Berdasarkan hasil penelusuran, isu mengenai SMKN 12 Jakarta Utara tidak memasang foto Presiden Jokowi sudah terklarifikasi pada bulan Desember 2019. Melalui surat klarifikasi kepada kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kala itu, pihak SMKN 12 menyatakan bahwa foto Presiden Joko Widodo harus diturunkan karena bingkainya pecah akibat renovasi ruangan.

“Sebelumnya foto Presiden, Wakil Presiden, dan Garuda Pancasila sudah terpasang dengan baik,” tulis SMKN 12 pada surat tertanggal 27 Desember 2019.

Dalam surat klarifikasi tersebut, pihak SMKN 12 Jakarta Utara menjelaskan bahwa kejadian pecahnya bingkai foto Presiden Joko Widodo terjadi saat adanya renovasi Lab OTKP. “Ketika ada renovasi Lab OTKP, bingkai foto Presiden Jokowi kacanya pecah terkena material. Tetapi pada saat itu tidak ada cadangan bingkai dengan ukuran yang sama dengan bingkai yang lama. Sehingga untuk sementara foto Presiden diturunkan dahulu,” tulis SMKN 12 Jakarta.

Pihak SMKN 12 juga menuliskan bahwa saat itu belum sempat mengganti dengan yang baru namun ruangan sudah digunakan. “Belum sempat mengganti dengan yang baru, ruangan sudah digunakan untuk kegiatan UKG,” tulis klarifikasi SMKN 12.

Saat ini, berdasarkan surat klarifikasi SMKN 12 Jakarta, kondisi foto sudah lengkap di dalam ruangan tersebut. “Pada saat ini kondisi ruangan tersebut sudah lengkap dengan Atribut Kenegaraan (berupa foto Presiden, Wakil Presiden, dan lambang Garuda Pancasila,” tulis SMKN 12 pada poin keempat klarifikasinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim bahwa pihak SMKN 12 Jakarta Utara tidak memasang foto Presiden Jokowi keliru. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa tenaga kesehatan COVID-19 RSUD Purworejo keluar dari lokasi transit di Hotel Ganesha karena ditagih biaya Rp150.000 per malam adalah klaim yang salah.

Mereka dipindahkan sementara di RSU RAA Tjokronegoro, karena Hotel Ganesha akan disterilisasi. Setelah itu mereka akan kembali ke Hotel Ganesha. Dipilihnya lokasi sementara di RSU RAA Tjokronegoro karena lokasinya lebih dekat daripada di Pusdiklat Kutoarjo.

Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Drs. Said Ramadhon, Selasa (05/05/2020) menanggapi pemberitaan di sejumlah media, terkait keluarnya para tenaga kesehatan dari Hotel Ganesha. “Hotel Ganesha tidak hanya ditempati para tenaga kesehatan, tetapi juga ada tamu atau konsumen dari masyarakat umum. Sehingga untuk kenyamanan semuanya, perlu dilakukan sterilisasi secara berkala,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Purworejo masih mencukupi, termasuk untuk kebutuhan sumberdaya tenaga kesehatan. “Karena itu saya tegaskan bahwa tidak benar kalau para tenaga kesehatan yang transit di Hotel Ganesha disuruh membayar,” tandasnya.

Dijelaskan bahwa pemindahan ini hanya sementara sampai proses sterilisasi selesai, setelah itu mereka akan kembali ke Hotel Ganesha. Dipilihnya lokasi sementara di RSU RAA Tjokronegoro, karena lokasinya lebih dekat daripada di Pusdiklat Kutoarjo. “Oleh karena itu, rekan-rekan tenaga kesehatan tidak perlu khawatir. Tidak mungkin para pejuang kesehatan dibebani membayar biaya sewa tempat transit yang memang disediakan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Sterilisasi tidak hanya dilakukan di Hotel Ganesha, tapi juga di tempat lain seperti ruang rawat inap RSUD. “Ruangan itu tidak boleh dipakai terus menerus sehingga perlu disterilisasi. Makanya BOR (bed occupancy ratio/angka penggunaan tempat tidur) RSUD harus kurang dari 75%, bila melebihi itu kurang bagus,” katanya.

