Blitz dari media sosial Rusia untuk mempengaruhi pemilu AS 2016 adalah bagian dari “fenomena” global di mana spektrum yang luas dari pemerintah dan partai politik menggunakan platform Internet untuk menyebarkan berita sampah dan disinformasi di setidaknya 48 negara tahun lalu, temuan dari sebuah studi Universitas Oxford.

Termasuk program-program pemerintah AS yang ditujukan untuk melawan ekstrimis seperti fundamentalis Islam, sekitar $ 500 juta telah dihabiskan di seluruh dunia pada penelitian, pengembangan atau implementasi “operasi psikologis” media sosial sejak 2010, para penulis memperkirakan.

oax Crisis Center (HCC) Kalimantan Barat menggelar kampanye publik anti hoaks di arena Car Free Day (CFD), Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Minggu (22/7/2018).

Kampanye berpusat di depan Masjid Raya Mujahidin itu dihadiri oleh lebih dari puluhan ragam komunitas di Kota Pontianak, khususnya kaum milenial.

Tidak hanya ratusan anggota komunitas, kampanye turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat Anthony Sebastian Runtu, Aster Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Arh Jamaah, Kapendam XII/Tanjungpura Letkol Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, Ketua Pembina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Pontianak sekaligus Pengamat Sosial Pontianak Syarifah Ema Rahmaniah, Ketua Komunitas Peduli Informasi (KOPI) Kalbar M Ainul Yakin dan pejabat pemerintah lainnya.

Apalagi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan murah, wabah hoaks di media sosial lekas mengubah wajah publik bangsa ini. Gairah kebencian, kecurigaan dan permusuhan terhadap perbedaan agama, etnis atau hal lainnya marak bertebaran di media sosial.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau Hendi sapaan akrabnya, membantah kabar yang mengatakan Kelurahan Genuksari masuk sebagai zona merah difteri dan adanya himbauan untuk menggunakan masker ketika melewati Jalan Dong Biru. “Itu hoaks! Memang ada kasus difteri di sana, tetapi sudah ditangani sedulur-sedulur Dinas Kesehatan Kota Semarang sehingga tidak ada namanya zona merah. Apalagi, sampai tidak boleh lewat daerah itu,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penelusuran dan setelah dilakukan pengecekan ternyata informasi tersebut tidak terbukti. Akun twitter tersebut pun kini sudah non aktif.

“Menurut info dari Kepala UPPRD (Unit Pengelola Pajak dan retribusi Daerah) Jagakarsa seperti itu,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI Jakarta Faisal Syafruddin kepada Medcom.id, Sabtu, 21 Juli 2018.

Faisal mengaku tidak mengetahui pemilik akun itu. Yang jelas, kata dia, informasi soal kenaikan NJOP 100% di Jagakarsa tidak benar.

Senada dengan Faisal, Kepala Unit Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Pemprov DKI Johari menyebut bahwa kenaikan PBB di kawasan tersebut tidak seperti yang disebutkan.

“Itu kemarin yang hotel naik 39% di Jagakarsa. Dan wajib pajaknya mau bayar kok,” ungkap Johari saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (21/7).