Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya pidato Wapres Amerika Mike Pence yang meminta muslim yang menuntut hukum syariah meninggalkan Amerika adalah klaim yang salah.

Faktanya, klaim itu adalah modifikasi dari hoaks serupa yang pernah menimpa mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, pada 2011. Baik Pence dan Gillard tidak pernah melontarkan pernyataan seperti narasi yang beredar tersebut.

Dilansir dari Tempo.co, hoaks soal pidato Pence ini pernah beredar di media sosial Indonesia pada 2017. Tempo mendapatkan dokumentasi penyebaran pidato palsu itu dari situs Detik.com. Pada 25 Januari 2017, Detik menurunkan artikel berjudul “Pidato Wapres AS Hoax, Jangan Disebarkan!”. Artikel tersebut memuat pernyataan analis keamanan siber Alfons Tanujaya bahwa pidato tersebut adalah terjemahan dari hoaks berbahasa Inggris. Sebelumnya, hoaks tersebut menyerang mantan Perdana Menteri Australia Julia Gillard dengan beberapa teks yang telah dimodifikasi.

Organisasi pemeriksa fakta Amerika, Snopes, mencatat hoaks pidato Gillard tersebut telah beredar sejak 2011. Tiga paragraf pertama pidato palsu yang beredar dalam bahasa Inggris berbunyi:

“Prime Minister Julia Gillard – Australia
Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation’s mosques.”

Faktanya, menurut Snopes, Gillard tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang termuat dalam pidato tersebut. Beberapa paragraf pertama yang mengklaim “muslim yang ingin hidup di bawah hukum Syariah Islam diminta untuk keluar dari Australia” sebenarnya merujuk pada isi debat politik terkait masalah terorisme domestik di Australia setelah pengeboman London Tube, Inggris, pada Juli 2005. Perdebatan itu terjadi ketika yang menjabat sebagai PM Australia adalah John Howard, bukan Julia Gillard.

Pada 2020, informasi palsu yang mencatut nama Gillard tersebut kembali beredar, seperti yang didokumentasikan oleh Reuters dalam artikel cek faktanya yang berjudul “Fact check: Anti-immigration remarks wrongly attributed to former Australian PM Julia Gillard”.

Setelah Gillard, hoaks serupa juga menimpa Wapres Amerika Mike Pence sejak 2017. Hoaks itu menyebar setelah warganet Amerika membagikan ulang cuitan Pence di Twittwe pada 8 Desember 2015 saat ia masih menjabat sebagai Gubernur Indiana. Cuitan tersebut berisi ketidaksetujuan Pence atas pelarangan warga Muslim ke Amerika.

“Calls to ban Muslims from entering the U.S. are offensive and unconstitutional. — Governor Mike Pence (@GovPenceIN) December 8, 2015”

Dilansir dari Snopes, cuitan Pence ini beredar setelah Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul “Perlindungan Bangsa dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat”. Perintah tersebut melarang semua orang dari negara-negara tertentu yang rawan teror memasuki Amerika selama 90 hari dan menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi Amerika selama 120 hari sampai program tersebut dipulihkan.

Negara-negara yang terkena dampak dari kebijakan itu adalah Iran, Irak, Suriah, Sudan, Libya, Yaman dan Somalia, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Saat Trump menandatangani perintah tersebut, Pence berdiri di belakangnya dan bertepuk tangan.

Modifikasi dari hoaks serupa yang pernah menimpa mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, pada 2011. Baik Pence dan Gillard tidak pernah melontarkan pernyataan seperti narasi yang beredar tersebut.

Akun Twitter 紅良律桜 (@furisouru) mengunggah narasi dan video dari akun TikTok milik @nabilaziruss yang menyatakan Komplek Bumi Landasan Ulin, Banjarbaru Barat, terlihat angker dan seperti tak berpenghuni pada 28 Agustus 2020. Unggahan tersebut telah dilihat sebanyak 1.2 juta kali serta mendapatkan 34.9 ribu likes, 11 ribu retweets dan 2.1 ribu komentar.

