KPU dengan tegas membantah segala tudingan yang membuat orang meragukan KPU.

“Materi atau substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ucap komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4).

Hasyim mengatakan tak ada server KPU di luar negeri, semua di dalam negeri. Sementara untuk metode penghitungan suara resmi, KPU sudah berulang kali menjelaskan akan dilakukan secara manual berjenjang, bukan menggunakan sistem IT.

“Proses penghitungan suara secara manual bertingkat dari TPS, PPK (kecamatan), KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU (pusat),” terang Hasyim.

Sementara, sistem IT digunakan KPU hanya untuk semacam data pembanding agar masyarakat mendapat gambaran lebih dulu soal hasil Pemilu, yaitu melalui scan C1. Teknisnya, hasil penghitungan suara di seluruh TPS akan diunggah dan muncul dalam model tabulasi di website KPU. Tapi sekali lagi, ini bukan hasil resmi yang akan jadi acuan KPU menentukan pemenang Pemilu.

“Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik (saksi, Panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lain-lain) dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” paparnya.

“Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah mensetting perolehan Capres melalui sistem IT.”

Tak hanya memberi bantahan, KPU akan melaporkan hoaks ini kepada Bareskrim Polri sama seperti saat hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos.

“Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar lewat video tersebut, KPU merasa dirugikan dan akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tutupnya.

Pernyataan mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (purn) JS Prabowo tentang pembatalan terbang pesawat calon Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdanakusuma pada Senin (1/4) gara-gara diganggu jet tempur tidak tepat. Menurutnya, apa yang disampaikan JS Prabowo tentang pesawat calon presiden nomor urut 02 yang batal terbang dari Halim terjadi di dua hari yang berbeda.

“Apa yang disampaikan Pak JS Prabowo kurang tepat. Karena yang beliau sampaikan terjadi pada dua hari yang berbeda, dan dua-duanya sama sekali tidak melibatkan Sukhoi,” kata Samyoga dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (3/4).

Faktanya, anggapan yang menuding polisi tidak netral dalam pilpres 2019 tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, ditemukan video yang berdurasi 45 detik tersebut sudah ada di kanal Youtube pada April 2018, yang diunggah oleh akun Youtube bernama Diponegoro Channel, diberi judul “Polisi Bantu Pak Jokowi Bagi Sembako di Solo”.

Kapolresta Solo Kombes Pol Ribut Hari Wibowo juga menegaskan itu hoax dan tidak benar. “Kejadian dalam video tersebut adalah kegiatan saat kepolisian membantu dan mengamankan pembagian sembako pada Lebaran 2017 lalu,” jelasnya kepada awak media, Rabu (3/4).

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Agus Triatmadja saat dikonfirmasi menegaskan video tersebut memang terjadi. Namun, konteksnya sama sekali tak terkait Pilpres 2019. “Sebenarnya video tersebut adalah kegiatan pembagian zakat kepada fakir miskin dan buruh oleh Presiden RI pada bulan Ramadhan tahun 2017,” kata Agus, Kamis (4/4).

Agus menegaskan, polisi tetap netral di Pilpres 2019. Sehingga ia sangat menyayangkan ada yang menyebut tindakan polisi tidak netral hanya berdasarkan video yang disalahgunakan. Sehingga Polisi memastikan mengusut dan mencari pengunggah video tersebut.

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, tengah menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dalam ceramah bertajuk “Singkawang Bersholawat” yang digelar di Halaman Stadion Kridasana Singkawang, Minggu (31/3/2019) malam”, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.