tirto.id - Salah satu kabar berkabut dari kerusuhan Rabu dini hari, 22 Mei lalu, adalah narasi yang menuduh polisi “menyerang” Masjid Jami Al Ma’mur, Kebon Kacang. Letak masjid ini hanya berjarak 180 meter dari Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, titik didih konsentrasi massa selepas dihalau dari Bawaslu oleh pasukan Brigade Mobil. Aksi kekerasan pada dini hari itu merembet ke Petamburan dan lain-lain—total ada 9 titik rusuh selama aksi 21-22 Mei. Masjid ini pernah menjadi pusat konsentrasi massa Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang menuntut pemenjaraan terhadap Gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama dalam panggung politik Pilkada DKI 2017. Kepanikan, teriakan, lemparan, kekalutan—; Anda bisa menontonya dari video amatir yang direkam lewat kamera ponsel yang diunggah ke media sosial dari lokasi masjid tersebut. Seseorang berteriak: “Woy masjid mau dibakar woy! Masjid mau dibakar!” Lalu, lewat sudut kameranya, Anda bisa melihat orang lain melempar kayu ke arah polisi dan berteriak bahwa masjid diserang. Ada juga yang membagikan video yang sudah disunting berjudul “Siaga Jihad” dengan seruan segera berkumpul di Petamburan. “Ayo ngumpul semuanya,” teriak seorang kakek berbaju putih. “Masjid ditembaki!” Bapak berpeci dan berbaju cokelat di sampingnya menimpali. “Masjid diancam, Masjid Al-Makmur, semuanya ngumpul, ayo! Allahuakbar!” kata si kakek. Kemudian muncul Fachry Al Habsyi, keturunan Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, tokoh masyarakat Tanah Abang yang berjasa mengembangkan masjid itu sejak awal abad 20: “Pertahankan Tanah Abang! Tanah Abang ini bentengnya umat Islam. Saya mengajak semua—SEMUA—malam ini, masjid ditembaki. Masjid Al-Makmur kebanggaan umat Islam Tanah Abang; bukan hanya Tanah Abang saja, Sumatera Barat pun kenal ini masjid. Kalian berani ngacak-ngacak masjid ini … umat Islam semuanya akan turun! Lailahailallah!” Di YouTube, akun bernama 'Pendukung Prabowo Sandi' gencar membagikan video demo 22 Mei, dari aksi di KPU dan Bawaslu hingga video di Masjid Al-Makmur. Di video itu tidak tampak ada personel polisi ataupun TNI yang menyerang masjid atau bahkan masuk ke halaman masjid. Orang-orang terlihat panik karena gas air mata. Polisi Membantah dan Pemerintah Membatasi Medsos Isu ada masjid “diserang”, terdistribusi dan teramplifikasi via media sosial, menjadi perhatian serius Mabes Polri. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Polhukam, Rabu pagi, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur jenderal Muhammad Iqbal menegaskan tidak ada satu pun pihak kepolisian atau TNI yang menyerang masjid. “Brimob tidak pernah menyerang masjid. Rekan kami, TNI juga tidak pernah menyerang masjid,” katanya. Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono juga membantah ada penyerangan ke Masjid Al-Makmur . Menurutnya, pukul 21.30, massa aksi di KPU dan Bawaslu sudah bubar dengan lancar, aman, dan damai. Sekitar pukul 23.00, lanjut Argo, muncul massa yang lantas melawan personel Brimob lewat lemparan kayu dan bom molotov. “Lalu ada juga isu yang berkembang bahwa polisi masuk ke masjid, menyerang pengunjuk rasa. Itu saya nyatakan tidak benar,” kata Argo. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membatasi pemakaian platform media sosial dari 22 Mei hingga 25 Mei. Kementerian menyebut ada 30 hoaks yang beredar pada 22 Mei, termasuk kabar bohong bahwa polisi menembaki masjid. Provokasi Amien Rais Bagaimanapun, kabar “masjid diserang” atau “polisi mengarahkan tembakan ke arah masjid” Al Ma’mur—yang belum terkonfirmasi itu—telah tersebar cepat. Amien Rais, politikus dari kubu Prabowo Subianto, secara provokatif menuding “pertanggungjawaban” polisi, yang bisa mendorong kesimpulan bahwa ada tembakan ke arah masjid. Memberi keterangan nama masjid bertanggal 22 Mei 2019, akun Instagram atas nama ‘Amien Rais’ mengunggah dua video (pukul 06:44 & 06:51) dan satu foto (pukul 06:56)—secara demonstratif menunjukkan selongsong peluru dan kaleng gas air mata. Dalam video, Amien secara serampangan menyebut “polisi-polisi … berbau PKI menembaki [secara] ugal-ugalan”. Ia juga mengancam Kapolri Tito Karnavian agar “jangan buat marah umat Islam.” Dalam video satunya, Amien berkata kepada kepolisian Indonesia bahwa “seragam Anda, senjata Anda, tank Anda, panser Anda, semuanya dari rakyat”. Dari tiga unggahan itu, Amien membenturkan polisi dan “umat Islam”. Dua video itu diihat lebih dari 150.000 kali dan postingan foto disukai oleh lebih dari 14.000 akun. Meski begitu, mayoritas komentar justru menyudutkan Amien yang disebut punya niat jahat “mengadu domba” rakyat. Sjafrie Samsoeddin Menenangkan Massa Pada Rabu pagi, Sjafrie Sjamsoeddin—juga dari kubu Prabowo—mendatangi masjid itu. Bersikap sangat berbeda dari Amien Rais, ia berusaha menenangkan orang-orang yang mengerubunginya, sesekali ditimpa teriakan takbir. Kehadiran Sjafrie itu diunggah oleh akun Twitter atas nama dirinya pada Rabu malam, pukul 20:15. Berdurasi 2:19, di antara hal lain, mantan Pangdam Jaya (1997) dan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia (2010-2014) itu berkata: “Ini adalah tempat yang kedua kali saya salat di sini. Jadi saya datang untuk menyampaikan semangat. Tetap tenang. Jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kita akan melakukan upaya-upaya hukum. Tapi, umat diharap tenang. Jangan terpovokasi. Saya datang ke sini untuk melihat apakah ada rumah Allah yang rusak atau tidak? Ternyata tidak ada. […] Nanti malam tetap gunakan tempat ini sebagai tempat ibadah. Kalau mau beristirahat, silakan.”

