Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel dengan judul seperti dalam gambar tangkapan layar di atas lewat mesin perambah Google. Namun, tidak ditemukan artikel di situs-situs media kredibel dengan judul "PDIP Buka Opsi Bubarkan MUI Demi Utuhnya Pancasila".
Tempo pun menelusuri jejak digital foto dalam gambar tangkapan layar itu. Hasilnya, foto ini pernah dimuat oleh situs GoNews.co dalam artikelnya pada 3 September 2020 pukul 00.57 WIB, tanggal dan jam yang sama dengan yang tercantum dalam gambar tangkapan layar di atas.
Keterangan foto itu pun sama dengan yang tercantum dalam gambar tangkapan layar di atas, yakni "Suasana rapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (Foto: Zul/GoNews.co)". Namun, artikel tersebut berjudul "Junimart Buka Opsi Bubarkan IPDN, Demi Kemanusiaan".
Menurut berita ini, legislator Fraksi PDIP Junimart Girsang menyatakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebaiknya dibubarkan, menyusul adanya perlakuan yang mengusik nilai kemanusiaan di sekolah kedinasan tersebut. Junimart menyoal makanan yang disediakan di salah satu kampus IPDN yang tak layak, bahkan jika dibandingkan dengan makanan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Dari segi kemanusiaan, saya sudah bilang dari kemarin, bubarkan saja IPDN. Makannya itu lebih sejahtera yang di lapas. Saya sudah ke IPDN Jakarta," kata Junimart dalam rapat Komisi Pemerintahan atau Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR pada 2 September 2020.
Kondisi makanan yang demikian dinilai ironi oleh Junimart, karena bangsa Indonesia membutuhkan birokrat-birokrat unggul yang terlahir dari IPDN. "Bagaimana mungkin kita mendapatkan bibit unggul? Yang di lapas saja makanannya cukup bergizi. Tolong Pak Sekjen, kalau bisa diperbaiki," ujar Junimart.
Bukan kali ini saja Junimart Girsang menyorot IPDN. Dilansir dari CNN Indonesia, Junimart pernah menyinggung fenomena sejumlah pengasuh di IPDN yang kerap meminta "setoran" tertentu kepada para praja sebagai pelicin untuk mendapatkan sesuatu. Junimart mengetahui praktik itu berdasarkan pengalaman sanak saudaranya yang kuliah di IPDN.
Berdasarkan penelusuran Tempo, rapat antara Komisi II DPR dan Kemendagri pada 2 September 2020 pun sama sekali tidak membahas MUI. Agenda rapat tersebut adalah pembahasan rencana program dan anggaran Kemendagri pada 2021. Dilansir dari situs resmi DPR, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menyampaikan bahwa komisinya menyetujui jumlah pagu anggaran Kemendagri pada 2021, yakni sebesar Rp 3,204 triliun, yang termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,303 miliar.
"Namun, untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR meminta Kemendagri dan DKPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, yang kemudian akan dibahas kembali untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya," ucap Saan dalam rapat Komisi II DPR dengan Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 2 September 2020.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu juga mengatakan bahwa Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp 1,275 triliun, termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp 91,949 miliar dan mengamanatkan kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR di Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "PDIP buka opsi bubarkan MUI demi utuhnya Pancasila" keliru. Gambar tangkapan layar artikel yang berisi klaim itu merupakan hasil suntingan. Artikel aslinya berjudul “Junimart Buka Opsi Bubarkan IPDN, Demi Kemanusiaan”. Artikel ini pun sama sekali tidak menyinggung MUI.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, poster berlogo RMOL.id dengan kutipan "kematian dokter jangan dibesar-besarkan, masih banyak tenaga cadangan dokter capai 3 ribuan" adalah hasil suntingan. Poster asli yang memang dibuat oleh RMOL.id tersebut tidak memuat pernyataan itu.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada 14 September 2020, Menkes Terawan memang menyinggung soal tenaga kesehatan cadangan yang jumlahnya masih mencapai 3 ribu orang di tengah pandemi Covid-19. Namun, dalam konferensi pers itu, Terawan tidak menyatakan "kematian dokter jangan dibesar-besarkan".
Untuk memverifikasi klaim "Menkes Terawan menyebut kematian dokter jangan dibesar-besarkan", Tempo mula-mula memeriksa akun media sosial resmi RMOL.id, baik di Twitter maupun Instagram. Hasilnya, ditemukan bahwa akun-akun RMOL.id ini pernah mengunggah poster yang identik. Namun, dalam poster itu, tidak ada kutipan "kematian dokter jangan dibesar-besarkan, masih banyak tenaga cadangan dokter capai 3 ribuan".
Tulisan yang tertera dalam poster asli, yang disunting dengan tulisan "kematian dokter jangan dibesar-besarkan, masih banyak tenaga cadangan dokter capai 3 ribuan", berbunyi “Dokter Bukan Stok Gudang”. Poster tersebut diunggah oleh akun Twitter dan Instagram RMOL.id pada 15 September 2020.
Poster suntingan (kiri) dari poster milik RMOL.id (kanan) terkait pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto soal tenaga kesehatan cadangan.
Teks yang berbunyi “Dokter Bukan Stok Gudang” dalam poster asli tersebut berasal dari pernyataan anggota DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil, yang juga dimuat oleh situs RMOL.id dalam artikelnya pada 15 September 2020. Artikel tersebut berjudul "Menkes Mengatakan Masih Ada 3.500 Dokter 'Cadangan', Anggota DPR: Tidak Berempati, Dokter Seolah Stok Gudang!".
Dikutip dari berita tersebut, Nasir mengatakan, "Komunikasi publik sejumlah menteri di kabinet Jokowi sangat buruk dan kurang berempati dengan korban, terutama para dokter. Pernyataan itu bisa diinterpretasi seolah-olah dokter itu barang yang ada di gudang."
Tempo pun menelusuri asal-usul pernyataan Menkes Terawan mengenai tenaga kesehatan cadangan itu. Lewat pencarian di mesin perambah Google dengan kata kunci “dokter magang atau internship yang jumlahnya mencapai 3.500 orang”, Tempo mendapatkan petunjuk bahwa pernyataan soal tenaga kesehatan cadangan tersebut disampaikan Terawan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube milik Sekretariat Presiden pada 14 September 2020.
Namun, dalam video berdurasi 9 menit 10 detik tersebut, tidak ditemukan pernyataan "kematian dokter jangan dibesar-besarkan, masih banyak tenaga cadangan dokter capai 3 ribuan" yang dilontarkan oleh Terawan. Dia hanya menyinggung soal dokter magang dan internship, yang jumlahnya sekitar 3.500 orang, pada menit 6:47. Pernyataan lengkap Terawan adalah sebagai berikut:
“...... Seperti diketahui, jumlah relawan tenaga kesehatan Nusantara Sehat dan internship yang sudah ditempatkan adalah sebanyak 16.286 orang, tersebar di rumah sakit Covid-19 dan laboratorium untuk melayani terkait Covid-19. Dan masih ada 3.500 dokter internship, masih ada 800 tenaga Nusantara Sehat, di samping itu ada tenaga relawan 685 di sini, termasuk di dalamnya dokter spesialis paru, anestesi, penyakit dalam, dan juga tenaga kesehatan lain seperti perawat, dokter umum, dan sebagainya yang siap di-deploy-kan, siap untuk membantu apabila ada penambahan tenaga yang dibutuhkan."

