DPR Curiga 5 Buruh China Yang Ditangkap TNI AU Masuk Wilayah Halim Sebenarnya Intelijen

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo yang mengeluarkan surat edaran (SE) larangan buka bersama (bukber) dan halalbihalal yang mengatasnamakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sekda Budi Suharto mengeluarkan SE perihal larangan bukber serta halalbihalal dengan mengatasnamakan SKPD. Larangan itu diberlakukan pada Tahun ini untuk mengantisipasi penyewengan anggaran SKPD.

Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim, langsung bereaksi begitu menerima kabar adanya SE tersebut. Umar berkirim pesan singkat kepada Sekda Budi Suharto untuk menyoal SE itu.

“Pemkot melarang bukber dan halalbihalal itu maunya apa? Kalau kegiatan itu dilaksanakan dengan dana hasil iuran pegawai negeri sipil [PNS] apa juga tidak boleh? SE itu menimbulkan keresahan. Saya dapat aduan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Solo tentang adanya SE itu. Mereka juga resah dengan SE itu. Hal itu sudah menyangkut sara,” kata Umar di DPRD Solo, Rabu (1/7/2015) seperti dikutip Solo Pos.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengkritik keras kepada Sekda yang mengeluarkan SE larangan bukber dan halalbihalal. Larangan penyelenggaraan kegiatan tersebut, kata Sugeng, bertentangan dengan UUD 1945 yang memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

“Silaturahmi itu dibangun lewat bukber dan halalbihalal. Kalau melarang kegiatan itu berarti sama dengan melarang tradisi muslim. Kegiatan itu sebenarnya bisa jalan tanpa harus melanggar aturan. Kalau problemnya wajar tanpa pengecualian tidak bisa serta merta melarang kegiatan. Ini menjadi ironi di Solo,” ujar Sugeng.

Menyikapi hal itulah elemen Umat Islam yang terdiri dari DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta), LUIS (Laskar Umat Islam Surkarta), JAS (Jama’ah Ansyarusy Syariah) mendatangi gedung DPRD Surakarta. Kamis (2/7).

Endro Sudarsono selaku Humas LUIS menyampaikan kekecewaannya.

“Umat Islam sangat kecewa dengan sikap Walikota FX Hadi Rudyatmo. Jika alasan untuk menanggulangi penyalahgunaan dana harusnya bukan dilarang tetapi diawasi” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Ini acara keagamaan yang harusnya didukung namun mengapa dilarang. Disisi lain mengapa Walikota membiarkan masalah lain yang jelas merugikan seperti tidak menutup Café Nort Food, prostitusi di Gilingan dan sekitar RRI ataupun tentang Miras.

Penulis novel islami Yeni Mulati berkomentar, “PNS di pemkot Solo dilarang bukber dan rencananya halal bihalal juga bakal dilarang. Alasannya rawan penyelewengan anggaran. Bagaimana ddengan natalan besok, ya?”

Bagi umat Islam, inilah pelajaran yang bagus. Besok, janganlah pilih pemimpin yang jauh dari agama, apalagi jika calon itu jelas-jelas Non-Muslim, hatta wakilnya sekali pun.

Panglima Kodam V / Brawijaya mendukung sikap Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melawan berbagai ajakan anti-Pancasila dan NKRI yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui poster, spanduk, dan selebaran.

Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi menyatakan memiliki persepsi yang sama dengan sikap Banser untuk menolak dan melawan ajakan khilafah. Banser di antaranya akan mencabuti semua publikasi dan provokasi baik secara langsung maupun melalui media spanduk, poster, atau pun selebaran.

“Spanduk yang memprovakasi itu harus dilepas, dan kemudian berkoordinasi dengan Polri,” kata Pangdam ketika menerima audiensi Satkorwil Banser Jawa Timur di Makodam V/ Brawijaya, Rabu (20/4/2016).

Seperti dalam siaran persnya, Banser yang dipimpin oleh Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur dr. H. Usmar Usman, didampingi Kelapa Satuan Khusus Provost Banser Mujib Idris, serta Muklis Mubarok, Ridwan dan Lila (masing-masing personalia Satkorwil Banser Jatim).

Dalam audensi tersebut, Kepala Satkornas Banser menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap. (1) Banser tetap dalam sikap tegas NKRI harga mati, sehingga kepada siapapun yang tidak sepakat dengan NKRI seharusnya tidak berada di bumi Indonesia. (2) Bahwa Banser tetap menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. (3) Bahwa Banser menerima kebinekaan sebagai realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itulah, Banser menentang terhadap kelompok anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kelompok anti-Pancasila dan kelompok yang tidak menerima Bhineka Tunggal Ika. Termasuk, Banser tidak menerima keberadaan gagasan negara khilafah di negeri Indonesia.

Merespons pernyataan sikap Banser tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi menyambut baik sikap Banser yang selalu konsisten menjaga NKRI, dasar negara Pancasila, dan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika.

Pangdam menyatakan sangat memahami keresahan warga NU (Nahdlatul Ulama) terhadap munculnya gerakan-gerakan yang merongrong sendi-sendi negara, seperti ajakan khilafah dan upaya-upaya PKI yang ingin comeback.

Selain gerakan dari kelompok kanan, Pangdam juga mengingatkan untuk mewaspadai bahaya laten PKI, karena mereka masih eksis. “Perlu diwaspadai bahwa PKI adalah bahaya laten. Mereka masih eksis, mereka comeback lewat jalur demokrasi yang konstitusional, misalnya tentang kebebasan berpendapat.”

Bukti lainnya adalah sikap PKI yang menuntut pembubaran teritorial TNI (koramil, kodim, dst) setelah mereka berhasil menghapus screening pada CPNS. Akan tetapi, katanya, teritorial ini adalah ruh dari TNI dan sangat tidak mungkin untuk dibubarkan.

Pangdam menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga tetap berdirinya NKRI. TNI AD menggap negara ini ada jika masih ada Pancasila dan UUD 45. Hal ini, kata Pangdam, sesuai dengan sumpah prajurit TNI.

Pangdam juga menegaskan bahwa TNI AD ada di belakang Banser, karena selama ini sudah terjalin sinergisitas untuk menegakkan tetap berdirinya NKRI, dan sama-sama menjadi korban PKI.

TNI AD dan Banser juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, dan menggelar Apel Banser se-Jawa Timur di lapangan Makodam V/Brawijaya, yang mana Pangdam akan bertindak sebagai irup.