Setelah ditelusuri, gambar headline koran berbahasa Inggris tersebut memang ada, namun tidak terkait sama sekali dengan Pemilu 2019. Media Australia protes keras atas eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia, duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali, Indonesia, dalam kasus menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia.
Salah satu bentuk protes yang ditunjukkan adalah dengan menampilkan foto Presiden Jokowi dengan tangan bersimbah darah sebagai headline. Adalah The Courier Mail yang memuat gambar kontroversial tersebut. Dikutip dari akun Twitternya, Rabu (29/4/2015), The Courier Mail melabeli terbitan dengan gambar headline tersebut dengan spesial edition. “Presiden Joko Widodo menolak permohonan putus asa dari keluarga terhukum, Perdana Menteri Tony Abbott dan pemimpin negara lainnya untuk menghentikan eksekusi,” demikian bunyi salah satu kalimat pembuka artikel BLOODY HANDS tersebut.

Febina Priscila, pemilik foto, mengklarifikasi bahwa masih hidup dan sudah mengadukan penggunaan foto tanpa izin ke Polres Tangerang Selatan.

Hingga Kamis, 23 Mei 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan 22 Mei 2019 adalah delapan orang. Hal itu disampaikan Anies berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta per Rabu (23/52019) pukul 11.00 WIB. Dari data tersebut diketahui jumlah korban meninggal dunia sebanyak 8 orang dan luka-luka mencapai angka 737 orang. "Korban yang meninggal jumlahnya terbaru adalah 8 orang," kata Anies di Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019 dikutip dari suara.com.
Berbeda dengan yang disampaikan Anies Baswedan, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, mengungkapkan korban meninggal adalah 7 orang yang merupakan bagian dari massa perusuh. "Yang harus diketahui publik bahwa yang meninggal dunia adalah massa perusuh. Bukan massa yang sedang berjualan, massa yang beribadah, tidak," ujar Iqbal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2015. "Jadi korban yang meninggal dunia yang sudah masuk ke kami yaitu tujuh orang. Yang sudah masuk, siapa tahu ada yang belum," ucap Iqbal di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/5).
Polri telah mengidentifikasi bahwa satu dari enam korban tewas dalam aksi ricuh 21-22 Mei, adalah akibat terkena peluru tajam. Namun, polisi belum bisa memastikan siapa pemilik senjata api yang telah menewaskan satu korban tersebut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah untuk memastikan sebab-musabab adanya korban meninggal. Ia tidak ingin tuduhan hanya diarahkan kepada aparat keamanan. Sebab, kata dia, aparat menemukan senjata api yang akan digunakan untuk mendompleng aksi 22 Mei.
Terkait temuan peluru tajam, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menjelaskan soal peluru tajam yang ditemukan di mobil Brimob saat terjadi kerusuhan di Slipi pada aksi 22 Mei 2019. Dia mengatakan mobil tersebut merupakan mobil komandan kompi Brimob yang memang diperbolehkan oleh standard operating procedure (SOP) membawa peluru tajam untuk satuan anti anarkis. Namun, kata Dedi, penggunaan peluru itu harus melalui kontrol ketat dari komandan batalyon atau atasan. Dedi menerangkan, Satuan Anti Anarkis juga diperlukan untuk memitigasi kerusuhan massa yang sifatnya sangat masif. "Kalau misalnya itu kondisi damai, enggak boleh dibagikan, tetap di bawah kendali dan pengamanan Polri," ucap Dedi.

Selain itu, dilansir dari kominfo.go.id, pasca aksi demo 21-22 Mei yang sempat terjadi kericuhan, beredar sebuah pesan berantai yang berisikan 16 daftar nama demonstran yang meninggal pada kejadian tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah data-data tersebut. Dia menegaskan bahwa informasi itu bohong alias hoax.

