Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6 dan Medcom, klaim bahwa Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis adalah klaim yang keliru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak memotong tunjangan tenaga medis khususnya yang menangani COVID-19. Pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hanya diberlakukan bagi PNS yang tidak terlibat dalam penanggulangan covid-19.

Tim Cek Fakta Liputan6 menelusuri kabar Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis, dengan membuka tautan artikel yang dicantumkan dalam klaim.

Tautan tersebut mengarah pada artikel berjudul “Teganya Anies Potong Tunjangan & Transport Tenaga Medis” yang dimuat situs berita gesuri[dot]id, pada 9 Mei 2020.

Berikut isi artikel tersebut:
Jakarta, Gesuri.id – Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengecam keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) dan transport para pekerja medis.
Deddy menegaskan kebijakan Anies itu sangat mengherankan. Sebab seharusnya para pekerja medis diberi insentif karena setiap hari bekerja di tengah pandemi Covid-19.
“Mohon perhatiannya agar sampai ke Gubernur, ini kebijakan yang tidak masuk akal!” tegas Deddy.
Deddy menegaskan, warga DKI menanti transparansi APBD DKI yang menguap tak jelas sehingga bansos untuk rakyat tak ada, serta TKD dan transport para perawat dan dokter harus dipotong.
Deddy pun mengingatkan Gubernur soal dana ratusan miliar yang semula diperuntukkan untuk Formula E, namun kini tak jelas nasibnya.
“Kembalikan duit ratusan miliar untuk Formula-E, supaya ada dana untuk bansos warga DKI!! Hentikan menyunat TKD dan transport perawat dan Dokter di DKI!!” tegas Deddy.
Deddy juga menyentil Pemprov DKI soal 50% dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Mau tanya, 50% Dana Bagi Hasil yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke DKI apakah sudah habis? Digunakan untuk apa kira-kira ya?” ujarnya.

Dari artikel tersebut, Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengecam kebijakan Anies Baswedan memotong tunjangan dan transport tenaga medis. Namun, tidak ada pernyataan terkait Anies Baswedan telah memotong tunjangan dan transport tenaga medis.

Penelusuran dilanjutkan menggunakan Google Search dengan kata kunci ‘Anies pangkas tunjangan dan transport tenaga medis’. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul “Pemprov DKI Pastikan Tak Potong Tunjangan Tenaga Medis yang Berhadapan Langsung dengan Covid-19”, yang dimuat situs kompas.com, pada 12 Mei 2020.

Dalam situs tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan memotong atau merasionalisasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) milik tenaga medis yang berhadapan langsung untuk menangani pasien Covid-19. Pemotongan TPP sebesar 50 persen itu hanya akan diberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak terlibat dalam penanggulangan Covid-19.

“Enggak (dipotong tunjangan tenaga medis), terakhir disesuaikan. Dikecualikan kalau tenaga medis,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir saat dihubungi.

Chaidir menambahkan, tenaga medis yang terkena pemotongan tunjangan adalah tenaga medis yang tak berhadapan langsung dengan pasien covid-19. Misalnya, petugas kesehatan di bagian administrasi.

“Tenaga medis dan paramedis itu kan ada yang melayani langsung pasien, tapi kan ada juga yang dibelakang meja. Kalau di belakang meja apakah dapat misalnya di bagian administrasi? Kan tidak,” tambahnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI akan mendata tenaga medis mana yang dipotong tunjangannya dan mana yang tidak. “Nanti Dinas Kesehatan membuat usulan berapa paramedis yang langsung menangani covid-19. Ini kan kemampuan ekonomi kita terbatas karena kontraksi ekonomi,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak memotong tunjangan tenaga medis khususnya yang menangani COVID-19. Pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) hanya diberlakukan bagi PNS yang tidak terlibat dalam penanggulangan covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Isu tersebut pernah muncul pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Adapun, isu nasi menjadi racun itu pernah diperiksa faktanya dalam artikel berjudul “[SALAH] Racun Dari Nasi di Magic Com” pada 23 Juli 2019.

Isu tersebut juga sudah mendapat tanggapan dari sejumlah ahli gizi dan kesehatan. Menurut Spesialis gizi klinik dari Departemen Ilmu Gizi FKUI, dr Anna Maurina Singal, MGizi, SpGK menyebut bahwa pemicu masalah kesehatan tidak dapat hanya satu faktor saja, melainkan multifaktorial.

“Proses tanak beras melalui rice cooker atau magic jar dengan waktu tertentu tidak menentukan seseorang akan mengalami peningkatan glukosa darah atau diabetes melitus,” terangnya.

Selain itu, dr Anna mengatakan, beras merupakan karbohidrat kompleks yang memiliki struktur amilosa dan amilopektin. Rantai amilosa berbentuk garis lurus sedangkan amilopektin berbentuk cabang-cabang. Semakin bercabang suatu rantai, akan semakin banyak molekul yang ditangkap oleh enzim pencernaan sehingga akan lebih meningkatkan kadar glukosa darah.

“Kadar amilosa dan amilopektin sangat berbeda pada tiap varietas beras di Indonesia. Ada varietas beras yang tinggi kadar amilosanya sehingga memiliki kadar indeks glikemik rendah, hal ini baik bagi pasien DM (diabetes melitus) namun harus tetap memperhatikan jumlah secara keseluruhan,” kata dr Anna.

