Menanggapi viralnya kabar tersebut, pihak SMAN 2 Rambah Hilir Riau membuat surat klarifikasi secara resmi yang ditandatangani Kepala Sekolah Nurman SPd.

Berikut bunyi surat klarifikasi tersebut:



“Sehubungan dengan berita yang beredar di masyarakat dan beberapa media yang menyebutkan bahwa pihak sekolah SMAN 2 Rambah Hilir mewajibkan siswa non muslim memakai jilbab, maka kami merasa perlu mengklarifikasi berita tersebut.



Kami pihak sekolah menyatakan keberatan dengan pernyataan di dalam berita yang menyatakan bahwa pihak sekolah mewajibkan memakai jilbab bagi siswi non muslim. Karena pihak sekolah tidak pernah memberlakukan peraturan tersebut secara tertulis di SMAN 2 Rambah Hilir. Adapun masalah memakai jilbab bagi siswi selama ini hanya berupa budaya sekolah yang berlangsung sejak sekolah ini berdiri tahun 2002. Pada umumnya siswa secara keseluruhan mendukung budaya sekolah tersebut dan selama ini tidak ada masalah.



Demikian surat ini kami buat untuk mengklarifikasi berita yang beredar saat ini.”



Pimpinan sekolah, Norman, menyebut ketentuan berpakaian itu bukan keharusan dan tak diatur secara tertulis.



Norman mengatakan sejak lama sekolahnya hanya mengimbau pemakaian jilbab, yang disebutnya sesuai dengan nilai keislaman yang kental di Riau.



“Riau adalah daerah Muslim, tapi memang ada pendatang. Dari 472 siswa kami, hanya 40 yang non-Muslim,” kata Norman kepada BBC Indonesia, Senin (28/08).



“Jadi arahan kepala sekolah terdahulu, yang non-Muslim juga berjilbab. Kami tidak pernah sampaikan itu hal wajib,” kata Norman.



Ia menganggap aneh keluhan kaidah berjilbab yang muncul belakangan. Ia mengklaim, selama ini sekolahnya tidak pernah menjatuhkan sanksi pada siswi non-Muslim yang tak mengenakan jilbab.



“Kalau wajib berarti ada sanksi, selama saya menjadi kepala sekolah, tidak pernah ada yang disanksi, saya juga pernah lihat siswi tidak berjilbab. Ini sekedar motivasi bagi anak didik,” ujarnya.

Foto spanduk yang digunakan di post sumber lokasi kejadiannya adalah di Serang, Banten. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Beredar secara luas pesan melalui WA grup yang mengumumkan bahwa mereka yang bekerja antara kurun 1990-2018 berhak menarik uang senilai Rp 21 juta. Pesan itu menyertakan sebuah pranala ke sebuah situs yang menawarkan kesediaan peserta mengambil uang tersebut.

Penelusuran Kontan.co.id, jika orang mengklik pranala yang ditautkan dalam pesan itu, Anda, dia akan dibawa ke situs berpenampilan seolah situs BPJS Kesehatan.

Di sini saja sudah tampak kejanggalan bagi mereka yang jeli. Pada pesan awal menyiratkan hak para pekerja sehingga seharusnya berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, tapi pranala yang mereka sediakan malah mengarah ke web BPJS Kesehatan.

Orang yang terpikat iming-iming akan diminta mengisi survei yang dimulai dengan pertanyaan: apakah Anda berusia 18 tahun? Kemudian akan berlanjut dengan pertanyaan Apakah Anda masih bekerja?

Jika mengikuti sampai ujung, orang akan diminta mengisi kolom panel yang meminta nomor telepon rekan, teman, atau keluarga.

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pesan itu palsu. "Hoax itu," kata Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Irvansyah Utoh Banja kepada Kontan.co.id, Selasa (28/8).

Utoh menegaskan, ini ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan dari merek BPJS. Dia meminta masyarakat waspada untuk mengecek lebih dulu segala informasi yang beredar.

Pesan beredar yang mengumumkan bahwa mereka yang bekerja antara 1990-2018 berhak menarik Rp 21 juta dari BPJS adalah palsu. Pesan itu hanya menggiring korban untuk secara tidak sadar membagi data-data pribadi mereka.

Foto yang digunakan di gambar hasil tangkapan layar hasil suntingan oleh post sumber adalah foto tahun 2016, bukan foto sebenarnya yang digunakan oleh Liputan6. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.