Dalam kerja jurnalistik pernyataan narasumber lazimnya diverifikasi terlebih dahulu dan diberi penjelasan dalam kapasitas apa narasumber memberikan pernyataannya. Pernyataan tersebut mestinya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa bukti dari pernyataan tersebut? Dalam konteks bagaimana narasumber bisa mendapat informasi tersebut?”. Menambahkan “info valid”, “ini bukan hoax”, dan sejenisnya, tidak menjadikan info tersebut valid. Tanpa sumber yang valid berarti info tersebut tidak valid.

Pesan berantai beredar di kalangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong yang mengklaim dari Departemen Ketenagakerjaan Indonesia. Pesan itu berisikan informasi undian berhadiah sebesar NT$350 ribu.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia pun langsung merespon pesan berantai tersebut. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menyatakan, informasi dalam pesan berantai itu tidak benar sebab pihak Kemnaker tidak pernah membuat atau menyebarkan informasi undian berhadiah tersebut. “Tidak ada dan tidak benar itu. Kementerian tidak pernah bilang seperti itu. Tolong konfirmasi kalau ada berita gitu-gitu,“ tegasnya.

Menaker kemudian mengimbau kepada PMI dimana pun agar bersikap hati-hati dalam menyikapi rumor atau isu apa pun tentang “undian berhadiah” dari Kemnaker. “Kalau ada informasi yang tidak jelas, tolong dicek dulu, bisa di-mention ke saya,” ujarnya.

Bantahan yang sama pun dikemukakan oleh Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Soes Hindharno. Ia mengatakan, pihak Kemnaker tidak pernah membuat undian berhadiah bagi tenaga kerja indonesia (TKI) teladan. Untuk itu, Soes berpesan, TKI di luar negeri jangan sampai terhasut dengan informasi bohong (seperti undian berhadiah dari Kemnaker).

“TKI jangan terpengaruh kabar hoaks, harus check and recheck biar tidak tertipu,” ujar Soes. Selain itu, ia berjanji, akan menelusuri siapa penyebar pesan tersebut kepada pihak-pihak terkait.

Humas BKN, Biro Hubungan Masyarakat BKN mendapat laporan dari masyarakat terkait surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat tersebut, diberitahukan bahwa akan dilakukan proses penetapan Nomor Induk Pegawai atau NIP susulan bagi CPNS Mahkamah Agung formasi Calon Hakim Kepada calon korbannya.

Merespon pengaduan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Mohammad Ridwan mengaku telah mendapat aduan tentang surat yang mengatasnamakan instansinya itu. Melansir dari situs resmi Badan Kepegawaian Negara www.bkn.go.id, Ridwan menegaskan jika BKN tidak pernah menerbitkan surat tersebut.

Ridwan menambahkan, surat palsu itu juga melampirkan keterangan palsu terkait Surat Sektretaris Mahkamah Agung Nomor: 19/Pansel/MA/02/2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Pemberkasan Akhir dan Penetapan NIP Pada CPNS di lingkungan Mahkamah Agung Formasi Tambahan dan Susulan untuk jabatan calon Hakim, yang juga dikirimkan ke BKN.