Pakar Gizi Jansen Ongko, MSc, RD juga menuturkan hal yang sama. Tidak ada efek signifikan terkait jangka waktu pemanasan nasi dengan kesehatan. “Banyak rumah makan yang memanaskan nasi lebih dari 12 jam dan tidak berefek negatif saat dimakan. Selama tidak terkontaminasi dan disimpan dengan baik, aman dikonsumsi,” pungkas Jansen.

Hanya saja, Jansen menegaskan bahwa nasi yang dihangatkan dan memiliki IG lebih tinggi ini perlu dihindari oleh pasien diabetes.

“IG (indeks glikemik) hanya berbahaya untuk pasien diabetes. Tidak bisa disamakan sensitivitas insulin olahragawan, orang sehat dan pasien diabetes. Semua bergantung pada kondisi kesehatan, terutama organ pankreasnya. Ini berarti nasi yang dihangatkan aman dikonsumsi orang sehat,” imbuh Jansen.

Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa dengan demikian nasi yang dihangatkan aman dikonsumsi oleh orang sehat, bukan pasien diabetes.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim narasi tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang Salah.

Berdasarkan penelusuran, melansir dari mercurynews.com, informasi yang dinyatakan kedua dokter itu keliru dan penuh dengan kesalahan statistik. Klaim dari dokter itu berisi informasi yang menyesatkan.

Menurut dr. Carl Bergstrom, seorang ahli biologi spesialis pemodelan penyakit menular dari University of Washington menyatakan, dua dokter tersebut seharusnya tidak berasumsi bahwa pasien yang mereka uji, yang datang untuk menjalani tes COVID-19 atau yang mencari perawatan segera untuk gejala yang mereka alami di tengah pandemi merupakan representasi dari jumlah populasi umum.

“Mereka telah menggunakan metode yang menggelikan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar tidak masuk akal,” kata Bergstrom.

Bantahan lain terdapat di artikel politifact.com, American College of Emergency Physicians dan American Academy of Emergency Medicine mengeluarkan pernyataan bahwa data yang dikutip oleh dokter Erickson dan Massihi merupakan populasi kecil dari California yang kemudian menghasilkan kesimpulan data kematian Covid-19 yang menyesatkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi dalam unggahan video Facebook tidak benar dan masuk dalam Konten yang Menyesatkan.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula mengambil gambar tangkapan layar video di atas dan menelusurinya dengan reverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan foto yang memperlihatkan struktur bangunan yang identik dengan bangunan pasar dalam video tersebut.
Keidentikan itu terdapat pada bentuk dan warna tiang penyangga atap pasar tersebut, yakni krem dan biru muda. Foto tersebut pernah dimuat oleh Tribunnews.com pada 19 Mei 2018 di mana keterangan fotonya menyatakan bahwa pasar itu merupakan Pasar Tengah di Pontianak, Kalimantan Barat.
Berdasarkan petunjuk lokasi tersebut, Tempo pun melakukan pencarian dengan kata kunci "Pasar Tengah Pontianak" di Facebook. Hasilnya, ditemukan video yang sama yang diunggah akun Kabar Pontianak pada 17 Mei 2020 dengan narasi, "Pasar tengah Pontianak saat2 menjelang lebaran... Jangan lupa pakai masker."
Untuk memastikan hal tersebut, Tempo menelusuri lokasi Pasar Tengah Pontianak di Google Maps. Lewat fitur street view, terlihat bahwa struktur bangunan pasar ini sama dengan struktur bangunan pasar dalam video unggahan akun Nana Devikha. Pasar Tengah terletak di Jalan Asahan, Pontianak.
Tempo juga menelusuri lokasi Pasar 16 Ilir atau Pasar Tengkuruk yang menurut akun Nana Devikha merupakan pasar yang ada dalam video unggahannya. Lewat pencarian dengan Google Maps, terlihat bahwa pasar ini memiliki struktur bangunan yang berbeda dengan struktur pasar yang ada dalam video di atas.
Kebijakan PSBB di Palembang
Dilansir dari CNN Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyetujui rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kota Prabumulih. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, dengan persetujuan ini, Palembang dan Prabumulih dapat melaksanakan PSBB pada hari ini, 20 Mei 2020, atau paling lambat 21 Mei 2020.
Menurut Deru, seluruh kepala daerah di Sumsel juga sepakat untuk tidak menggelar salat Idul Fitri secara berjamaah. Mereka pun memberlakukan larangan mudik. Sementara aktivitas yang dibatasi selama PSBB mencakup transportasi, pendidikan, ibadah, dan sektor usaha.
Terdapat 11 sektor yang masih boleh beroperasi selama penerapan PSBB, termasuk sektor usaha yang boleh beroperasi selama lima jam. Namun, ada sektor yang masih boleh beroperasi selama 24 jam, seperti perusahaan telekomunikasi, penjual bahan makanan pokok, perbankan, dan kesehatan.
Dikutip dari Liputan6.com, menurut Wali Kota Palembang Harnojoyo, dalam Peraturan Wali Kota mengenai PSBB di wilayahnya, akan diatur jam operasional tempat usaha. "Boleh beroperasi, tapi hanya lima jam saja. Dengan catatan, pimpinan perusahaan mengedepankan protokol kesehatan," ujarnya. Usaha yang dibatasi jam operasionalnya mencakup mall, rumah makan, dan pasar tradisional.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video keramaian pasar di Palembang saat pandemi virus Corona Covid-19 menyesatkan. Video tersebut merupakan video suasana Pasar Tengah yang berlokasi di Jalan Asahan, Pontianak, Kalimantan Barat.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id