Kesaksian Dua Warga: 'Semua berlangsung cepat' Reporter Tirto, dalam tiga kesempatan berbeda, mendatangi Masjid Al Ma’mur pada Jumat (24/3) serta Senin sore dan malam (27/5). Kami bertemu Rahman, warga Jatibaru, Tanah Abang, yang saat kerusuhan tengah beriktikaf di masjid. (Rahman rutin iktikaf di masjid ini saban 15 hari terakhir bulan Ramadan.) Sesaat setelah menyelesaikan ayat terakhir Surat Maryam, Rahman dikagetkan oleh kegaduhan di luar masjid, Rabu dini hari. Ia yang duduk di dekat mimbar tersentak saat melihat puluhan orang berlarian mendekatinya. Selang beberapa detik, suara keras tembakan menyalak. Asap mengepul di halaman masjid, terbawa angin hingga ke dalam ruangan masjid. ”Waktu itu saya masih bingung, dipikir ada bom. Tapi, setelah ada suara dar-der-dor puluhan kali, saya yakin itu bukan bom, tapi tembakan,” katanya. Beberapa jam sebelumnya, saat hendak ke masjid, ia tahu aksi demo pada Selasa malam (21/5) di depan Gedung Bawaslu belum berakhir. Tepat ketika pukul 00.00, ia juga tahu kerusuhan telah pecah di sana—ia melihat ratusan orang berkumpul di luar masjid, bersiap mengadang polisi. “Saya enggak peduli,” katanya. “Saya waktu itu cuma untuk ibadah. Jadi enggak peduli dengan hal begituan.” Rahman saat itu meyakini kerusuhan di Blok A Tanah Abang tak akan merembet sampai masjid. Namun, perkiraanya keliru. Ia masih ingat kegaduhan yang menurutnya berselang lima menit: Jemaah berteriak, berlarian, suara tembakan dari kejauhan. “Semua berlangsung cepet,” ujarnya. “Tiba-tiba saja banyak orang tepar. Lari ke dalam karena gas air mata.” Saksi lain bernama Haji Anton, orang yang dianggap dituakan di Tanah Abang, berada di luar masjid saat kerusuhan itu. Ia berkata sebagian massa yang berlari ke arah masjid setelah Brimob memecah arus massa dengan sepeda motor. Polisi-polisi itu lantas menembakkan gas air mata ke halaman masjid, tetapi tak sampai mengejar sampai ke dalam masjid. “Polisi juga tentu masih mikir, enggak mungkin berani kalau kejar ke dalam,” ujar Haji Anton. “Mereka memukul massa hanya sampai gerbang.” Polisi-polisi itu bertindak “relatif cepat” dan tak sampai lima menit lalu pergi lagi, ujarnya. Saat polisi menembakkan gas air mata, massa kalut dan panik. Bahkan, kata Haji Anton, seorang marbut mengambil alat pengeras suara; mengiba agar polisi jangan berbuat “anarkis” di dalam masjid.

