporadis (kadang-kadang) saja, kecil-kecil di spot-spot tertentu. Katakanlah daerah Nabire, Merauke, Jayapura,” ujarnya saat ditemui detikFinance beberapa waktu lalu.

Ketua AJI Pontianak, Dian Lestari mengatakan kegiatan Workshop Hoax Busting and Digital Hygiene ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran HOAX yang semakin masive beredar ditengah masyarakat. “Diharapkan dengan kegiatan ini, kita bisa bersama-sama mencegah berita HOAX tersebut, salah satunya dengan mengetahui bagaimana berita HOAX tersebut,” tuturnya.
Workshop menghadirkan tiga nara sumber, yakni Andi Fachrizal dari Mongabay Indonesia, Aribowo dan Edho Sinaga trainer bersertifikat Google News Initiative.

AJI Pontianak bersama bersama Google News Initiative dan Internews menggelar pelatihan bertema: Google News Initiative Training Network, kepada 26 jurnalis pelbagai media Kalimantan Barat di Aula Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak, Sabtu (14/4). Tidak hanya di Pontianak, pelatihan juga digelar di 59 negara di dunia dan lebih dari 250 ribu wartawan yang dilibatkan.
Fokus dari pelatihan ini adalah mengasah keterampilan jurnalis untuk memanfaatkan sejumlah tools di internet guna melakukan verifikasi online yang banyak beredar di dunia maya (false news, fake news, hoax). Selain itu, aktifis Mafindo, Aribowo memaparkan, ada banyak jenis-jenis hoaks, namun secara umum dapat dipisah menjadi dua. Yakni misinformasi dan disinformasi.

Saat dikonfirmaasi, humas Pengadilan Agama Garut, Muhammad Dihyah Wahid membantah telah menyebarkan informasi tersebut. Di sana juga tak ada humas bernama TB Hidayat.

“Kami membantah hal tersebut,” ujar Dihyah ketika dihubungi Tirto, Kamis (28/3/2019).

Bantahan juga datang dari Ketua Pengadilan Agama Garut, Fajaruddin Effendy. Dia menyebut informasi berantai tersebut sebagai hoaks.

“Informasi yang berkembang melalui WA [ada orang mengaku dapat nomor] janda-janda yang mengaku memperoleh informasi dari humas PA Garut adalah tidak benar atau hoaks,” kata dia dikutip dari situsweb PA Garut, Kamis (28/3/2019).

Dalam pernyataan itu, disebutkan PA tidak pernah meminta nomor telepon seluler para pihak yang berperkara.

Selain itu, institusi itu juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengannya pihak-pihak yang berperkara atau dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan ‘Komunitas janda-janda yang berperkara di Pengadilan Agama Garut’.

Dihyah menjelaskan pihaknya telah melaporkan temuan tersebut ke pusat. Belum ada intruksi dari pimpinannya untuk melaporkan kasus ini ke polisi. “Kami telah melaporkan ke pimpinan tingkat banding. Untuk saat ini belum diberi arahan untuk melakukan upaya hukum,” katanya.

Ia kembali memastikan jika pesan berantai itu tidak berasal dari mereka. Bahkan, kata Dihyah, tak hanya PA Garut yang diisukan menyebar nomor-nomor misterius itu.

“Bukan hanya PA Garut yang diisukan menyebarkan rilis tersebut. Ada PA Bandung, Soreang dan Karawang,” ujarnya.

Menurut Dihyah, PA Bandung dan Karawang terlebih dahulu diisukan serupa. Nomor-nomor yang diisukan disebar dua PA tersebut sama persis dengan daftar nomor yang diisukan disebar PA Garut.

“Nama dan urutannya sama persis semuanya,” kata Dihyah.