Dilansir dari detik.health.com, melalui penelitian yang dilakukan di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki air tanah dengan kadar fluoride tinggi (3,08 ppm), kecuali wabah bercak (dental fluorosis) pada gigi geligi, belum pernah diberitakan adanya bencana atau wabah penyakit sistemik akibat kelebihan fluoride.

Bahkan terkait hal ini, dalam pertemuan bersama antara WHO, FDI dan IADR (International Association for Dental Research) dicetuskan Deklarasi Beijing pada tahun 2007 dengan tema ‘All to action to promote oral health by using fluoride in China and Southeast Asia’ yang menyatakan bahwa pasta gigi dengan kandungan fluoride aman digunakan dan terbukti menurunkan angka karies. Untuk itu, WHO, American Dental Association (ADA) dan Federation Dentaire Internasionale (FDI) menyatakan bahwa menyikat gigi harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride.

Drg. Dhanni Gustiana, alumnus World Health Organization Collaborating Centre (WHOCC), juga menambahkan bahwa mengenai bahaya zat fluoride tergantung pada dosisnya. Maka terkait hal itu, di Indonesia sendiri, pihak BPOM pun sebelumnya telah menetapkan standar kandungan zat fluoride yang aman di dalam pasta gigi.

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa zat fluoride di dalam pasta gigi dapat meningkatkan kemungkinan osteosarcoma adalah hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Hoaks ini juga merupakan hoaks berulang yang sudah muncul sejak tahun 2016.

Sementara itu, Magdalena Wullur, Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat membeberkan data gini ratio di Sulut slang tahun 2015-2018.

Dijelaskan Magdanlena, pada tahun 2015 gini rasio Kota Kotamobagu adalah yang tertinggi sebesar 0,412 kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Minut sebesar 0,405 dan yang ketiga tertinggi yaitu Kabupaten Minsel sebesar 0,399.

Kemudian pada tahun 2016 gini rasio Kab Minut adalah yang tertinggi sebesar 0,425 kemudian yang kedua yaitu Kota Kotamobagu sebesar 0,413 dan yang ketiga tertinggi yaitu Kota Bitung sebesar 0,389.
Pada tahun 2017 gini rasio Kota Manado adalah yang tertinggi sebesar 0,388 kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Minsel sebesar 0,377 dan yang ketiga tertinggi yaitu Kabupaten Minahasa sebesar 0,362.

Pada tahun 2018, Manado kembali menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 0,401 disusul Kabuapten Minsel dan Minahasa sebesar 0,397.

Rasio Gini (Gini ratio) diartikan sebagai ukuran derajad ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan.

Semakin besar atau melebar indeks tersebut, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya.

“Jadi makin besar angkanya, makin buruk sebenarnya kesenjangannya,” jelas Magdalena.

Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, hasil Ujian Nasional (UN) SMA/SMK tahun 2019, Sulut berada di deretan terbawah nasional. Untuk SMA di urutan 32 dari 34 provinsi, sementara SMK di urutan 31 atau ketiga terbawah secara nasional.

Menanggapi pernyataan Vonny, Cagun Steven O Kandouw mengatakan, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari nilai lulusan siswa SMA dan SMK. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

“Apalagi saat ini UN sudah dihapus,” ujar Kandou.

Menanggapi hal ini, akademisi dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Manado (Unima) di Tondano Dr Aldjon Dapa mengatakan, kualitas pendidikan artinya indikator penilaian mutu pendidikan berlaku untuk semua jenjang mulai dari Pendidikan Anau Usia Dini (PAUD) hingga SMA dan SMK.

“Ada 8 indikator penilaian kualitas atau mutu pendidikan,” ujar Aldjon.

Delapan indikator pendidikan itu adalah kompetensi lulusan, isi pendidikan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, serta pembiayaan pendidikan. (*)

Menurut hasil verifikasi Tim CekFakta Tempo, dalam video asli siaran berita Pilpres AS di CNN yang dibawakan oleh Wolf Blitzer dan John King tersebut, tidak muncul notifikasi situs penyedia konten dewasa Pornhub, melainkan notifikasi lain.
Isu tentang munculnya notifikasi Pornhub dalam siaran berita di CNN itu sudah dibantah oleh King melalui akun Twitter miliknya saat seorang warganet bertanya mengenai video tersebut. “Not. Some clown taking time away from lying about something else apparently because they don’t like math,” kata King dalam cuitannya pada 6 November 2020.
Salah satu koresponden olahraga CNN, Tancredi Palmeri, kemudian membagikan video asli siaran di CNN saat Blitzer dan King memberitakan hasil Pilpres AS tersebut. Dalam video berdurasi 10 detik ini, memang muncul sebuah notifikasi yang kemudian ditutup oleh King. Namun, dalam notifikasi itu, tidak ada logo Pornhub.
Palmeri mendapatkan video asli tersebut dari seorang jurnalis kantor berita Prancis A2PRL, Boris Kharlamoff, yang membagikannya pada tanggal yang sama. Kharlamoff menulis, "No, no Pornhub tab has appeared on air on CNN. You can resume normal activity."
Gambar tangkapan layar video yang memperlihatkan munculnya notifikasi Pornhub dalam siaran berita di CNN (kiri) dan video asli siaran berita tersebut yang dibagikan oleh jurnalis Prancis Boris Kharlamoff (kanan).
Saat dihubungi Tempo, Kharlamoff menjelaskan bahwa ia mendapatkan video asli itu karena sebelumnya telah merekam siaran langsung CNN tersebut. “I recorded this video during the CNN live,” kata Kharlamoff lewat pesan di Twitter pada 10 November 2020.
Sejumlah situs pemeriksa fakta AS pun telah membantah klaim tersebut berdasarkan keterangan dari John King dan video yang dibagikan oleh Tancredi Palmeri. Beberapa di antaranya adalah Snopes dan PolitiFact.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "muncul notifikasi Pornhub dalam siaran berita Pilpres AS di CNN" keliru. Logo Pornhub dalam notifikasi yang muncul di video itu adalah hasil suntingan. Dalam video asli siaran di CNN saat Wolf Blitzer dan John King memberitakan hasil Pilpres AS tersebut, tidak ada notifikasi Pornhub yang muncul.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id