Berdasarkan hasil penelusuran, dikutip dari portal berita Kalsel Pos, Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Barat, Bripka Setiya Pramono membantah unggahan akun tersebut. Menurutnya, komplek tersebut selalu dilakukan Patroli Rutin dengan para warga yang bertempat tinggal disana.

“Disini ada sekitar 15 sampai 20 Kepala Keluarga, aktivitas warga pun juga masih ada. Jadi video yang menyatakan tidak berpenghuni itu tidak benar,” ucap Bripka Setiya Pramono.

Ia juga menegaskan, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan video yang belum tentu kebenarannya.

“Saya berharap agar masyarakat luas tidak mudah terpengaruh, sebab video itu tidak benar. Karena di kawasan sini ada aktivitas warga nya, dan saya pribadi melakukan Patroli Rutin, serta selalu bersilaturahmi dengan warga,” tambahnnya.

Sebagai tambahan, Polres Banjarbaru melalui akun Instagram resminya (@polres_banjarbaru) mengkonfirmasi bahwa video TikTok tersebut tidak benar adanya. Dalam narasi unggahan konfirmasi tersebut, pernyataan berupa tulisan yang dimuat dalam video TikTok itu hanya berdasarkan asumsi diri sendiri yang berlebihan. Dikonfirmasi juga bahwa benar ada beberapa rumah yang tidak berpenghuni, namun yang dimasukkan oleh si pembuat video hanya rumah-rumah yang memang tidak berpenghuni, padahal masih terdapat banyak rumah yang berpenghuni di sekitar komplek dan komplek tersebut juga tidak rawan rampok atau banyak hantu.

Dengan demikian, unggahan akun Twitter 紅良律桜 (@furisouru) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan. Hal ini dikarenakan komplek perumahan yang diduga tidak berpenghuni dan angker tidak benar adanya.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia).

Narasi yang salah. Faktanya, Komplek Perumahan Bumi Landasan Ulin Banjarbaru masih berpenghuni dan tidak angker maupun rawan rampok seperti yang dikonfirmasi oleh Bhabinkamtibmas Polsek Banjarbaru Barat, Bripka Setiya Pramono.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, klaim bahwa nama Indonesia berasal dari akronim inisial para Wali Songo adalah klaim yang keliru.

Faktanya, menurut para sejarawan, istilah Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Nama yang berasal dari kata “Indus” (Hindia) dan “nesia” (kepulauan). Adapun para Wali Songo hidup pada abad ke-15 hingga ke-16, di mana nama Indonesia belum dikenal.

Dilansir dari Tempo.co, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait klaim tersebut. Selain itu, Tempo menghubungi sejarawan asal Inggris yang fokus pada sejarah modern Indonesia, Peter Carey, serta sejarawan Indonesia, Didi Kwartanada.

Dilansir dari Okezone.com, Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), Agus Sunyoto, nama Indonesia tidak ada kaitannya sama sekali dengan Wali Songo. Menurut dia, nama Indonesia sejatinya berasal dari bahasa Yunani Kuno, “Indo” dan “Nesos”, yang berarti “Hindia” dan “Kepulauan”.

“Saya rasa itu hanya akal-akalan sejumlah oknum saja. Sudah jelas kok nama negara kita diambil dari bahasa Yunani Kuno. Jadi akronim-akronim itu tidak ada benarnya,” tutur Agus pada 17 Agustus 2018.

Saat dihubungi, Peter Carey menjelaskan bahwa istilah “Indonesia” ditemukan pada pertengahan abad ke-19, sekitar 1850-an, oleh pengacara Inggris yang berbasis di Pinang, James Richardson Logan (1819-1869), dan koleganya yang ahli geografi, George Windsor Earl (1813-1865).