Kesaksian Koordinator Keamanan Masjid Kami juga bertemu seorang tokoh Tanah Abang sekaligus koordinator keamanan Masjid Al Ma’mur bernama Anang. Ia mengisahkan seusai masa demo damai pulang pada Selasa malam, sekitar pukul 20:30, ia menerima kabar ada “kerusuhan” di depan Bawaslu. Kabar itu sempat membuat massa masjid ingin kembali ke Bawaslu, tapi Anang mela

Telah beredar sebuah postingan yang berisi anggota partai PDIP Adian Napitupulu adalah tokoh PKI di era sekarang yang di lindungi PDIP. konten tersebut mengatakan napitupulu adalah aktor pemimpin 98 yang gulingkan suharto.

Faktanya adalah berita tersebut adalah isu dan tuduhan yang tidak mendasar cenderung diskriminasi terhadap seseorang bahkan Forum Rembuk Aktivis 98 akan mengambil langkah hukum terhadap tuduhan tersebut.

1. Moeldoko

Dalam kubu Jokowi ada mantan Panglima TNI Moeldoko. Bahkan Moeldoko ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Nasional Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Masuknya Moeldoko diharapkan memberi dampak positif untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Moeldoko adalah tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018. Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.


2. Luhut Binsar Pandjaitan

Di barisan Jokowi selain Moeldoko ada Luhut Binsar Panjaitan. Ia adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970. Pada Tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Meski tidak masuk dalam tim pemenangan kampanye, banyak orang menyebut Luhut adalah orang dekat Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Luhut paling vokal jika ada yang mengusik pemerintahan Jokowi.

3. KSAL Laksamana (Purn) Marsetio

Bintang empat dari angkatan laut juga ada. KSAL Laksamana (Purn) Marsetio juga diketahui masuk dalam tim pemenangan Jokowi.

Marsetio dipercaya sebagai Dewan Pengarah tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Prestasinya di dunia militer cukup banyak. Ia menjabat Kepala Staf Angkatan Laut pada 17 Desember 2012 sampai 31 Desember 2014. Marsetio juga merupakan lulusan terbaik AAL Bumimoro, Surabaya, pada tahun 1981.

4. Djoko Santoso

Sementara di kubu Prabowo ada Djoko Santoso. Ia adalah mantan Panglima TNI. Bahkan Jenderal Djoko akan menjadi ketua tim pemenangan kampanye Prabowo-Sandi.

Setelah pensiun dari dunia militer, Djoko Santoso terjun ke dunia politik. Saat ini ia merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Djoko Santoso menjadi Panglima TNI pada 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Sebelumnya Djoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari 18 Februari 2005 hingga 28 Desember 2007.

Karier Djoko di militer dimulai dengan menjabat sebagai Komandan Peleton 1 Kompi Senapan A Yonif 121/Macan Kumbang. Ketika telah menjadi perwira tinggi ia memulai kariernya dengan menjabat Waassospol Kaster TNI (1998), Kasdam IV/Diponegoro (2000), Pangdivif 2/Kostrad (2001).

5. Susilo Bambang Yudhoyono

Terakhir ada nama Susilo Bambang Yudhoyono. Dia memiliki banyak pengalaman. Plus sebagai Presiden Indonesia ke-6. Pengalaman SBY yang pernah dua kali memenangkan Pilpres akan menjadi poin tersendiri di kubu Prabowo.

Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat secara resmi mendukung Prabowo-Sandi. Prabowo sendiri telah meminta SBY menjadi mentornya di Pilpres 2019.

