JAKRTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan untuk menghentikan laporan BPN Prabowo-Sandi tentang dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dialamatkan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dalam pemilu 2019. Keputusan ini diambil karena bukti yang diberikan oleh BPN Prabowo-Sandi dalam laporan tersebut tidak memenuhi kriteria.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muhammad Abhan dalam pembacaan putusan pendahuluan atas laporan BPN Prabowo-Sandi di kantor Bawaslu RI, di Jakarta, Senin (20/5).

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima,” ujar Abhan.

Dalam persidangan tersebut, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan dengan bukti yang dilampirkan oleh pihak BPN Prabowo-Sandi yang hanya berupa print out (hasil cetak.red) dari link berita media online tidak cukup untuk memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Seharusnya bukti yang dilampirkan harus disertakan lebih lengkap, misalnya dokumen, video atau surat yang bisa membuktikan dugaan kecurangan TSM tersebut.

“Bahwa bukti laporan yang dimasukkan oleh pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya berupa print out berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga bukti yang dimasukkan oleh pelapor belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur oleh peraturan bawaslu no 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu,” jelas Ratna.

BPN Prabowo-Sandi Berkeras Punya Cukup Bukti Kecurangan Jokowi-Ma'ruf

Terkait hasil putusan ini, pihak BPN Prabowo-Sandi yang diwakili oleh Direktur Advovat BPN Yupen Hadi dan Dian Fatwa menyayangkan hasil putusan Bawaslu tersebut. Dian mengatakan bahwa pihaknya mempunyai bukti lengkap yaitu berupa saksi yang tidak diperiksa oleh pihak Bawaslu, padahal menurutnya bukti tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada kecurangan yang TSM dilakukan oleh pihak Jokowi-Maruf.

“Kami sudah menyiapkan sejumlah saksi dan belum diperiksa. Bagi saya ini gak fair! Dan juga ada beberapa dokumen yang sebetulnya kita sudah siapkan. Misalkan peraturan pemerintah (PP) yang terbukti menunjukkan bahwa ini adalah TSM karena kalau PP misalnya tentang kenaikan gaji ini kan dampaknya sudah cukup luas, tidak lagi harus menunggu 50 persen,” jelas Dian.

Sementara Yupen Hadi menambahkan bahwa pihak Bawaslu mengamputasi hak hukum jutaan orang yang berada di belakang pihak Prabowo-Sandi dengan tidak menyidangkan dugaan kecurangan yang terstruktur-sistematis-dan-masif ini. Padahal menurutnya bukti yang dimilikinya cukup mendiskualifikasi paslon Jokowi-Maruf.

“Apa yang disampaikan oleh Mba Dian misalnya mewakili pikiran jutaan orang, apa yang kami sampaikan mewakili pikiran jutaan orang, mereka itu menunggu kira-kira laporan ini akan bagaimana. Setidaknya berikan kesempatan kami untuk memberikan bukti-bukti kita, jangan ujug-ujug langsung prejudice memberikan penilaian awal yang itu mengamputasi hak hukum kami dan jutaan orang yang ada dibelakang kami. Kesimpulan saya Bawaslu takut untuk menyidangkan perkara-perkara kami. Mereka tidak punya cukup keberanian untuk membuka persidangan, makanya mereka berdalih pasal ini itu; bahwa bukti ini tidak sistematis segala macam,” papar Yupen.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Apresiasi Keputusan Bawaslu

Menanggapi hasil putusan Bawaslu ini Ketua TKN Jokowi-Maruf Abdul Kadir Karding kepada VOA mengapresiasi keputusan Bawaslu, karena menurutnya, bukti yang dilampirkan terkait dugaan kecurangan TSM ini haruslah bukti-bukti yang benar, bukan bukti yang asal-asalan; bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga independen yang sudah memiliki pengalaman dan integritas, Karding mengatakan bahwa semua pihak sudah sepatutnya mempercayai kinerja Bawaslu tersebut.

“Saya kira Bawaslu merupakan lembaga independen dan sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang jadi kita tidak perlu meragukan kinerja mereka, sehingga apa yang diputuskan oleh Bawaslu itu saya kira sudah melalui kajian hukum yang panjang di internal mereka dengan ahli-ahli yang mereka punya dengan integritas yang mereka punya, dan bahwa BPN pasti menyayangkan ya pasti karena memang narasi mereka sejak awal Bawaslu, KPU itu seakan-akan dibawah kendali dan dibawah perintah dari pemerintah. Padahal saya kira publik melihat, dan UU menjamin bahwa mereka lembaga independen dan bekerja secara professional,” ujar Karding.