Mereka kemudian mempopulerkan nama tersebut dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang diterbitkan di Singapura pada 1847-1863. Istilah itu juga dipopulerkan di Asia sebagai istilah akademik oleh etnografer Jerman, Adolf Philipp Wilhelm Bastian (1826-1905).

Dikutip dari buku Earl, Logan, and “Indonesia” karya Russell Jones, kaum nasionalis Indonesia menolak nama resmi “Nederlandsch-Indie” (Hindia Belanda). “Dapat dimengerti jika mereka menolak nama ‘Hindia’ (Indie atau Indische). ‘Indonesia’ menjadi sebuah pilihan yang wajar, tidak ambigu dan tidak memiliki asosiasi kolonialis,” ujar Jones.

Pada saat yang sama, terdapat gerakan menuju adopsi kata “Indonesia” untuk menggambarkan penduduk non-Belanda di Hindia Belanda. Mereka tidak ingin disebut “Belanda”. Mereka pun tidak ingin dikenal dengan nama etnis mereka, seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, dan sebagainya. Kata dalam bahasa Belanda, “inlander” (pribumi), pun dihindari karena memiliki arti yang merendahkan.

Kemudian, muncul gagasan dari Earl tentang nama “Indus-nesia”. “Indus” berarti Hindia, dan “nesia” berarti nusa yang berasal dari kata “nesos”, bahasa Yunani, yang berarti kepulauan. Menurut Jones, baik Earl maupun Logan menjadi yang terdepan dalam mempopulerkan penggunaan istilah “Indonesia” ketimbang “Hindia Belanda” atau “Nusantara”.

Menurut Peter, nama Indonesia pertama kali digunakan secara politik pada 1920-an. Pada 23 Mei 1920, Indische Sociaal Democratische Vereeeniging (ISDV) atau Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia, kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada akhir 1920.

Pada 1922, organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang berdiri pada 1908, Indische Vereeniging, juga berganti nama menjadi Perhimpoenan Indonesia. Menurut Jones, Mohammad Hatta pernah menulis artikel pada 1929 yang menyebut, “Dengan semangat yang tak kenal lelah, sejak 1918, kami telah menjalankan propaganda untuk ‘Indonesia’ sebagai nama tanah air kami.”

Peter menuturkan, sebelum populernya nama Indonesia, perairan di sekitar kepulauan dan Pulau Jawa dikenal oleh para navigator Cina, India, dan Arab sebagai “Nan-hai”, atau pulau-pulau di laut selatan; Dwipantara, atau pulau luar; dan Jazair al-Jawi, atau Pulau Jawa. Sebelum abad ke-15, dikenal istilah Suvarnabhumi, atau pulau emas dalam bahasa Sansekerta, untuk menggambarkan Semenanjung Melayu dan Sumatera.

Penjelasan serupa dilontarkan oleh Didi Kwartanda. Menurut Didi, nama Indonesia baru digagas baru pada abad ke-19. “Kemudian, founding father kita membaca buku dan jurnal yang memuat tulisan-tulisan Earl dan Bastian. Jadi, di masa Wali Songo, belum ada nama Indonesia,” ujar Didi.

Seperti diketahui, menurut berbagai sumber, Wali Songo hidup pada abad ke-15 hingga ke-16. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) wafat pada 1419. Sunan Ampel (Raden Rahmat) wafat pada 1481. Sunan Bonang (Raden Maulana Makdum Ibrahim) wafat pada 1525. Sunan Drajat (Raden Qasim) wafat sekitar 1522.

Kemudian, Sunan Kudus (Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan) wafat pada 1550-an. Sunan Giri (Raden Paku) wafat pada abad ke-16. Sunan Kalijaga (Raden Said) wafat pada abad ke-15. Sunan Muria (Raden Umar Said) wafat pada 1551. Adapun Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) wafat pada 1570-an.