Pada tahun 1973, SBY lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 1974-1976, dia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, dia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Pada Ahad (9/6/2019), demonstrasi besar-besaran memang terjadi di Hong Kong. Demo itu adalah protes warga Hong Kong menolak proposal RUU (rancangan undang-undang) dari badan legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ad hoc ke setiap yurisdiksi di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi. RUU bertajuk ‘The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019’ itu telah diajukan Ketua Dewan Eksekutif setempat, 26 Maret 2019 lalu. Demonstrasi hari minggu kemarin bukan kali yang pertama. Pada 28 April 2019 lalu, protes yang sama pun telah dilakukan oleh ratusan ribu orang.
Salah satu pemicu munculnya RUU Ekstradisi ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita hamil oleh kekasihnya, pria Hong Kong bernama Chan Tong-kai, ketika keduanya berlibur di Taiwan awal tahun ini. Chan berhasil kabur ke Hong Kong. Taiwan telah meminta agar Chan diekstradisi, namun tidak bisa karena tak punya perjanjian untuk itu. Pengadilan Hong Kong telah memenjarakan seorang pria yang mengaku membunuh pacarnya yang sedang hamil ketika mereka dalam perjalanan ke Taiwan – meskipun ia dijatuhi hukuman karena pencucian uang, bukan pembunuhan.
Chan Tong-kai, telah menerima hukuman penjara 29 bulan pada April 2019. Namun, ia telah ditahan selama 13 bulan sejak penangkapannya di Hong Kong, yang berarti hukumannya akan berakhir Agustus mendatang. Agar tidak terjadi masalah serupa di masa mendatang, RUU Ekstradisi diajukan di parlemen. Pendukungnya, termasuk Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, khawatir Hong Kong akan jadi wilayah pelarian para pelaku kejahatan.
Spekulasi yang muncul, aturan baru akan membuka peluang permintaan ekstradisi pihak berwenang di Cina (Republik Rakyat Cina), Taiwan, dan Makau. Jika diloloskan parlemen, maka ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Hong Kong bisa mengekstradisi pelaku kejahatan ke China daratan. Hong Kong sendiri memang punya kerjasama ekstradisi bersama dengan 20 yurisdiksi dan kerjasama bantuan hukum kepada 32 lainnya, tetapi belum dengan pemerintahan Cina. Namun, ada kekhawatiran, hal ini akan menyediakan kesempatan untuk menangkap aktivis lokal pro-demokrasi di Hong Kong yang anti-Cina.
Mereka berargumen, RUU ekstradisi ini akan digunakan pemerintah China untuk mengincar musuh-musuh politik mereka di Hong Kong. RUU ini juga dikhawatirkan semakin mengikis prinsip “satu negara, dua sistem” dengan campur tangan China di pengadilan Hong Kong. Masyarakat Hong Kong menilai China perlahan mulai merasuki sendi kehidupan mereka. Salah satunya soal pemilihan pemimpin. Carrie Lam terpilih pada 2017 oleh komisi berisikan 1.200 pejabat pro-Beijing. Setengah anggota parlemen Hong Kong juga tidak dipilih lewat pemilihan umum.
Warga Hong Kong juga tidak percaya dengan sistem pengadilan China. Berbagai lembaga HAM yang dikutip Reuters menuding China melakukan pelanggaran hak asasi terhadap tahanan, termasuk penyiksaan, pengakuan paksa, hingga ketiadaan akses pengacara. Para pengusaha juga khawatir RUU ini akan menghilangkan kepercayaan investor di Hong Kong. Amerika Serikat yang tengah perang dagang dengan China juga khawatir dengan RUU ini. Mereka mengatakan, warga AS di Hong Kong terancam jadi sasaran penangkapan China.
Carrie Lam, seperti diberitakan AFP, mengatakan pemerintahnya mendengar aspirasi masyarakat. Namun dia menegaskan akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut di parlemen.Dia juga membantah telah menerima perintah dari China terkait RUU ini. “RUU ini tidak hanya soal (China) daratan saja. RUU ini tidak diinisiasi oleh pemerintahan pusat. Saya tidak menerima perintah apapun atau mandat dari Beijing terkait RUU ini,” tegas Lam.
Pemerintah China juga membantah berada di belakang RUU ini. Namun mereka menyatakan mendukungnya, seperti yang disampaikan Kementerian Luar Negeri China pekan ini. The Guardian mengutip editorial media corong pemerintah China, China Daily, yang mengatakan bahwa RUU itu sangat beralasan dan “akan memperkuat penegakan hukum Hong Kong”.