Liputan6.com, Jakarta - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, pemukulan Andi Bibir, massa aksi 21-22 Mei 2019, oleh sejumlah anggota Brimob lantaran dipicu emosi. Aksi pemukulan saat penangkapan di halaman masjid di Kampung Bali, Tanah Abang itu sempat viral di media sosial.

Menurut keterangan diperoleh pihaknya, satuan Brimob ini emosi karena melihat komandannya terkena panah beracun kala tengah mengamankan jalannya aksi 21-22 Mei 2019.

"Itu spontanitas anggota Brimob itu nyari siapa yang melakukannya. Salah satunya (diduga) Andi Bibir dan Markus," terang Dedi saat jumpa pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Dia mengatakan, komandan kompi satuan brimob tersebut tidak terluka saat aksi 21-22 Mei 2019. Sebab, rompi keselamatan anti huru-hara terpasang kokoh sehingga panah beracun tersebut tak berdampak apa pun.

Dedi mengatakan, aksi emosi spontan yang mengeroyok Andi Bibir dan Markus sangat tidak dibenarkan. Karenanya, 10 anggota satuan Brimob diduga terlibat langsung diproses dengan sidang disiplin satuan untuk dihukum selama 21 hari di ruang khusus.

"Jadi mereka akan menjalani hukuman sebelum dikembalikan ke Polda setempat, tapi bila ada yang terbuktu melanggar akan ditindak tegas," Dedi menandaskan

Seperti diberitaka sebelumnya, Andri Bibir pria yang terdapat dalam video viral dikeroyok Brimob di Kampung Bali Jakarta mengaku sebagai salah satu perusuh yang menyusup ke aksi 22 Mei 2019.

Lewat pengakuannya, Andri menceritakan penyebab dirinya dipukuli beberapa personel Brimob di dekat Masjid Al-Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saat itu saya memang mau melarikan diri, tapi di belakang ada Brimob dan saya kembali lagi ke lapangan itu. Dan ternyata saat itu saya ditangkap," kata Andri di polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2019.

Andri mengaku dirinya mengumpulkan batu dan membantu demonstran aksi 22 Mei.

"Awalnya saya ikut-ikutan dan di situ saya kena gas air mata, saya sakit hati dan saya membantu supaya pendemo semakin lebih mudah untuk mendapatkan batu," kata Andri.

Liputan6.com, Jakarta - Kampanye Pilpres 2019 secara resmi baru dimulai pada Minggu, 23 September 2018. Namun, aksi dukung-mendukung untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah lama digelar, dari kalangan emak-emak hingga para jenderal, di dunia nyata hingga jagat maya.

Salah satunya digelar di Sumatera Utara pada Selasa, 18 September 2018. Sejumlah sopir angkutan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang menyatakan dukungan pada Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali memperebutkan kursi Presiden RI.

Aksi digelar dari Lapangan Merdeka, Kota Medan menuju Lapangan Garuda, Tanjung Morawa, Deli Serdang, menempuh jarak 20 kilometer.

.


Klarifikasi Viva.co.id
Penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, situs berita Vivanews kini telah berganti nama menjadi viva.co.id.

Pada Rabu, 19 September 2018 pukul 00.00 WIB, viva.co.id memuat sebuah artikel yang isinya dikutip oleh Suara Nasional. Judulnya, Seribu Angkot untuk Jokowi.


Artikel tersebut mengabarkan tentang 1.000 sopir angkutan kota di Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang mendukung pencalonan kembali Jokowi.

Narasumber artikel tersebut adalah sejumlah pimpinan organisasi pemilik dan pengemudi angkutan umum, salah satunya Ketua Kesatuan Pemilik dan Sopir Angkutan (Kesper) Sumut, Israel Situmeang.

"Israel yang dimaksud bukan negara. Tapi merujuk pada nama Ketua Kesper Sumatera Utara, Isreal Situmeang," kata Wakil Pemimpin Redaksi VIVA (viva.co.id), Umi Kalsum saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (25/9/2018).

Wapemred VIVA menjelaskan, seminggu lalu, pada 18 September 2018, asosiasi angkutan di Sumut menyatakan dukungan kepada Jokowi. "Di antara pendeklarasi ada Israel Situmerang."

Dia menambahkan, atas kesepakatan redaksi, judul artikel tersebut sebelumnya telah diganti. "Untuk menghindari salah duga," tambah Umi Kalsum.


Kesimpulan
Artikel mengenai dukungan Israel ke pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sama sekali tak ada kaitannya dengan pihak asing, dalam hal ini negeri zionis.

Israel yang dimaksud adalah seorang pria bernama lengkap Israel Situmeang. Judul artikel, Israel Nyatakan Dukungan ke Jokowi-KH Ma'ruf Amin berpotensi menimbulkan misinformasi.

Pihak viva.co.id, sebagai yang pertama memuat kabar tersebut, telah menyampaikan klarifikasi bahwa Israel yang ada dalam berita adalah nama orang, bukan nama negara.

