Menurut data dari Transparency International melalui laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023, posisi Indonesia sebenarnya jauh dari klaim tersebut. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 34/100. 

Skor ini sama dengan yang diperoleh Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan stagnansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

CPI merupakan indeks yang menilai persepsi korupsi di sektor publik suatu negara, menggunakan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). 

Dengan skor 34, Indonesia memang masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak menduduki posisi teratas dalam daftar negara-negara terkorup di dunia.
Sumber: CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 | TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Posisi Indonesia di ASEAN

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup keempat, setelah Myanmar, Kamboja, dan Laos. Myanmar menjadi negara terkorup di ASEAN dengan skor 20, disusul oleh Kamboja (22) dan Laos (28). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki skor yang relatif lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya, meskipun masih membutuhkan banyak perbaikan dalam aspek pemberantasan korupsi.

Stagnasi skor CPI Indonesia disinyalir akibat sejumlah faktor, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta munculnya berbagai regulasi yang kurang memperhatikan nilai-nilai integritas. Para pemangku kepentingan dianggap kurang memberikan dukungan nyata dalam upaya penegakan integritas publik dan transparansi.
Sumber: Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022 | Katadata

Klaim bahwa Indonesia adalah negara paling korup di dunia tidak didukung oleh fakta. Berdasarkan laporan CPI 2023, Indonesia berada di posisi 115 dari 180 negara, bukan yang terburuk. 

Klaim semacam ini berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat dan memicu persepsi negatif tanpa landasan fakta yang jelas. Klaim initermasuk dalam disinformasi kategori misleading content. Untuk informasi yang akurat, masyarakat disarankan selalu merujuk pada sumber resmi, seperti Transparency International.

Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) terhadap salah satu cuplikan gambar dari video yang menunjukkan Luhut memarahi Najwa. Salah satu hasil pencarian teratas mengarahkan ke artikel berikut dari Suara.com. Artikel tersebut berjudul "Saat Najwa Shihab Ditegur Luhut: Ngapain Kamu Provokasi Gambar Begini?" dan tayang pada 29 September 2020.

Dalam artikel tersebut disebut, Najwa mendapat teguran dari Luhut, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Najwa mengkritik pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah kondisi pandemi.

Dia sempat menunjukkan beberapa foto dan video pelanggaran protokol kesehatan. Dalam sesi tersebut, Luhut sempat memotong tayangan gambar pelanggaran protokol kesehatan saat Pilkada. Dia beranggapan gambar-gambar tersebut bersifat provokasi.

Kami kemudian mencoba menuju ke video asli dari tayangan program "Mata Najwa" tersebut. Kami menemukan video berjudul "Luhut: Banyak Orang Kumpul-Kumpul karena Birahi Kekuasaan (Part 2) | Mata Najwa" berikut.

Di sekitar menit 9:30, terlihat Luhut mengatakan kepada Najwa, "Coba direnungkan, saya sudah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara, renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Jangan! Keadaan ini bicara soal nyawa manusia, bicara soal kemanusiaan. Kau katanya beragama, ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, yang membuat kau makan, membuat kita makan," ujar Luhut dalam video tersebut.

Potongan kata-kata tersebut sama seperti potongan klip yang tersebar di media sosial belakangan ini. Video tersebut diambil pada tahun 2020, dengan konteks para calon pemimpin daerah perlu menahan hasratnya untuk berkumpul di masa pandemi.

Komentar Luhut tersebut tidak ada kaitannya dengan kritik netizen kepada Najwa baru-baru ini, melainkan teguran Luhut terhadap Najwa terkait dengan Pilkada 2020.

Sebagai tambahan, video Luhut ini juga tidak ada hubungannya dengan aksi peringatan darurat Agustus 2024 lalu. Dengan demikian, penggunaan gambar burung Garuda dengan latar biru yang masih ditemukan di media sosial juga tidak relevan dengan konteks teguran Luhut kepada Najwa.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan video ceramah Luhut kepada Najwa yang tersebar di media sosial pada Oktober 2024 bersifat missing context (menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu).

Unggahan media sosial soal terkait teguran Luhut kepada Najwa diambil dari cuplikan video program Mata Najwa pada tahun 2020 lalu. Video tersebut berkaitan dengan imbauan Luhut kepada para calon pemimpin daerah, yang disebutnya perlu menahan hasrat untuk berkumpul di masa pandemi.

Dinas Sosial Kota Semarang menyematkan 11 poin yang menandakan kriteria warga miskin, sebagaimana dikutip dari laman resmi dinsos.semarang.go.id.

Beberapa di antaranya dijabarkan sebagai berikut:

- Tidak memiliki sumber mata pencaharian atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

- Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

- Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Tepatnya pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat persentase penduduk miskin di daerah itu adalah 10,47 persen. Angka tersebut didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.

"Kondisi persentase kemiskinan pada Maret 2024 ini tercatat 10,47 persen, artinya turun 0,30 persen dibanding tahun lalu, tahun lalu yang ada di 10,77 persen," kata Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, mengutip laman resmi Pemprov Jateng.

Pengurangan angka warga miskin di Jateng sebesar 87,20 ribu orang.

Pada periode sebelumnya, ada 3,79 juta warga miskin, dan pada Maret 2024 angkanya menjadi 3,70 juta orang.

Pilkada Jawa Tengah 2024 diikuti dua pasangan calon yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

Pasangan calon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang mendapatkan nomor urut satu diusung PDI Perjuangan. Sementara pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, yang mendapat nomor urut dua, diusung sembilan partai politik yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, PSI, Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.

Klaim: Andika klaim terdapat 10,47 persen rakyat miskin di Jateng

Rating: Fakta

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran ANTARA, menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 atau Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TI) menunjukkan Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei dengan skor IPK sebesar 34/100 pada 2023. Skor 34/100 tersebut masih sama dengan skor IPK 2022 lalu.

Dijelaskan bahwa stagnansi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan. Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi itu disinyalir akibat pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.

Sementara itu di kelompok ASEAN, Indonesia menjadi negara terkorup keempat dengan skor IPK sebesar 33 poin.

Myanmar menempati urutan pertama negara terkorup di 2023 dengan skor IPK 20 poin, disusul Kamboja di posisi kedua dengan skor 22 poin (turun dari 24 poin pada 2022). Laos berada di posisi ketiga dengan skor 28 poin, tepat di atas Indonesia.

Sebagai informasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 atau Corruption Perception Index (CPI) menggunakan Indikator skor dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Klaim: Indonesia jadi negara dengan tingkat korupsi nomor satu di dunia

Rating: Disinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024