tirto.id - Sabtu, 27 April 2019, menjadi hari yang cukup bersejarah bagi Cina dan Indonesia. Kedua negara telah menandatangani 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek di bawah panji kebijakan luar negeri pemerintah Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI). Sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani itu dilakukan dengan skema business to business (B-to-B) oleh para pebisnis dari kedua negara. Seperti dilaporkan harian Bisnis dan Kompas, penandatanganan MoU dilakukan dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua BRI yang dilangsungkan pada 25-27 April di Beijing, Cina. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyaksikan penandatanganan sejumlah MoU tersebut menyampaikan harapannya kepada sekitar 400 pengusaha Cina dan Indonesia agar pelaksanaan proyek-proyek dapat berjalan dengan baik dan konsisten dengan skema B-to-B yang telah disepakati. Menurut Bisnis, lima dari 23 proyek yang ada total nilainya mencapai sekitar $14,21 miliar. Lima proyek tersebut adalah proyek PLTA Kayan ($1,5 miliar), investasi pengolahan limbah ($3 miliar), PLTA Salo Pebatua ($560 juta), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 31.000 Ha ($9 miliar), dan proyek industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku ($150 juta). Mengutip Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah Indonesia telah mengalokasikan empat koridor untuk proyek-proyek BRI tersebut. Baca juga: Ambisi Cina dengan Proyek Jalur Sutra Abad 21 “Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali yang terkenal. Jumlah populasi keempat provinsi ini di atas 30 juta orang. Kecuali untuk Bali, ketiga provinsi tersebut memiliki angka kemiskinan sekitar tujuh hingga sembilan persen,” sebut Luhut yang turut hadir dalam KTT tersebut, sembari menambahkan bahwa setiap proyek BRI diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya melalui terbukanya peluang kerja lokal. Pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan 30 proyek di keempat koridor tersebut, dilansir Antaranews. Nilai investasi diperkirakan mencapai 91,1 miliar dolar AS. Ini berarti masih terdapat tujuh proyek yang belum disepakati. Salah satunya adalah kerja sama peremajaan kembali (replanting) tanaman kelapa sawit. “Karena prinsip kehati-hatian, ada beberapa poin yang kita belum sepakat, sehingga pemerintah masih belum berencana untuk menandatangani MoU kerja sama penanaman kembali kelapa sawit dengan pemerintah Cina,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin. Masih dari Bisnis, Luhut berjanji untuk mempermudah proses perizinan bagi para pengusaha Cina yang ingin turut berpartisipasi dalam proyek-proyek BRI di Indonesia. Paranoia Utang Penandatanganan MoU proyek-proyek BRI masih dihantui kecurigaan banyak pengamat akan jebakan utang. Pemerintah Indonesia dan Cina sendiri berulangkali meyakinkan bahwa proyek-proyek BRI di Indonesia dan secara keseluruhan jauh dari praktek jebakan utang. Staf Khusus Kemenko Bidang Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo, misalnya, mengatakan pada Kamis (25/4) lalu bahwa pemerintah Indonesia, melalui Luhut, sudah menetapkan bahwa hanya akan membuka opsi skema B-to-B dalam proyek-proyek BRI dan menolak penggunaan skema government to government (G-to-G). Sebagai catatan, Luhut merupakan penanggung jawab investasi Cina dalam konteks BRI. “Hal ini berdasarkan studi tim mengenai jeratan utang beberapa negara,” kata Atmadji kepada reporter Tirto. “Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak akan terjebak dengan China’s Debt Trap.” Baca juga: Mengapa Malaysia & Pakistan Tinjau Ulang Proyek Infrastruktur Cina? Lebih lanjut, meski pemerintah Indonesia akan memfasilitasi kemudahan izin dan fasilitas kepada investor asal Cina, pemerintah Indonesia juga mewajibkan adanya feasibility study dari institusi internasional. Peran pemerintah Cina dalam hal ini hanya sebatas pembiayaan murah langsung kepada perusahaan asal Cina yang akan mengerjakan tawaran proyek investasi di Indonesia. Atmadji mengatakan langkah ini dilakukan setelah melihat kasus gagal bayar Sri