Pasangan calon presiden nomor urut dua menganggap bahwa kelompok disabilitas masih sulit mendapatkan pekerjaan. Wakil calon presiden, Sandiaga Uno, mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya membuka akses infrastruktur dan kesehatan. Tapi memastikan kelompok penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan.
Sandi pun mencontohkan salah satu penyandang disabilitas, Sultan Diwantara, yang justru bisa menjadi mentor wirausaha online bagi penyandang disabilitas lainnya.
“Agar mereka bisa hidup lebih baik dan keluarganya sejahtera,” kata Sandiaga.
(Benar) Prabowo-Sandi Menilai Penyandang Disabilitas Sulit Cari Pekerjaan
Sumber: Debat CapresTanggal publish: 17/01/2019
Berita
Hasil Cek Fakta
Pasangan capers nomor satu, Jokowi-ma’ruf amin, mengatakan, bahwa paradigma Indonesia terhadap penyandang disabilitas telah berubah setelah keluar UU Penyandang Disabilitas Tahun 2016. Lewat UU itu, pemerintah telah memenuhi hak-hak disablitas mulai penyedian pekerjaan, perumahan, dan fasilitas sosial.
Laporan akhir Badan Perburuhan Dunia PBB, ILO dalam laporan akhirnya, mencatat, dari keseluruhan lapangan pekerjaan, hanya 0,26 persen pekerja formal merupakan penyandang disabilitas berat.
Sementara itu, menurut ILO, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk penyandang disabilitas ringan hanya 56,72 persen dan untuk penyandang disabilitas berat hanya 20,27 persen. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Non-penyandang disabilitas, yaitu 70,40 persen. Kesulitan penyandang disabilitas untuk memasuki angkatan kerja disebabkan oleh beberapa diskriminasi yang dihadapi oleh PD, yaitu diskriminasi kelembagaan, diskriminasi lingkungan fisik dan diskriminasi sosial.
Koordinator Wilayah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya Ignatius Mardjono mengatakan serapan pekerja dari kelompok penyandang disabilitas di perusahaan masih rendah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa tiap 100 pekerja, perusahaan wajib mengambil satu persen dari kelompok difabel.
“Sejauh ini, implementasinya di lapangan belum sesuai dengan harapan undang-undang,” kata Ignatius di sela-sela kegiatan Diskusi Multi-Stakeholders dalam Isu Inklusi dan Disabilitas, yang digelar Jawa Pos Institut of Pro-Otonomi (JPIP) serta United States Agency for International Development (USAID) di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin, 12 Maret 2018.
Laporan akhir Badan Perburuhan Dunia PBB, ILO dalam laporan akhirnya, mencatat, dari keseluruhan lapangan pekerjaan, hanya 0,26 persen pekerja formal merupakan penyandang disabilitas berat.
Sementara itu, menurut ILO, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk penyandang disabilitas ringan hanya 56,72 persen dan untuk penyandang disabilitas berat hanya 20,27 persen. Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Non-penyandang disabilitas, yaitu 70,40 persen. Kesulitan penyandang disabilitas untuk memasuki angkatan kerja disebabkan oleh beberapa diskriminasi yang dihadapi oleh PD, yaitu diskriminasi kelembagaan, diskriminasi lingkungan fisik dan diskriminasi sosial.
Koordinator Wilayah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya Ignatius Mardjono mengatakan serapan pekerja dari kelompok penyandang disabilitas di perusahaan masih rendah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa tiap 100 pekerja, perusahaan wajib mengambil satu persen dari kelompok difabel.
“Sejauh ini, implementasinya di lapangan belum sesuai dengan harapan undang-undang,” kata Ignatius di sela-sela kegiatan Diskusi Multi-Stakeholders dalam Isu Inklusi dan Disabilitas, yang digelar Jawa Pos Institut of Pro-Otonomi (JPIP) serta United States Agency for International Development (USAID) di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin, 12 Maret 2018.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Jokowi Sebut Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu Sulit, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 17/01/2019
Berita
Calon Presiden Joko Widodo menyampaikan visi misi dalam debat perdana malam ini, Kamis, 17 Januari 2019. Jokowi mengawali visi misinya dengan menyebut sebagai Indonesia Maju. Kata Jokowi, bersama Ma'ruf, ia menawarkan optimisme dan berkeyakinan yang semakin maju. "Semakin modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM harus semakin baik," kata Jokowi dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Jokowi menekankan penting untuk pemenuhan enonomi, sosial, budaya. Hal ini penting menjadikan Indonesa memiliki akses yang kuat terhadap pendidikan, kesehatan, permodalan. Selain itu, memperjuangkan penyelesaian HAM. Namun ia mengakui memang sulit menyelesaikan masalah HAM masa lalu. "Memang tidak mudah menyelesaikan karena kompleksitas hukum. Pembuktian hukum terlalu jauh. Harusnya ini bisa selesai. Tapi, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan ini," tutur Jokowi.
