Tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba mencari tahu kebenaran dari unggahan Okto Humala Siahaan. Namun rupanya, foto yang diunggah merupakan foto lama sejak 2016 lalu.

Hal itu juga diketahui melalui artikel yang diunggah Liputan6.com www.liputan6.com pada 18 November 2016. Artikel tersebut berjudul BNN Klarifikasi Sabu dalam Tiang Pancang Tidak Terkait Reklamasi.

"Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa sabu dalam tiang pancang asal Tiongkok tidak terkait dengan proyek reklamasi sebagaimana disebut dalam pesan berantai yang beredar di masyarakat.

"Kasus ini tidak ada kaitannya dengan proyek reklamasi Jakarta dan total barang bukti seberat enam ton yang beredar pada pesan berantai adalah salah," ujar Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan tanggal 14 Juni 2016 BNN menangkap lima orang tersangka atas keterlibatan mereka dalam penyelundupan sembilan batang pipa besi berisi sabu di kawasan Rawa Bebek, Jakarta Utara.

"Total barang bukti yang diselundupkan adalah 40 kilogram sabu dan diduga berasal dari negara Tiongkok. Kasus tersebut telah dirilis secara resmi oleh BNN pada tanggal 15 Juni 2016," kata Slamet.

Menurut Slamet, BNN merasa perlu melakukan klarifikasi karena pesan berantai itu menyebar di masyarakat. BNN berharap masyarakat tidak mudah teperdaya pemberitaan tidak benar alias hoax.

"Mari bersama-sama kita wujudkan negara demokrasi yang sehat dan bersama menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba," kata Slamet.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba yang disimpan di dalam pipa dengan ketebalan mencapai 4 sentimeter serta ditutup dengan alumunium foil agar kedap merupakan modus baru."

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) juga sudah menulis artikel tersebut melalui laman resminya www.kominfo.go.id.

Artikel dengan judul [DISINFORMASI] Narkoba Dikirim dari China Melalui Tiang Pancang Proyek Infrastruktur itu diunggah pada 9 Maret 2019.

"KATEGORI: DISINFORMASI

Penjelasan :

Meski hal ini merupakan berita lama namun belakangan masyarakat kembali dibuat resah dengan munculnya postingan dengan narasi terkait isu pengiriman narkoba dari Cina melalui tiang pancang proyek infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.

Setelah dilakukan penelusuran informasi, terdapat disinformasi pada narasi yang dimunculkan dalam beberapa postingan di media sosial tersebut. Dilansir dari beberapa sumber berita, bahwa benar Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ditjen Bea Cukai berhasil mengungkap sindikat narkotika jenis sabu jaringan Freddy Budiman dalam sembilan buah pipa besi berbahan baja yang total di dalamnya terdapat kurang lebih 50 kilogram sabu kristal yang diselundupkan dari Guangzhou, China pads 14 Juni 2016 lalu. Namun BNN menegaskan bahwa penyelundupan sabu dalam tiang pancang ini adalah merupakan modus baru jaringan terpidana mati Freddy Budiman dan sama sekali tidak terkait dengan proyek infrastruktur atau reklamasi sebagaimana yang beredar.

Link Counter :

https://www.liputan6.com/news/read/2655186/bnn-klarifikasi-sabu-dalam-tiang-pancang-tidak-terkait-reklamasi

https://www.viva.co.id/arsip/785650-sabu-pipa-besi-ternyata-jaringan-freddy-budiman"

Kabar yang diunggah oleh akun Facebook bernama Okto Humala Siahaan tidak benar.

Selain itu, aparat penegak hukum tidak pernah menemukan adanya kasus penyelundupan narkoba melalui pipa-pipa proyek infrastruktur.

Bagian penjelasan UU 42/2008 tersebut disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Dengan demikian seseorang yang sedang menjabat Presiden atau Wakil Presiden RI tidak termasuk pejabat negara yang harus mengundurkan diri sesuai undang-undang.

Namun UU 42/2008 tersebut sudah tidak berlaku setelah diterbitkannya UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menjelaskan bahwa truk kontainer itu tidak bertuliskan aksara Cina, melainkan huruf kanji Jepang. Armada itu menurunkan logistik di Kabupaten Kulonprogro, DIY. Sebelumnya, pemenang lelang pencetakan surat suara adalah konsorsium PT Temprina Media Grafika yang ada di Kota Solo.

Menurut Ilham, armada kontainer seperti itu banyak diimpor dari Singapura.

“Jadi tidak ada itu surat suara dari Cina. Tidak ada. Sekali lagi, itu adalah surat suara yang dikirimkan pemenang atau kemudian penyedia surat suara yang kita kirimkan ke Kabupaten Kulonprogo,” kata Ilham.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Dokumentasi dan Data Ilmiah (PDDI) memberikan klarifikasi terkait isu pemusnahan buku, tesis, dan disertasi. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Dokumentasi dan Data Ilmiah (PDDI) LIPI, Hendro Subagyo mengatakan, pihaknya tengah melakukan digitalisasi terhadap koleksinnya. “Mekanisme ini adalah mekanisme yang seharusnya berjalan rutin setiap tahun, terakhir kami lakukan pada 2015 silam. Proses weeding atau penyiangan dilakukan, untuk koleksi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman atau fisiknya rusak parah,” ujarnya.