Lanka dalam BRI Cina. Dalam kasus Sri Lanka, negara itu harus melepas 70 persen saham Pelabuhan Hambatota kepada sebuah BUMN Cina. “Pemerintah bekerja dengan ekstra hati-hati mempelajari praktik investasi asing di beberapa negara,” ucap Atmadji. “Dengan tim dan berlandaskan data yang akurat, kami lihat sangat kecil kemungkinan kami berbuat salah.” Selain Sri Lanka, Malaysia dan Pakistan juga sempat mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka di dalam insiatif pemerintah Cina tersebut. Malaysia merasa perjanjian kerjasama ekonomi dengan Cina tersebut berjalan tidak seimbang. Sementara Pakistan mengatakan perjanjian yang telah terbentuk lebih banyak menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina. Mengutip Financial Times, banyak dari 70-an negara yang terlibat dalam BRI merupakan negara dengan ekonomi yang cukup berisiko jika menilik daftar peringkat risiko negara yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD). Amerika Serikat dalam laporan yang disusun oleh Pentagon pada Agustus 2018 sendiri melihat BRI sebagai upaya Cina untuk "menghalau konfrontasi dan kritik terhadap isu-isu yang sensitif". Berdasarkan studi dari Pusat Studi ASEAN di ISEAS-Yusof Ishak Institute berjudul “The State of Southeast Asia: 2019”, sebanyak 73 persen responden yang terdiri dari akademisi, pemerintahan, komunitas bisnis, dan pemimpin masyarakat sipil serta media di ASEAN mengatakan bahwa pengaruh ekonomi Cina di kawasan ASEAN memang sangat terasa. Lebih lanjut, sebanyak 50 persen merasa bahwa proyek BRI dapat membawa negara-negara ASEAN berada di bawah cengkeraman Cina. Sementara itu, sebanyak 70 persen mengatakan pemerintah negara-negara ASEAN harus berhati-hati dalam negosiasi dengan Cina terkait BRI. Baca juga: Risiko di Balik Pembiayaan Infrastruktur Indonesia dari KTT BRI Pemerintah Cina sendiri berusaha keras memperbaiki citra BRI yang terlanjur negatif akibat masalah utang. Dilansir CNBC, Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di akhir KTT, misalnya, mengatakan bahwa meski BRI diluncurkan oleh Cina, ia menekankan manfaat dan kesempatannya dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Di waktu yang berbeda, masih dalam kesempatan yang sama seperti dilaporkan VOA, Xi juga menjanjikan transparansi dan nol toleransi terhadap praktik korupsi dalam setiap proyek kerja sama yang ada di dalam naungan BRI. Lebih lanjut, Xi juga mengatakan bahwa pemerintah Cina saat ini juga menawarkan “kerangka kerja utang yang berkelanjutan” (debt sustainability framework) untuk mendorong kepatuhan terhadap standar internasional dalam kontrak-kontrak infrastruktur. Hal ini dilakukan Xi karena kritik utama terhadap BRI adalah menyasar praktik-praktik korupsi dan dominasi perusahaan-perusahaan Cina di proyek-proyek BRI. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Zulfikar Rachmat mengatakan penting bagi Indonesia untuk tetap berhati-hati. “Poin saya bagaimana kita bisa bernegosiasi. Kalau kita enggak pintar bernegosiasi, bisa terperangkap China’s debt trap itu,” sebutnya. Perusahaan ‘Kotor’ Hal lain yang perlu diwaspadai terkait BRI adalah keterlibatan perusahaan dengan rekam jejak buruk. Seperti dilaporkan oleh BuzzfeedNews, Pemerintah Cina salah satunya menggunakan jasa Frontier Service Group (FSG), sebuah perusahaan logistik yang didirikan pada 2014 dan terdaftar di Bursa Efek Hongkong. Orang yang berada di balik FSG adalah Erik Prince, mantan angkatan laut AS (Navy SEAL) dan adik dari Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos. Erik dikenal setelah mendirikan Blackwater, sebuah perusahaan tentara bayaran yang dilarang di Iraq setelah para personelnya membunuh penduduk sipil tidak bersenjata di Baghdad.

BuzzfeedNews melaporkan FSG memberikan layanan logistik dan keamanan bagi proyek-proyek BRI. FSG mendapatkan pendanaan dari dana investasi pemerintah Cina, CITIC. Rekan kerja Erik mengatakan bahwa Erik berencana menggunakan FSG untuk melatih dan menempatkan pensiunan prajurit Cina yang dapat melindungi perusahaan-perusahaan Cina dan kepentingan Beijing di seluruh dunia tanpa harus meli