Kementerian ATR/BPN dalam Instagram resminya menyatakan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat lama atau sertifikat analog masih berlaku dan tidak akan ditarik.

Ia menegaskan sertifikat lama masih berlaku dan tidak akan ditarik selama tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, maka sertifikat lama tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sertifikat elektronik merupakan bentuk transformasi layanan digital kepada masyarakat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurut AHY, dilansir dari ANTARA, layanan publik ke dalam ranah digital, semua akan terintegrasi penuh termasuk sertifikat elektronik dari Kementerian ATR/BPN, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.

Oleh karena itu, Menteri ATR meminta jajaran yang ada di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan sertifikat elektronik secara masif untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Pengguna Facebook menyebarkan tautan berbeda-beda.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri ke mana arah tautan yang beredar dengan bantuan URL Scan.

Tools tersebut dapat membantu mengecek halaman dari sebuah tautan tanpa perlu mengekliknya.

Tidak ada satu pun tautan yang mengarah ke situs resmi Kemensos.

Hasil pelacakannya dapat dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Tautan tersebut kemungkinan besar merupakan phishing. Situs resmi Kemensos yakni www.kemensos.go.id dengan memakai alamat domain pemerintah.

Dua tautan mengarahkan ke laman, menampilkan kolom pendaftaran dengan mengisi nama sesuai KTP dan nomor ponsel yang terhubung dengan aplikasi perpesanan Telegram.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Agus Zainal Arifin menginformasikan bahwa tautan yang beredar merupakan hoaks.

"Mengkonfirmasikan bahwa terkait sebaran link bantuan mengatasnamakan Kemensos bahwa adanya link bantuan untuk pekerja dgn gaji di bawah Rp 5 juta adalah tidak benar," ujar Agus kepada Kompas.com, Senin (10/2/2025).

Saat pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pernah memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Sebagaimana yang pernah ditulis Kompas.com, bantuan diberikan mulai September 2020.

Namun bantuan tersebut telah dihentikan, seiring situasi pandemi yang kini telah berakhir.

Tautan bantuan dari Kemensos bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta merupakan hoaks.

Kemensos tidak pernah memberikan bantuan atau program semacam itu.

Tautan yang beredar kemungkinan besar merupakan phishing karena tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.

Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa video itu identik dengan tangkapan layar di laman Tribun Sultra ini pada 2022. 

Dalam pemberitaan dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di  Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. 

Video itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Atika Umar. Setelah video viral di media sosial, ia menjelaskan, narasi soal mobil ambulans melaju tanpa sopir tersebut tidak benar.

Menurut dia, saat merekam video terdapat sopir yang mengemudikan ambulans. Namun, sopir tersebut berperawakan kecil sehingga tidak terlihat ketika direkam dari belakang kursi pengemudi. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolsek Ampana Kota saat itu, AKP Jimyarto Anasim. Menurut dia, video soal mobil ambulans melaju tanpa sopir itu tidak benar.

Informasi itu juga pernah beredar di media sosial pada 2022 dan telah dibantah oleh Tim Cek Fakta Kompas.com. Penelusurannya bisa dilihat di sini. 

Video yang diklaim menampilkan mobil ambulans melaju tanpa sopir tidak benar atau hoaks.

Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada 2022.

Perekam video menjelaskan, sopir ambulans tersebut berperawakan kecil, sehingga tidak terlihat ketika direkam dari belakang bangku pengemudi.

Setelah ditelusuri, narasi tersebut mencatut pemberitaan Merdeka.com yang dibagikan di Facebook pada 5 Agustus 2020.  

Dalam pemberitaan tersebut, Menkeu Sri Mulyani tengah menggodok aturan baru guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Aturan tersebut yaitu memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta.

Mengacu pada pemberitaan tersebut, rencana pemerintah meluncurkan bantuan untuk masyarakat berpendapatan di bawah Rp 5 juta adalah dalam situasi pandemi Covid-19.

Sedangkan pada 2025, pemerintah tidak memiliki rencana meluncurkan bantuan semacam itu.

Tidak ada pemberitaan dari media kredibel mana pun tentang rencana pemberian bantuan bagi masyarakat berpendapatan di bawah Rp 5 juta.

Unggahan yang beredar pada akhir Desember 2024 dan awal Januari 2025 itu merupakan informasi yang konteksnya keliru.

Narasi Menkeu Sri Mulyani akan meluncurkan bansos bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta pada 2025 adalah informasi dengan konteks keliru.

Adapun unggahan itu mencatut pemberitaan Merdeka.com pada 5 Agustus 2020, tentang rencana pemerintah menyalurkan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.

Sedangkan pada 2025, pemerintah tidak memiliki rencana meluncurkan bantuan semacam itu.