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim yang tercantum dalam poster itu, bahwa "Menkes Terawan menyebut kematian dokter jangan dibesar-besarkan", keliru. Poster itu merupakan hasil suntingan dari poster milik RMOL.id. Dalam poster asli, teksnya berbunyi “Dokter Bukan Stok Gudang”, yang berasal dari kritikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, terhadap pernyataan Terawan soal tenaga kesehatan cadangan di tengah pandemi  Covid-19. Lewat pemeriksaan verbatim video konferensi pers pada 14 September 2020 soal tenaga kesehatan cadangan pun, Terawan tidak pernah menyatakan “kematian dokter jangan dibesar-besarkan”.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Syekh Ali Jaber pulang ke Madinah usai kejadian penusukan terhadap dirinya adalah klaim yang salah.

Faktanya, Syekh Ali Jaber tidak pulang ke Madinah. Syekh Ali Jaber akan melakukan kegiatan dakwah di Jember dan Kabupaten Malang, pada Kamis, 17 September 2020.

Dikutip dari situs nu.or.id, agenda Syekh Ali Jaber di Jember adalah untuk bersilaturahmi ke salah satu rumah tahfidz yang ada di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Melalui tayangan cerita di instagramnya, Syekh Ali Jaber menyampaikan ucapan terima kasih kepada Banser NU Kencong-Jember yang telah mengawalnya.

“Alhamdulillah sudah tiba di Jember dan langsung Alhamdulillah ditemani dan didampingi oleh Banser. Semoga dimuliakan oleh Allah. Terima kasih teman-teman sekalian,” kata Syekh Ali yang dalam video itu tampak didampingi Banser NU.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur akan membantu panitia dalam hal pengamanan kegiatan dakwah Syekh Ali Jaber di Jember dan Kabupaten Malang, pada Kamis, 17 September 2020. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan meski membantu pengamanan, tanggung jawab keamanan sepenuhnya tetap berada di pihak panitia.

Truno mengatakan, dua hal yang perlu diperhatikan oleh panitia penyelenggara, yakni memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lokasi pengajian dan memastikan tidak ada jemaah yang membawa benda-benda berbahaya dan membahayakan, seperti senjata tajam.

Syekh Ali Jaber tidak pulang ke Madinah. Syekh Ali Jaber akan melakukan kegiatan dakwah di Jember dan Kabupaten Malang, pada Kamis, 17 September 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim Aty Kodong dikabarkan meninggal adalah salah. Fakta tersebut disampaikan oleh Aty Kodong melalui akun Instagram resminya pada 11 september 2020. “saya masih sehat kodong:sob::sob::sob:” jelas Aty.


Saat dihubungi pihak terkini.id, Aty turut menegaskan terkait kondisinya yang baik -baik saja. Dengan demikian, kabar Aty Kodong meninggal dunia adalah tidak benar dan masuk kedalam konten palsu.