Ketua BPN Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais dan Direktur Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad melaporkan dugaan kecurangan administratif pemilu yang terstruktur-sistematis-dan-masif yang melibatkan pengerahan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan paslon 01 Jokowi-Maruf pada 10 Mei 2019 lalu ke Bawaslu. Ketiganya dipanggil Bawaslu Senin pagi untuk diberitahu tentang penolakan laporan dugaan kecurangan itu. [gi/em]

Setelah melakukan penelusuran, SPDP tersebut bukan menyatakan Prabowo Subianto sebagai tersangka dugaan makar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menampik terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Prabowo Subianto terkait kasus makar.

Dasco juga mengatakan, SPDP yang beredar luas itu merupakan SPDP Eggy Sudjana, tersangka kasus dugaan makar. Menurut Dasco, dalam SPDP itu status Prabowo adalah terlapor bukan tersangka. “Pak Prabowo memang turut dijadikan Terlapor oleh Pelapor, tapi status Pak Prabowo bukan Tersangka bahkan juga bukan saksi,” ucap Dasco.

Dasco menegaskan, tak ada fakta yang mengaitkan Prabowo dengan tuduhan makar. "Sebagaimana kita tahu bahwa Pak Prabowo senantiasa berjuang dalam koridor hukum dan konstitusi," tegas Dasco.

Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membenarkan bahwa dalam SPDP yang beredar status Prabowo sebagai terlapor dalam laporan yang sama terkait kasus dugaan makar Eggi. Sebab, SPDP yang diterbitkan oleh polisi itu merupakan tindak lanjut daripada pelaporan masyarakat.

“Sudah dapat konfirmasi barusan. Menurut info valid. Pak Prabowo turut terlapor bersama-sama dengan Eggi Sudjana,” kata Andre (21/5).

Andre menyebut pihaknya akan mempelajari surat tersebut. Ia meyakini bila Prabowo tak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. “Dan pak Prabowo tidak ada satu pun mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum,” katanya.

Adapun, pihak Kepolisian sudah menarik SPDP Prabowo sebagai terlapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, pihaknya menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto. “Bapak Prabowo merupakan tokoh bangsa yang harus dihormati,” kata Argo.

Argo mengatakan penyidik telah menganalisis kasus dugaan makar yang melibatkan Eggi Sudjana. Penyidik kemudian menilai belum waktunya untuk menerbitkan SPDP kasus tersebut.

“Karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersangka Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma,” katanya.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, maka isu SPDP kepada Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan makar tidak tepat. Sebenarnya, bila membaca isi surat tersebut, tertulis jelas kapasitas Prabowo dalam SPDP itu sebagai terlapor dalam kasus yang menyangkut Eggi Sudjana, bukan sebagai tersangka.

Akun Facebook Nok Yayah atau @yayahzztiara.noeryalienzt membuat unggahan yang inti pesannya mengaitkan meninggalnya anggota TNI, Personel Kodim 0410/KBL yang bertugas sebagai Babinsa di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Serda Supran Sida dengan virus cacar monyet atau Monkeypox.
Faktanya, Kepala Penerangan Korem 043/Gatam (Kapenrem), Mayor Czi I Made Arimbawa mengatakan Serda Supran meninggal dunia dengan diagnosis sakit Anemia akibat Epistaksus dan riwayat TBC.H. “Almarhum memang sebelumnya telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUADM) karena epistaksis (hidung berdarah) selama satu minggu dengan penanganan transfusi darah. Selanjutnya baru dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis (16/5) lalu,” ujarnya.
Senada, Kapendam II/Swj, Kolonel Inf Djohan Darmawan mengatakan, kabar Serda Supran meninggal pada Sabtu (18/5) karena terkena cacar monyet yang juga tersebar via Whatsapp adalah tidak benar adanya. Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto pun juga menegaskan kalau kabar adanya korban cacar monyet di rumah sakit yang dipimpinnya itu hoaks. “HOAX (mengenai kabar cacar monyet),” tulis dr. Terawan, Minggu (19/5).
Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Kemenkes, Anung Sugihantono, menjelaskan, informasi yang beredar mengenai penyebaran cacar monyet di Indonesia tidak benar. “Sampai saat ini tidak ditemukan indikasi penyebaran ke wilayah Indonesia,” ujar Anung, Minggu (19/5).