Menanggapi ini, Heru pun menyatakan akun Twitter @toljasamarga bukanlah akun resmi dari Jasa Marga. “Jadi betul memang banyak akun-akun yang memirip-miripkan dengan kita, contohnya akun tersebut dan saya pastikan itu hoax. Itu bukan dikelola dengan kita,” ujar Heru, Sabtu (28/4).

Heru menerangkan bahwa Jasa Marga sendiri memiliki akun Twitter yang resmi yaitu @OFFICIAL_JSMR dan @PTJASAMARGA. Atau dapat juga melalui call center 14080 atau Facebook PT. Jasamarga, Instagram @official.jasamarga, Youtube Jasa Marga, Aplikasi Mobile JMCARe dan Website di https://www.jasamarga.com untuk mendapatkan informasi seputar tol.

Heru juga menegaskan bahwa Jasa Marga tidak pernah membahas isu-isu politik yang seperti dicuitkan akun Twitter @toljasamarga. “Kita gak pernah bicarakan politik, yang kita bicarakan adalah pelayanan publik dan korporasi. Jadi jika ada yang ngomongin politik tapi itu bawa-bawa jasa marga di media sosialnya saya pastikan itu bukan resmi dari kita” imbuhnya.

Terakhir, Heru mengatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan akun tersebut ke pihak Twitter untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. “Kami akan laporkan akun tersebut ke pengelola Twitter. Kita akan bilang ke pihak Twitter bahwa akun tersebut palsu” pungkasnya.

Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, melansir dari inikata.com, undangan tersebut mendapat bantahan langsung dari Sekretaris TIM DIAmi, Zulkifli Thahir. Ia membantah dengan tegas jika undangan tersebut berasal dari pihak DIAmi. Untuk itu masyarakat dihimbau agar berhati-hati dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang belum jelas asal muasalnya.

“Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu menyebut, kabar meninggalnya salah satu peserta acara bagi-bagi sembako di Lapangan Tugu Monas pada Sabtu (28/4) murni hoax.

Dia membenarkan bahwa ada warga yang meninggal disekitar kawasan Monas. Namun yang bersangkutan bukanlah salah satu peserta, melainkan warga yang tengah berjalan dipedestrian luar Monas.

Sebelumnya pada Minggu (29/4) pagi, di media sosial beredar kabar, acara bagi-bagi sembako gratis menelan korban jiwa. Akun dengan nama Yunita Basri memposting foto kerabatnya yang meninggal dunia.

“Tolong panitia sembako monas pertanggungjawabannya atas meninggalnya keponakan saya,” ujar Yunita dalam caption fotonya.

Kemudian pada pukul 14.23 WIB, ketika INDOPOS melakukan penelusuran terhadap akun facebook tersebut, tidak ditemukan postingan dari akun Yunita tersebut. Kemungkinan besar telah dihapus.”

Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan klarifikasi atas terpampangnya logo partai tersebut dalam acara peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dilansir dari tempo.co, Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono membantah partainya terlibat dalam peresmian Sekber tersebut.

“Pencantuman logo PBB dalam rumah sekretariat bersama tanpa konfirmasi ke saya selaku Ketua Bidang Pemenangan Presiden dan tanpa ada surat ke Sekretariat Jenderal PBB,” ujar Sukmo.

Sukmo mengatakan, saat ini PBB tengah mempersiapkan diri menghadiri pemilu legislatif dan mengkaji kemungkinan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Undang-Undang Pemilihan Presiden 2019. “Kami akan mengkaji posisi pencapresan di mukernas dan MDP pada tanggal 5 Mei, apakah akan memposisikan oposisi atau mendukung calon,” kata Sukmo.

Persoalan itu pun ditanggapi oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra melalui akun Twitter pribadinya. Dilansir dari republika.co.id, Yusril membantah partainya terlibat dalam pembentukkan Sekber yang didirikan Gerindra dan PKS. Yusril menegaskan, pihaknya tidak pernah diajak berkomunikasi terkait pembentukkan Sekber untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Benar. PBB tidak pernah diajak bicara membentuk koalisi empat parpol tiba-tiba meresmikan Sekber seolah-olah PBB adalah bagian dari koalisi,” cuitnya (28/4).

Yusril pun menyesalkan nama partainya disebut dalam empat partai yang terlibat dalam Sekber Gerindra-PKS. Bilapun ingin membawa nama PBB, menurut Yusril, harusnya pihak penggagas Sekber lebih dulu mengajak PBB berbicara.

“PBB menyesalkan namanya dicantumkan begitu saja tanpa pembicaraan lebih dahulu,” ungkapnya.