Melansir artikel Cek Fakta kompas.com, diketahui bahwa video yang beredar bukanlah program pemusnahan tabung elpiji 3 kg.

Konteks asli video tersebut adalah penanganan tabung yang tidak layak atau rucat (rusak dan cacat). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, tabung elpiji yang tidak layak akan dikirim ke bagian retester.

“Retester merupakan bengkel pemeliharaan dan perbaikan LPG 3 kg dan akan dilihat kondisinya, apakah perlu cat ulang, pengelasan, atau sampai harus dikategorikan rucat,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang pernah mewacanakan energi alternatif pengganti elpiji. DME merupakan batu bara yang diolah menjadi gas. Namun, sejauh ini tidak ada aturan atau kebijakan yang memutuskan penggunaan DME sebagai pengganti elpiji 3 kg bersubsidi.

Berdasarkan penjelasan di atas, video yang berisi klaim “gas LPG dimusnahkan karena beralih ke DME” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Pertama, Tim Riset Tirto mengecek profil akun Facebook pengunggah “Bantuan Khusus Tunai Ibu Hamil 2025”. Menurut profilnya, akun itu hanya memiliki 32 pengikut dan baru dibuat 3 Februari lalu, alias belum berumur 10 hari, per Selasa (11/2/2025).

Akun itu bukanlah akun asli Kementerian Sosial (Kemensos). Akun Facebook resmi Kemensos sendiri bernama “Kementerian Sosial RI” yang memiliki centang biru dengan 183 ribu pengikut.

Untuk mengecek tautan yang berlalu-lalang tanpa harus mengklik tautannya, kami mencoba memanfaatkan urlscan.io. Hasilnya, tautan yang disebarkan akun palsu juga tak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Unggahan semacam ini dikhawatirkan merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi atau phishing.

Kemensos lewat akun Instagram-nya sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial.

“Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH, adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan Pemerintah Daerah atau dapat mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos”, begitu bunyi keterangan dalam story yang dimasukkan dalam highlight “HOAKS”.

Sementara cara cek penerima bansos PKH tahap 1 2025 ini, seperti dilansir Antara, bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos Kemensos” yang bisa diunduh dari Google Play atau App Store. Setelah itu, buat akun dengan mengisi data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, Nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor ponsel serta email.

Setelah itu masyarakat bisa mengunggah dokumen pendukung, mencakup foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto. Setelah melakukan aktivasi, masyarakat bisa login ke aplikasi dan mengecek status penerimaan bansos melalui menu “Profil”.

Dengan aplikasi dan tahapan yang sama, masyarakat juga bisa mendaftar bansos PKH, yakni dengan memilih opsi “Daftar Usulan”, kemudian klik “Tambahkan Usulan”. Pilih jenis bantuan dan tunggu proses verifikasi dari Dinas Sosial dan kepala daerah setempat.

Selain pendaftaran online, masyarakat juga punya opsi untuk mendatangi kelurahan setempat. Di sana, mereka dapat mengajukan diri sebagai penerima bansos dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

Pencairan dana PKH dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Untuk tahap pertama, pencairan mencakup periode Januari sampai Maret 2025. Besaran bantuan PKH 2025 untuk ibu hamil sebesar Rp750 ribu setiap 3 bulan dan Rp3 juta per tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, masyarakat bisa menghubungi layanan resmi Kemensos atau mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan kalau tautan bantuan sosial untuk ibu hamil yang beredar tidak mengarah ke situs resmi maupun akun-akun media sosial Kemensos. Unggahan semacam ini dikhawatirkan merupakan modus penipuan atau pencurian data pribadi atau phishing.

Kemensos lewat akun Instagram-nya sudah pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak membuat situs ataupun tautan yang membuka pendaftaran bantuan sosial.

Cara cek penerima bansos PKH tahap 1 2025 maupun untuk mendaftara PKH, bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos Kemensos”, yang bisa diunduh dari Google Play atau App Store.

Jadi, narasi dan tautan pendaftaran bansos ibu hamil mengatasnamakan Kemensos bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hasil pencarian Google tak menemukan adanya pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim kalau anjloknya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah disebabkan oleh ulah bankir terhadap Presiden AS, Donald Trump.

Tirto sebelumnya sudah pernah melaporkan bahwa hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga.

"Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin," kata perwakilan Google, dalam rilis tertulis yang terima, Sabtu (1/2/2025).

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Denny Prakoso, mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google.

"Level nilai tukar USD/IDR Rp8.100-an, sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya," kata Denny, saat dihubungi Tirto, Sabtu (1/2/2025).

Denny menegaskan, data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312. Ia pun mengatakan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem laman Google, sehingga angka yang muncul keliru.

Hingga Senin (10/2/2025), nilai tukar rupiah juga berada pada level Rp 16.406 per dolar AS. Data dari BI memperlihatkan, sepanjang Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap berada pada level 16 ribu per satu dolar dan sama sekali tidak mengalami penurunan signifikan.

Kondisi itu juga konsisten, bahkan saat Trump dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari 2025. Nilai tukar rupiah tetap berada pada angka 16 ribu per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menduga data nilai tukar rupiah sebesar Rp8.170,65 per dolar AS pada tampilan Google saat itu merupakan serangan peretas atau hacker.

Menukil Antara, Sabtu (1/2/2025), Ibrahim berpendapat para peretas mempermainkan nilai tukar rupiah sebagai ekspresi kekecewaan mereka. Asumsi itu mempertimbangkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Menurut Ibrahim, data kurs rupiah pada Google itu adalah cara peretas menunjukkan bahwa rupiah bisa bernilai Rp8 ribu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 8 persen.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, klaim soal anjloknya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah pada awal Februari lalu disebabkan oleh ulah bankir terhadap Presiden AS, Donald Trump bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Hal ini merupakan kesalahan dari Google. Perwakilan Google telah mengakui adanya masalah perihal informasi nilai tukar rupiah dan mengatakan bahwa data konversi mata uang mereka berasal dari sumber pihak ketiga.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Denny Prakoso, juga mengatakan telah terjadi ketidaksesuaian nilai tukar mata uang rupiah yang ditampilkan di laman Google. Data BI mencatat nilai tukar rupiah ke dolar AS saat itu yakni Rp16.312.

Kementerian ATR/BPN dalam Instagram resminya menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.

Ia menegaskan sertifikat lama masih berlaku dan tidak akan ditarik selama tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut AHY, dilansir dari ANTARA, layanan publik ke dalam ranah digital, semua akan terintegrasi penuh termasuk sertifikat elektronik dari Kementerian ATR/BPN, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.

Oleh karena itu, Menteri ATR meminta jajaran yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan sertifikat elektronik secara masif untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025