Menurut Sekda, Pemkab juga sedang mempersiapkan tiga tempat lain untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan. Yaitu GOR Sarwo Edhie Wibowo, Gedung Kesenian WR Soepratman dan Gedung Wanita A Yani, agar masyarakat terlayani dan bila sedang disterilisasi bisa saling menggantikan. ”Selain itu, desa juga harus menyiapkan tempat isolasi mandiri di wilayah masing-masing,” katanya.

Sekda menambahkan, kita memang harus satu pemahaman bahwa salah satu upaya melindungi masyarakat adalah dengan pengendalian orang mudik, melakukan pemeriksaan rapid test dan swab, agar bisa ditemukan sedini mungkin warga yang ODP, PDP dan positif, sehingga mudah penanganannya.

“Dengan langkah itu tentu datanya jadi melonjak tapi bisa terkendali. Sedangkan kalau kita pasif, data ODP, PDP dan positif mungkin sangat kecil, tapi suatu saat bisa meledak dan tak terkendali,” jelasnya.

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo memeriksa pernyataan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne yang dikutip oleh Konfrontasi.com. Video itu diunggah oleh kanal YouTube milik tvOne, Talk Show tvOne, pada 28 April 2020 dengan judul "Warga Resah 500 TKA China Datang, Bupati Konawe Ngaku Tidak Ada Pemberitahuan Resmi".
Video tersebut berdurasi sekitar 10 menit. Pernyataan Kery yang dikutip oleh Konfrontasi.com dimulai dari menit 1:10 hingga 3:01. Di bagian awal, Kery menyatakan penolakannya terhadap rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. "Karena kita sudah sepakat bahwasannya Covid-19 ini kita selesaikan dulu, baru masuk tenaga asing, karena akan mempengaruhi kondisi daerah ini," ujar Kery.
Kemudian, Kery mengatakan, "Tapi, kalau memang pemerintah pusat mau bicarakan bagaimana baiknya, ya tidak ada persoalan, kalau sudah perintah pemerintah pusat. Tapi, yang sekarang kita harapkan betul-betul, TKA yang masuk Konawe benar-benar steril dari virus Corona. Mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) bagaimana teknisnya."
Setelah membicarakan soal rencana kedatangan 500 TKA Cina itu, Kery menyampaikan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi Covid-19 serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA Cina itu, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan pemerintah pusat. Dalam konteks inilah Kery menyinggung janji Luhut terkait bantuan. Dalam wawancara itu, Kery juga tidak menyinggung masalah suap seperti yang ditulis Konfrontasi.com.
Berikut ini pernyataan lengkap Kery dalam video di tvOne:
"Karena perlu kita ketahui, negara kita juga perlu ekonomi. Sebab, kalau kita terlalu keras dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab, kita juga masih mengharap pendapatan, pendapatan daerah atau apa. Ya mudah-mudahan Corona ini cepat selesai. Kita juga harapkan perusahaan ini juga memperhatikan masyarakat Konawe. Jangan kecamatan saja. Saya sudah menyurat sampai ke Cina soal bantuan. Tapi, sampai sekarang, enggak ada bantuan dari perusahaan itu. Bagaimana? (Padahal) kapalnya sudah pulang ke Cina. Menko Maritim katakan, 'Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan.' Tapi kenyataannya juga sampai sekarang belum ada kita terima bantuan. Bagaimana kita ini?"
Gambar tangkapan layar video program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne.
Rencana kedatangan 500 TKA Cina
Berdasarkan arsip berita Tempo pada 1 Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja telah menunda kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. "Saat ini perusahaan pengguna sudah menunda proses kedatangan TKA dimaksud," kata pelaksana tugas Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Aris Wahyudi, saat dihubungi pada 30 April 2020.
Sedianya, 500 TKA Cina itu akan tiba pada 22 April lalu. Namun, gubernur, DPRD, hingga masyarakat Sulawesi Tenggara menolak. Aris juga mengatakan kedatangan itu tidak bisa dilakukan di tengah pengendalian transportasi saat ini. Perusahaan bakal menunda kedatangan TKA itu hingga waktu yang belum ditentukan. "Konon, konsekuensinya, operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal," ujar Aris.
Aris mengakui bahwa Kemenaker memang menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) Cina yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Namun, ia menjelaskan bahwa bukan berarti buruh Cina akan langsung tiba di Indonesia ketika RPTKA disetujui. "Setelah RPTKA disahkan, bukan berarti TKA besok pagi atau minggu depan tiba di tanah air," katanya.
Persetujuan kedatangan TKA itu sebelumnya tertuang dalam surat bernomor B-3/10204/PK.04/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani Aris. Surat itu merupakan tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan tersebut pada 1 April 2020. Dalam suratnya, Aris mengatakan RPTKA dua perusahaan itu diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan kepentingannya.
Aris pun meminta kedua perusahaan tersebut untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara terkait mitigasi dan penerapan protokol Covid-19. Pelaksanaan RPTKA itu harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan masyarakat. Persetujuan itu juga demi menjaga berjalannya pembangunan dan aktivitas perusahaan. "Sehingga, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan," kata Aris dalam suratnya.
Juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan rencana kedatangan dari 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara adalah untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan proyek industri agar dapat segera rampung. "Sehingga bisa mulai menjadi salah satu pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan, pembangunan daerah, di sana," ujarnya kepada Tempo pada 30 April 2020.
Karena itu, Jodi menegaskan bahwa kedatangan TKA Cina tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, pembangunan di wilayah Sulawesi akan memberikan banyakmultiplier effect."Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," katanya.
Menurut data yang ia miliki, total TKA asing yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel sekitar 709 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja asli Indonesia berjumlah 11.084 orang. Jodi mengatakan TKA Cina didatangkan lantaran keahliannya dibutuhkan. Tenaga kerja lokal saat ini belum bisa menggantikan para TKA tersebut sebab perusahaan di sana menggunakan teknologi yang dibawa langsung dari Cina.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi dalam artikel di Konfrontasi.com, bahwa Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku disuap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara, menyesatkan. Dalam video program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne yang dikutip oleh Konfrontasi.com, tidak terdapat pengakuan Kery soal suap oleh Luhut terkait kedatangan 500 TKA Cina. Soal janji mengenai bantuan dari Luhut pun tidak dalam konteks kedatangan 500 TKA Cina. Janji Luhut itu disinggung Kery ketika ia membicarakan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi Covid-19 serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA Cina itu dan pemerintah pusat.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Melalui hasil penelusuran, diketahui bahwa konten tautan yang dibagikan tersebut tidak membahas Indonesia akan mengadakan program satu suami dua istri.

