Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pembalut wanita tergolong alat kesehatan dengan risiko rendah.

Sehingga, setiap produk pembalut wanita yang beredar di pasaran wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Setiap produk yang mendapat izin edar telah melalui proses evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan mutu.

Dilansir lama Satu Sehat, izin edar Kemenkes mewajibkan setiap pembalut harus memenuhi standar, termasuk tidak berfluoresensi kuat.

SNI mensyaratkan hasil uji fluoresensi untuk mengecek ada tidaknya kandungan chlorine dalam pembalut.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman menginformasikan, setiap tahunnya pemerintah rutin melakukan pengawasan terhadap seluruh produk, produsen, dan distributor alat kesehatan.

"Untuk produk alat kesehatan yang beredar, pemerintah juga melakukan pemastian mutu dalam bentuk pengujian laboratorium," kata Aji melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/3/2025).

Masyarakat dapat mengecek izin edar alat kesehatan di laman www.infoalkes.kemkes.go.id atau melalui aplikasi Alkes Mobile.

"Jika terdapat kekhawatiran terkait keamanan produk pembalut wanita, sebaiknya merujuk pada sumber resmi seperti kanal resmi Kementerian Kesehatan guna memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya," imbau Aji.

Berikut hasil pengecekan izin edar dari beberapa produk pembalut wanita di laman info alat kesehatan Kemenkes.

Narasi mengenai zat dalam pembalut menyebabkan gangguan hormon dan kanker merupakan hoaks.

Produk pembalut wanita yang beredar di Indonesia tergolong alat kesehatan risiko rendah yang harus mendapat izin edar dari Kemenkes.

Masyarakat dapat mengecek izin edar suatu produk di laman Kemenkes atau aplikasi Alkes Mobile.

Kemenkes menyatakan produk yang terdaftar dan mendapat izin edar dipastikan aman.

Dikutip dari Tribun Jateng, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Taufiq Muhammad menjelaskan, informasi tersebut tidak benar.

Pemkot Solo tidak mengadakan program tambal ban online gratis. 

"(Informasi itu) hoaks," kata Taufiq Senin (17/3/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh  Kabid Lalu Lintas Dishub Solo, Ari Wibowo. Ia mengimbau masyarakat untuk mengabaikan informasi keliru terkait program tambal ban online gratis dari Pemkot Solo. 

Menurut dia, informasi tersebut kerap muncul ketika mendekati Idul Fitri maupun tahun baru. 

"Setiap mau liburan lebaran dan akhir tahun, pasti WA (informasi) itu keluar dan di-share," kata Ari. 

Sebelumnya pada tahun 2023 juga pernah muncul unggahan serupa ketika mendekati Idul Fitri. Informasi tersebut bisa dilihat pada pemberitaan Kompas.com ini.

Narasi yang mengeklaim Pemkot Solo mengadakan program tambal ban online gratis tidak benar atau hoaks. 

Dishub Kota Solo memastikan informasi itu bukan berasal dari pihaknya. Unggahan serupa kerap muncul ketika mendekati Idul Fitri maupun tahun baru.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan mesin pencarian Google dengan kata kunci “pendaftaran voucher listrik gratis PLN”. TurnBackHoax menemukan artikel terkait klaim ini yang diunggah oleh Liputan6.

Melansir artikel tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi terkait pembagian voucher listrik yang mengatasnamakan PLN tersebut hoaks.

Pada unggahan akun Facebook ini juga ditautkan dengan laman yang meminta pengguna mengisi data pribadi yang terhubung dengan akun media sosial Telegram.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Informasi mengenai promosi dari PLN dapat diakses pada aplikasi PLN Mobile.

Unggahan Facebook dengan klaim tautan pendaftaran voucher listrik gratis PLN adalah konten tiruan (impostor content).

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek situs CNN Indonesia dan tidak menemukan artikel soal Menkop Budi Arie akan mengembalikan dana haji dalam bentuk THR.

Artikel terkait Budi Arie yang dipublikasikan CNN Indonesia pada 15 Maret 2025 pukul 12.25 WIB membahas tentang pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dikutip dari CNN Indonesia, sebanyak 210 ribu orang bakal mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menkopi Budi Arie Setiadi menegaskan, program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dan warga desa dari sistem ekonomi yang tidak adil.

Sementara itu, narasi soal dana haji dipakai untuk pembangunan IKN telah dibantah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Mei 2022.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Yaqut membantah isu yang mengatakan dana haji digunakan untuk membangun IKN dan berbagai keperluan lain.

Bantahan tersebut disampaikan Yaqut kepada awak media usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada 17 Mei 2022.

"Saya ingin menegaskan bahwa tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu termasuk keperluan untuk membangun IKN. Itu sama sekali tidak benar," ujar Yaqut.

Narasi Menkop Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang terpakai untuk pembangunan IKN dalam bentuk THR adalah hoaks.

Narasi itu bersumber dari artikel CNN Indonesia, 15 Maret 2025, yang telah dimanipulasi dengan mengubah judul asli untuk membangun narasi menyesatkan.

Selain itu, pemerintah pada 2022 telah membantah bahwa dana haji digunakan untuk pembagunan IKN atau untuk keperluan lainnya.