PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa ternyata foto yang diposting sumber adalah foto personel Pushidrosal (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut) bukan personel Brimob Polri.

Fakta ini berdasarkan hasil penelusuran terhadap warna seragam dan warna baret prajurit yang ada di foto.

Warna seragam prajurit tersebut adalah PDL (Pakaian Dinas Lapangan) TNI yang memang digunakan oleh seluruh matra baik AD, AL maupun AU. Sementara baret dikenakan merupakan personel Pushidrosal (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut)

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut adalah Kotama Pembinaan TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut. Sebelumnya satuan ini bernama Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Brimob Polri memang memiliki seragam loreng yang mirip dengan seragam PDL TNI. Seragam tersebut disebut loreng pelopor atau loreng ”darah mengering” berwarna dasar hijau dipadu loreng berwarna hitam, putih, dan kuning. Seragam itu pertama kali dipakai Brimob pada 1962 ketika ikut serta dalam Operasi Mandala. Memasuki era reformasi, seragam itu dilarang digunakan seiring kedudukan Polri yang berpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus mengukuhkan Polri sebagai kekuatan sipil yang dipersenjatai.

Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-69 Brimob, Jumat (14/11/2014), di Depok, Jawa Barat, menjadi peresmian penggunaan kembali seragam loreng itu. Pada perayaan itu, semua polisi dan anggota Brimob menggunakan seragam tersebut. Penggunaan tersebut berdasarkan keputusan Kapolri Nomor Kep/748/IX/2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Loreng yang dikeluarkan pada 24 September.

Penjelasan:
Jelang Sidang Perdana, Sengketa Hasil Pilpres yang diajukan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni mendatang, nyatanya masih terdapat kabar keliru yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kali ini, akun Facebook Azirah Maulida atau @dona.madona.3150807 membuat unggahan yang inti pesannya, KPU sedang mengalami kepanikan karena data BPN, TNI, PKS, IPB & ITB semua memenangkan 02. Berikut narasi lengkapnya:

“KPU akhirnya panik sendiri, data BPN, TNI, PKS, IPB & ITB semua memenangkan 02, Alhamdulillah Allahu akbar,” unggah akun Facebook Azirah Maulida (@dona.madona.3150807), Senin (27/5).

Setelah dilakukan penelusuran, narasi yang diunggah oleh akun Facebook Azirah Maulida, tidak seluruhnya benar.

Diketahui, TNI sudah membantah dengan menyatakan tidak pernah melakukan penghitungan suara di Pemilu 2019, seperti Pilpres. “Info yang beredar di media sosial itu tidak benar. Tugas TNI AD adalah pengamanan, mulai dari masa kampanye hingga pemilu selesai. TNI tidak ditugaskan untuk mendata, karena itu tidak benar kalau TNI memiliki data pemilu,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Senin (6/5).

Selain itu, Kampus IPB juga pernah menyatakan bahwa pihaknya tak pernah mengeluarkan survei elektabilitas capres-cawapres pada pilpres 2019. Sedangkan survei elektabilitas yang dirilis oleh staf Departemen Manajemen FEM IPB bernama Jono Munandar yang memenangkan Prabowo – Sandi adalah membawa nama pribadi, bukan institusi.

“Survei tersebut bukan merupakan survei institusi FEM IPB. Jadi, survei ini sama sekali bukan atas nama institusi, melainkan dilakukan oleh pribadi Jono Munandar,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryarton, Jumat (12/4).

Kemudian, Kampus ITB pun setelah dilakukan penelusuran, tidak pernah merilis data perhitungan suara yang memenangkan Prabowo – Sandi. Forum Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan 1973 (Fortuga) yang sempat disebut membuat situs perangkat hitung suara “Jurdil 2019” dan memenangkan Prabowo – Sandi, melalui Ketuanya yakni Budi Mulia, telah membantah hal tersebut.

“Fortuga secara organisasi tidak berpartisipasi dalam rancang bangun maupun pendistribusian perangkat tersebut. Fortuga tidak bertanggung jawab terhadap isi dan akibat yang ditimbulkannya,” kata Budi, Sabtu (20/4).

Sedangkan data perhitungan BPN dan PKS selaku pendukung Prabowo – Sandi, diketahui memang memenangkan Prabowo Sandi. Tim pakar Prabowo-Sandiaga, Laode Kamaluddin menjelaskan berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo-Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

“Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul,” ujar Laode, Selasa (14/5).
Politisi PKS, Mardani Ali Sera pun menegaskan bahwa rilis yang dilakukan BPN adalah agar Pemilu terlaksana dengan demokratis.

“Tujuannya agar tercapai pemilu yang jurdil, Jujur dan Adil,” imbuh Mardani.

Terakhir, terkait dengan KPU yang dikatakan panik, juga tidak ada pemberitaan hal tersebut. Diketahui KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres lebih awal, yang semula dijadwalkan pada 22 Mei menjadi 21 Mei dini hari. Namun hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 413 ayat (1).

“KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.”

M. Reza Meninggal pada 24 Mei. Tepat sebulan setelah kericuhan 21 Mei, saya pergi ke kampung Pondok Belimbing, Tangerang Selatan, mencari Reza. Informasi yang saya terima, Reza sudah meninggal dan dimakamkan dekat rumahnya. Pada 11 Juni 2019, polisi menyebut korban meninggal dari "kerusuhan" 21-23 Mei bertambah menjadi sembilan orang. Tetapi, polisi tidak merinci identitas korban terbaru. Tidak juga menyebut nama. Dari apa yang saya dapatkan, korban kesembilan itu Reza. Tidak mudah menemukan rumah Reza. Saya harus berjalan kaki sepanjang Jalan Pondok Belimbing, bertanya kepada tiga warga kampung. “Itu rumahnya,” kata lelaki tua menunjuk rumah bercat oranye di depan. Saya mendatangi rumah itu dan bertemu seorang ibu. Ia mengenalkan nama Yanti, mempersilakan saya duduk. “Ibu enggak mau ungkit-ungkit soal Reza," ujar Yanti. "Kalau ingat, pedih rasanya." "Sudah. Ibu sudah ikhlas, sudah rida," ujarnya. Yanti berkata putra bungsunya itu sehari-hari bekerja sebagai tukang antar galon air minum bersama bapaknya, Kadir. Reza biasanya mengantar galon air pesanan dari kompleks perumahan sekitar rumah. Reza adalah satu-satunya yang belum menikah. Menurut Yanti, Reza aktif ikut pengajian. Namun, ia memastikan anaknya tidak terlibat organisasi semacam FPI dan lainnya. “Ikut pengajian biasa saja,” katanya. Reza dikuburkan pada 28 Mei 2019, empat hari setelah dia meninggal, di pemakaman dekat rumahnya. Saya mendatangi makam Reza dengan berjalan kaki. Makam itu masih terlihat baru, tanahnya masih merah. Dua botol air mawar tertancap di makam. Pada nisan kayu ada tulisan: M. Reza bin Abd. Kodir Lahir : 13 Des 1995 Wafat : 24-05-2019 Jumpa Pers Polisi. Tak Menyebut Nama Reza. Pada hari Reza meninggal, polisi menggelar konferensi pers. Tapi, jumpa pers ini tidak membahas Reza. Brigjen Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, mengungkap kasus hoaks "polisi dari Cina" yang menyebar di media sosial. Polisi, kata Dedi, sudah berhasil menangkap pelaku penyebar foto hoaks tersebut. Sebagai pembuktian, Dedi menghadirkan tiga personel Brimob bermata sipit, kebanyakan berasal dari Manado. “Dia membuat foto, membuat narasi dalam kontennya tersebut, kemudian memviralkan di beberapa akun. Baik akun media sosial atau grup WA,” kata Dedi. Sampai konferensi pers itu selesai, jumlah korban meninggal pada kericuhan 21-23 Mei masih delapan orang. Reza belum masuk dalam daftar itu, meski sudah tak bernyawa lagi.

Polda Jawa Timur memastikan potongan video amatir berisi adegan seseorang yang diduga warganegara Tiongkok tengah memarahi anggota Polantas tidak terjadi di Surabaya.

Potongan video amatir itu beredar luas sejak Senin pagi kemarin (27/5). Seorang pria yang mengaku warganegara Republik Rakyat China (RRC) atau Tiongkok dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata memarahi anggota Polantas yang menghentikannya.

“Siapa suruh kamu kesini. Aku orang China bukan orang Indonesia. Ada jutaan, pegang imigrasi, pegang polisi,” teriak laki-laki yang mengenakan kaos oblong berwarna putih itu.

Sementara, anggota Polantas yang tidak terlihat wajahnya berusaha menenangkan pria tersebut sambil meminta agar kasus ini diselesaikan di kantor polisi.

Narasi pengantar potongan video yang viral itu mengatakan bahwa lelaki yang mengaku dan diduga warganegara Tiongkok terlibat insiden lalu lintas dengan kendaraan lain.

“Insiden serempet mobil di Surabaya. Orang China asli atau Tiongkok berani mendebat Polantas. Itu satu baru China Tiongkok, gimana dengan ratusan ribu China Tiongkok di Indonesia,” demikian tulis pihak yang mengedarkan video itu.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/5), mengatakan peristiwa seperti yang ditampilkan dalam video itu tidak terjadi di Surabaya.

“Kejadianya bukan di Surabaya, kalau bukan di Surabaya mana saya tahu,” kata Kombes Frans.

Ia juga meragukan peristiwa di dalam potongan video itu benar-benar terjadi.

“Kalau tidak ada kejadiannya, saya gak tahu,” tambah Frans.