Polisi memastikan informasi pemutihan SIM yang beredar melalui media sosial itu sebagai kabar bohong. "Kami pastikan itu hoaks," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Parraga di kantornya pada Rabu 4 April 2018. Informasi soal pemutihan SIM di kantor Polwil/Polres yang beredar di media sosial itu juga menyesatkan. Sejak pertengahan 2010, Mabes Polri telah menghapus kepolisian wilayah (polwil) di seluruh Indonesia sebagai bentuk restrukturisasi organisasi.

Hasil riset itu menunjukkan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia menguasai aset yang setara dengan hampir 600 ribu kali lipat aset yang dimiliki oleh rata-rata orang biasa. Analisa itu menggunakan konsep Material Power Index (MPI) yang dikembangkan oleh ekonom Jeffrey Winters (2013). Selain itu, riset Megawati Institute juga menunjukkan perkembangan Rasio Gini Lahan atau ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia pada 1973 sampai 2013. Pada 2003, rasio gini mencapai angka tertinggi yakni 0,72 dan turun sedikit pada 2013 dengan rasio 0,68. "Dari data ini terlihat ketimpangan lahan tertinggi terjadi pada 2003," kata Drajad. Menurut Drajad, rasio gini itu bisa diterjemahkan sebagai 1 persen penduduk Indonesia menguasai 74 persen lahan. Riset lain yang menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia diadakan oleh Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID. Laporan tentang ketimpangan di Indonesia itu diterbitkan pada Kamis, 23 Februari 2017, berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara”. Menurut Oxfam dan INFID, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah berkurang hingga di kisaran 8 persen. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum diimbangi pendapatan yang lebih merata.
Selengkapnya di : https://cekfakta.tempo.co/fakta/28/fakta-atau-hoax-ketua-dewan-kehormatan-partai-amanat-nasional-pan-amien-rais-menyebut-74-persen-tanah-di-indonesia-dikuasai-segelintir-orang

Akhirnya sosok hitam tersebut akhirnya terungkap. Sosok itu adalah Kepala Suku Dinas (Kasudin) Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan Jakarta Barat Nuraini Silviana. Sepertinya ada orang iseng yang mengedit foto tersebut.
"Saya berdiri di situ memang itu. Tapi sudah gitu kok kerudungan saya mirip rambut dan mukanya dihitamin, kaget saya. Dikirim di grup ada setan di pelantikan ya kagetlah saya," ujar Silviana saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (6/7).

Penelusuran redaksi membuktikan bahwa klaim Tommy Soeharto tidak sepenuhnya benar. Data terbuka pemerintah dan berbagai pemberitaan memastikan jumlah utang Indonesia di era Presiden Joko Widodo memang naik dibandingkan era Presiden Soeharto.
Pada 16 Januari 2018 lalu, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 mencapai US$ 347,3 miliar. Jumlah utang terhitung naik sebesar 9,1 persen secara tahunan (year on year). Namun Bank Indonesia memandang perkembangan utang luar negeri pada triwulan IV/2017 masih terkendali. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV/2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total utang juga relatif stabil di kisaran 13 persen. "Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara peers," demikian rilis bank sentral.