Dilansir dari akurat.co dan wartakota.tribunnews.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan bahwa proyek galian yang menelan korban jiwa di Penjaringan bukan dikerjakan oleh Palyja.

“Perlu diklarifikasi bahwa itu bukan Palyja tapi PAM Jaya. Dan kami sudah memanggil dengan Disnaker tadi pagi. Berbicara dengan bapak Pri. Dan bapak Pri memohon kehadiran dari PAM Jaya tapi PAM Jaya masih menginvestigasi dan mengumpulkan data-data teknis, dan masih mengumpulkan informasi,” terang Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, setelah Dinas Ketenagakerjaan DKI melaporkan hasil investigasi tersebut, Pemprov pastinya akan memberikan sanksi apabila terbukti melakukan kelalaian.

Atas kejadian tersebut, pihak Palyja pun angkat bicara. Dilansir dari cnnindonesia.com dan okezone.com, Corporate Communications & Social Responsibilities Division Head Palyja Lydia Astriningworo menegaskan, pekerja yang terperosok di gorong-gorong dan tertimbun longsor, Tarno (42), bukan karyawan atau kontraktor Palyja.

“Palyja tidak terlibat baik dalam hal pengerjaan maupun pengawasan proyek pipa Rusun Penjaringan ini. Proyek pipa Rusun Penjaringan Tower 1 & 2 Blok E, F, G. Jalan. Tanjung Wangi/Tanah Pasir adalah proyek PAM Jaya,” ujar Lydia.

Atas meninggalnya Tarno, dilansir dari cnnindonesia.com, Direktur Utama PD PAM Jaya Erlan Hidayat, meminta maaf kepada keluarga korban. Selain itu, Erlan menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut dan akan bertanggung jawab kepada keluarga korban.

“Kami sangat menyesali insiden tesebut dan turut bela sungkawa kepada keluarga korban. PAM Jaya akan memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapatkan santunan yang cukup dan sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Erlan.

Erlan menjelaskan proyek ini merupakan pembangunan jaringan distribusi pipa ke Rusun Penjaringan Tower 1 dan 2 Blok E, F, G di Jalan Tanjung Wangi/ Tanah Pasir. Proyek ini telah dimulai sejak 22 Januari 2018.

PAM Jaya, menurut Erlan, sudah mengecek ke lapangan dan memastikan pekerja yang tertimbun adalah karyawan kontraktor yang melakukan proyek pemasangan jaringan distribusi ke wilayah Rusun Penjaringan. Erlan pun menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menindaklanjuti kejadian ini.

“Segera akan dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi yang diperlukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” kata Erlan.

Sekretaris Jenderal FSP BUMN Tri Sasono mengatakan rekaman yang terpotong ini sengaja dimodifikasi untuk mendiskreditkan menteri BUMN seakan-akan ada bagi-bagi fee. “Rekaman percakapan antara menteri BUMN dan dirut PLN yang menyebar di medsos bukan membicarakan bagi bagi fee tapi merupakan pembicaraan dalam upaya kerja sama PLN dan Pertamina dengan pihak swasta,” ujarnya.



Pihak PLN melalui Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir membantah melakukan pembahasan tentang bagi-bagi fee dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Jadi, itu bukan diskusi komisi, itu diskusi terkait dengan kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta,” kata Sofyan di Karanganyar, Jawa Tengah seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/4).

Sempat santer isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp56 Miliar untuk pembangunan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Menanggapi hal tersebut, Dinas Marga DKI Jakarta memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, anggaran Rp56 miliar untuk pembangunan tiga JPO di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin belum merupakan angka final. Menurut Yusmada, angka tersebut merupakan asumsi untuk pembangunan JPO baru.

“Angka Rp56 miliar itu kalau bangun baru yang membentang 68 meter lebar 3 meter, dengan JPO yang wah begitu,” kata Yusmada.

Tiga JPO yang menjadi prioritas di Jalan Sudirman, Yusmada menambahkan, ialah JPO Ratu Plaza, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya. Pengerjaannya ditargetkan selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games pada pertengahan Agustus mendatang.

Adapun, tiga JPO itu tidak akan dibangun baru tetapi hanya direvitalisasi. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan tidak akan mencapai Rp56 miliar.

Revitalisasi JPO harus memenuhi tiga komponen, yakni aspek fungsional, estetika, dan keamanan. Untuk memenuhi aspek fungsional, Yusmada menjelaskan, JPO harus ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Lalu, pada aspek keamanan, kata Yusmada, JPO harus dilengkapi CCTV, lampu penerangan, dan lift. Sementara untuk memenuhi aspek estetika, Yusmada mengatakan, JPO akan dibuat dengan desain terkini.

Yusmada mengatakan, dirinya belum tahu berapa banyak anggaran yang dibutuhkan. Saat ini Dinas Bina Marga sedang menyusun perkiraan anggaran untuk revitalisasi tiga JPO tersebut. Namun, anggaran pembangunan JPO yang standar tanpa lift dan desain biasa sekitar Rp7 miliar sampai Rp8 miliar per JPO.

“Yang ini nanti bisa lebih dari itu,” ujar Yusmada.

Akun instagram Fathir Fajar Sidiq (@fathirfs) yang mengatakan adanya kebersamaan pemimpin Depok dengan robot pemersatu perbedaan yaitu Robot Wowi atau singkatan dari Prabowo – Jokowi adalah tidak benar adanya. Setelah dilakukan penelusuran berita, Robot Wowi sesungguhnya singkatan dari Water Wizard, yang mampu memisahkan air kotor dengan air jernih, hasil karya pelajar Madrasah Aliyah (MA) Technonatura, Depok, Jawa Barat. Robot ini meraih juara dua dalam ajang International First Global Challenge Olympic Robot Competition di Washington D.C., Amerika Serikat pada Juli 2017 lalu.