Corporate Communications Jasa Marga, Irra Susiyanti, mengatakan pemindahan gerbang tol resmi dilakukan pada Kamis, 23 Mei 2019. "Efektif pukul 00.00 WIB," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 Mei 2019.

Pemindahan gerbang jalan tol tersebut salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan pada masa mudik Lebaran 2019. Jasa Marga menengarai Gerbang Tol Cikarang Utama tak akan mampu menampung jumlah kendaraan dari Jakarta sebab beberapa gerbang dinonaktifkan karena terdampak proyek jalan tol elevated dan LRT.


Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, lonjakan tarif tol berlaku untuk kelas kendaraan golongan I, yakni sedan, jip, truk kecil, dan bus. Kenaikan tarif paling tinggi untuk rute Cikarang Barat-Cibatu, dari Rp 1.500 menjadi Rp 12 ribu atau 600 persen. Sedangkan kenaikan tarif 50 persen berlaku untuk rute Jakarta-Cibatu, dari semula Rp 6.000 menjadi Rp 12 ribu.

Adapun kendaraan yang melalui rute Cikarang Barat-Cikarang Timur akan dikenakan tarif tol Rp 12 ribu dari semula Rp 2.500. Untuk rute lainnya, yakni Jakarta-Karawang Timur, tarif tol baru Rp 12 ribu. Kemudian wilayah 4 dengan rute Jakarta-Cikampek dikenakan ongkos Rp 15 ribu.

Jasa Marga pun memberlakukan sistem transaksi terbuka untuk pembayaran perjalanan melalui jalan tol. Sistem ini mengatur besaran tarif merata dengan rincian sebagai berikut:

*Wilayah 1 Jakarta IC–Pondok Gede Barat/Timur tarif Rp 1.500
*Wilayah 2 Jakarta IC–Cikarang Barat tarif Rp 4.500
Wilayah 3 Jakarta IC–Karawang Timur tarif Rp 12 ribu
*Wilayah 4 Jakarta IC-Cikampek tarif Rp 15 ribu.

TEMPO.CO, Jayapura - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua menduga terjadi penggelembungan suara pemilih di Distrik Heram, Kota Jayapura dalam pemilu presiden dan legislatif 2019. “Hal itu diketahui setelah rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Distrik Heram, “ kata Komisioner Bawaslu Kota Jayapura Hardin Halidin di Kota Jayapura, Selasa malam, 15/05.

Baca juga: Suara Lampaui Titiek Soeharto, Katon Bagaskara Gagal ke Senayan

Hardin member contoh soal penggelembungan itu. Untuk pemilihan DPR Papua, jumlah total pemilih DPT, DPTb, dan DPK adalah 63.274 orang. Sementara pengguna hak pilih sebanyak 27.364 orang. “Tapi suara sah yang terdistribusi disebutkan sebanyak 70.951 suara. Ini semua terdistribusi kepada semua peserta pemilu atau caleg," kata dia.

Sehingga, kata dia, ada sekitar 43 ribu ribu suara yang digelembungkan penyelenggara di tingkat Distrik Heram. “(Itu sebabnya) PPD Heram kami mintai keterangan," kata dia.


Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir menduga oknum penyelenggara kurang profesional dan tidak berintegritas, sehingga banyaknya aksi protes oleh saksi partai dan caleg. "Yah, seperti yang rekan wartawan ketahui, akhirnya kami periksa PPD Heram terkait hal ini," katanya.

Kasus serupa juga diduga terjadi DKi Jakarta. Saksi rekapitulasi suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hanura mengancam akan melapor KPU DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, diduga terjadi penggelembungan suara, karena hasil rekapitulasi suara KPU DKI tak sama dengan hitung-hitungan internal PKS.

Saksi rekapitulasi suara dari PKS, Agung Setiharso, awalnya meminta sinkronisasi data PKS dan KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU DKI, 10 Mein. Dia menyebut akan membawa temuan PKS ke instansi yang lebih tinggi apabila pemeriksaan data tak bisa berjalan saat rapat pleno.

Agung menyampaikan, selisih suara mencapai ribuan. Dia tak merinci angka detailnya. Jumlah suara yang diperdebatkan itu adalah rekapitulasi di Dapil 7 Jakarta Selatan untuk perebutan kursi DPRD DKI.

KPU DKI Jakarta menolak keberatan dari Partai Hanura dan PKS. Ketua KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos mempersilakan partai yang masih keberatan terhadap rekapitulasi suara melapor ke KPU secara resmi. Hal itu sesuai dengan saran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI yang merujuk pada Pasal 403 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Betty memberi kebebasan kepada partai yang ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau masih keberatan kami merujuk ke rekomendasi Bawaslu, larinya ke MK, itu haknya kawan-kawan," kata Betty saat rapat pleno terbatas rekapitulasi suara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019.