Hasil Cek Fakta
Penelitian Setara Institute terkait indeks kinerja HAM sepanjang 2010-2016, menunjukkan performa kinerja HAM paling rendah adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Selama tujuh tahun berturut-turut skor indeksnya di bawah angka dua.
Indeks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tahun 2010 hanya tercatat 1,14, meningkat menjadi 1,4 di tahun 2011, tahun 2012 skor tercatat 1,44, tahun 2013 skornya 1,40, tahun 2014 jadi 1,51, tahun 2015 skornya 1,72, dan tahun 2016 skor tercatat 1,99.
Indeks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tahun 2010 hanya tercatat 1,14, meningkat menjadi 1,4 di tahun 2011, tahun 2012 skor tercatat 1,44, tahun 2013 skornya 1,40, tahun 2014 jadi 1,51, tahun 2015 skornya 1,72, dan tahun 2016 skor tercatat 1,99.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
(BENAR) Masa Pemerintahan Jokowi belum selesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu
Sumber: Debat CapresTanggal publish: 17/01/2019
Berita
Calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo, mengatakan, masih punya punya beban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Menurutnya, hal itu karena ada kompleksitas hukum, kesulitan dalam pembuktian hukum dan rentang waktu kasus yang jauh. Meski begitu, Jokowi berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu
Hasil Cek Fakta
Pada kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.
Ada delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Yakni, kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan niat penuntasan kasus HAM sering kali berhenti di level perintah presiden. "Belum ada kemajuan yang cukup signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Choirul dalam konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.
Choirul mengatakan belum ada upaya konkret Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus itu ke tahap penyidikan dan penuntutan. Padahal, hukum telah mengamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
Ada delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Yakni, kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan niat penuntasan kasus HAM sering kali berhenti di level perintah presiden. "Belum ada kemajuan yang cukup signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Choirul dalam konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.
Choirul mengatakan belum ada upaya konkret Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus itu ke tahap penyidikan dan penuntutan. Padahal, hukum telah mengamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
[SALAH] Usai Pidato Kebangsaan, Hasil Survei Prabowo – Sandi 67,8%
Sumber: facebook.comTanggal publish: 17/01/2019
Berita
Akun Facebook Dan Ahmad (@ahmadwildan.aii) membuat postingan yang mencatut nama lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang isinya menyebutkan usai Prabowo memberikan Pidato Kebangsaan, hasil surveinya dimenangkan Prabowo – Sandi sebesar 67,8%, sedangkan pasangan Capres – Cawapres, Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin mendapatkan presentase sebesar 32,2%.
Postingan @ahmadwildan.aii yang dibagikan pada Fan Page Gerakan 2019 Ganti President, telah mendapatkan 4,1 ribu respon, kemudian seribuan komentar dan 568 kali dibagikan.
Postingan @ahmadwildan.aii yang dibagikan pada Fan Page Gerakan 2019 Ganti President, telah mendapatkan 4,1 ribu respon, kemudian seribuan komentar dan 568 kali dibagikan.
Hasil Cek Fakta
Direktur SMRC, Saiful Mujani menyatakan kabar yang disebarkan akun Facebook Dan Ahmad (@ahmadwildan.aii) yang mencatut nama lembaganya dengan keterangan hasil survei Prabowo – Sandi mendapatkan presentase tertinggi yakni 67,8% usai Pidato Kebangsaan, adalah tidak benar adanya. “Kenapa ga dibuat jokowi-ma’ruf 1%, prabowo-sandi 99% aja? hoax ga lucu,” cuit @saiful_muzani, Rabu (16/1).
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 6495/6751