Isi artikel tersebut lebih membahas wawancara pelaku poligami bersama dua istrinya yang berasal dari Malaysia. Diketahui, topik yang sama pernah dibahas oleh batamnews.co.id dan style.tribunnews.com. Akan tetapi, pada kedua media itu tidak menyatakan bahwa Indonesia akan mengadakan program satu suami dua istri.

Adapun, diketahui pula bahwa dalam artikel style.tribunnews.com berjudul “Obrolan Program 1 Suami 2 Istri di Malaysia yang Menghebohkan Dunia Maya, 2 Istri Cubit-cubitan!” disebutkan sumber video yang dibahas, yakni dari video berjudul "Program 1 Suami 2 Istri Sudah Mulai Di Malaysia ....Di Indonesia Kapan Ya....?( jgn deeh )" yang diunggah akun Youtube TKI Channel pada 8 Oktober 2016.

Dari penelusuran diketahui bahwa video tersebut sudah dihapus. Akan tetapi, video serupa berisikan wawancara pelaku poligami asal Malaysia tersebut juga ditemukan pada kanal BATAM NEWS dengan judul “Heboh! Program 1 Suami 2 Istri di Malaysia” yang tayang pada 11 Oktober 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Indonesia tidak mewacanakan program satu suami dua istri seperti pada judul tautan yang dibagikan dalam postingan tersebut. Isi artikel dalam tautan tersebut tidak mewakili isi artikelnya. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Connection atau Koneksi yang Salah.