Menurut para sejarawan, istilah Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Nama yang berasal dari kata “Indus” (Hindia) dan “nesia” (kepulauan). Adapun para Wali Songo hidup pada abad ke-15 hingga ke-16, di mana nama Indonesia belum dikenal.

Akun Twitter bernama JAMAL BOEGIS (@JamalBoegis) membalas tweet dari Ranger Pink 1453 (@apelo53) mengenai jejak khilafah di Indonesia dengan gambar spanduk bertuliskan “Warga Nahdliyah Rindu Khilafah”. Pada narasi juga disebutkan foto tersebut diambil tahun 2003 sebelum SAS (Said Aqiel Siradj) menjadi ketua PBNU.

Setelah ditelusuri, gambar tersebut pernah di periksa faktanya oleh turnbackhoax.id pada pada tanggal 13 November 2019. Melalui artikel berjudul ‘[SALAH] Spanduk “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” Milik NU’ dijelaskan bahwa foto spanduk tersebut diambil pada saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 12 Agustus 2007.

Dilansir dari antaranews.com diketahui panitia penyelenggara acara pada saat itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan diikuti sekitar 100 ribu peserta. Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kala itu menyebutkan konferensi tersebut turut serta mengundang peserta dari luar negeri seperti Australia, Singapura, Malaysia, Jepang, Inggris dan Denmark.

Dalam arsip pemberitaan Tempo edisi 12 Agustus 2007, niat HTI untuk mengundang sejumlah tokoh dalam Konferensi Khilafah Internasional 2017 tidak terlalu sukses. Dari begitu banyak tokoh yang diundang, hanya hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin; Abdullah Gymnastiar; dan Fuad Bawazier. Nama lain seperti Amien Rais, Kyai Haji Zainuddin MZ, dan Adyaksa Dault abstain tanpa alasan yang jelas.

Disisi lain Tempo.co menghubungi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini, untuk mengkonfirmasi kebenaran gambar tersebut. Beliau menegaskan spanduk yang bertuliskan “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” itu hanya mencatut nama warga NU namun bukan resmi keluaran NU. Menurut Helmy sejak 1984, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Situbondo, Jawa Timur, NU telah menyatakan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final Indonesia. “Atas dorongan dari Kyai Haji Ahmad Shidiq dan Gus Dur (Kyai Haji Abdurrahman Wahid),” kata Helmy pada Rabu, 13 November 2019.

Bukan kali itu saja nama NU dicatut. Dikutip dari situs resmi PBNU (nu.or.id), nama salah satu badan otonom NU, Pagar Nusa, dicatut dalam spanduk yang dipasang di Muktamar Khilafah 2013 yang diselenggarakan HTI pada 2 Juni 2013. Dalam spanduk itu, tercantum tulisan “Pagar Nusa Wilayah Tanjungsari-Sumedang Siap Mengawal Tegaknya Syariah dan Khilafah”.

Menurut Sekretaris Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang, Aceng Muhyi, Pagar Nusa di Sumedang hanya ada di tingkat pimpinan cabang atau kabupaten, belum ada di tingkat kecamatan. Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan di Sumedang. Aceng pun menegaskan bahwa spanduk-spanduk itu palsu dan tidak terkait dengan Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang.

Dari penelusuran di atas, foto spanduk tersebut memang ada. Namun bukan diambil pada tahun 2003 melainkan tahun 2007 saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno. Spanduk tersebut juga bukan resmi milik NU. Helmy menyebutkan spanduk tersebut hanya mencatut nama warga NU. Selain itu tidak ada tokoh NU yang menghadiri acara tersebut. Sehingga gambar tersebut masuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Rizqi Abdul Azis (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia).

Spanduk tersebut bukan milik NU walaupun mencatut nama warga NU. Tidak ada perwakilan resmi dari NU yang mengikuti acara tersebut. Foto tersebut diambil pada saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno tahun 2007 bukan 2003.