Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melalui mesin pencarian Google memasukkan beberapa kata kunci sesuai narasi yang disebutkan dalam unggahan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan valid yang menjadi bukti Presiden Prabowo menanyakan hal tersebut.

Hasil pencarian di Google dengan kata kunci “Prabowo Sampaikan: Setujukah Rakyat, Kalau Putra Putri Anda Ikut Wajib Militer?” mengarah ke pemberitaan CNBC Indonesia tahun 2020 berjudul “Tenang, Prabowo Tegaskan tak ada Wajib Militer Buat Warga +62”.

Dalam laporan CNBC Indonesia tersebut, Prabowo–yang saat itu sebagai menteri pertahanan–menegaskan tidak ada wajib militer bagi warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam mengawal pertahanan negara.

Penelusuran gambar unggahan ke Google Lens juga tak mengarah ke sumber yang mendukung klaim.

Hasil pencarian menemukan reportase kompas.tv yang menyebut presiden tidak bermaksud militeristik dengan mengadakan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, melainkan untuk menciptakan keselarasan, disiplin, dan kesetiaan di lingkungan kerja dalam kabinet pemerintahannya.

Klaim Presiden Prabowo menanyakan “Setujukah Rakyat kalau Putra Putri Anda Ikut Wajib Militer?” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Dari hasil penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) tentang kasus korupsi e-KTP serta kaitannya dengan Pramono Anung dan Puan Maharani, tidak ditemukan bukti kuat keduanya terlibat korupsi.

Dilansir dari bbc.com, Setya Novanto—yang saat itu jadi terpidana kasus korupsi e-KTP—dalam sidang perkaranya (22 Maret 2018) menjelaskan pernah mendengar Pramono Anung dan Puan Maharani masing-masing mendapat US$500 ribu.

Dari penjelasan tersebut, pada Jumat (23/03/2018) sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, juru bicara KPK menyatakan penjelasan Setya Novanto tersebut menjadi fakta baru yang akan dikonfirmasi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Pada Selasa (1/10/2019) seperti yang dilansir dari alinea.id Alexander Marwata—Wakil Ketua KPK—menyebut keterlibatan Pramono Anung dan Puan Maharani dalam korupsi e-KTP belum memiliki bukti yang cukup.

Dilaporkan VOA Indonesia pada Senin (26/03/2018), Pramono Anung dan Puan Maharani sama-sama membantah keterlibatan mereka dalam kasus korupsi e-KTP.

Puan menyatakan ia tidak pernah membahas kasus korupsi e-KTP dengan Setya Novanto atau pihak lainnya yang terlibat saat menjadi Ketua Fraksi PDI-P (2009—2014), serta menegaskan fraksinya, saat proyek e-KTP dibahas, merupakan oposisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pramono menjelaskan saat pembahasan proyek e-KTP, ia sedang menjadi Wakil Ketua DPR periode 2009—2014 yang mengkoordinasikan Komisi IV hingga Komisi VII, bukan ranah e-KTP.

“Kalau ada orang yang memberi [uang] itu kan berkaitan dengan kewenangan kedudukan dan jabatan. Nah dalam hal ini saya gak pernah ngomong satu patah kata pun yang berkaitan dengan e-KTP,” jelas Pramono seperti yang dikutip dari VOA Indonesia.

Hingga artikel ini dibuat pada Rabu (28/10/2024), tidak ada sumber valid yang menyatakan bahwa KPK memiliki bukti yang menetapkan Pramono Anung dan Puan Maharani sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Dengan demikian, narasi “Pramono Anung dan Puan Maharani terlibat korupsi e-KTP” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memulai pencarian dengan menelusuri akun Instagram resmi King Kevin “kingkevinreal” yang bercentang biru dengan 1,2 juta pengikut. Terlihat ada tautan linktr.ee di bio, berisi semua akun media sosial milik King Kevin.

TurnBackHoax kemudian membuka laman TikTok dari linktr.ee tersebut. Diketahui, akun TikTok asli King Kevin adalah “kingkevin__” dengan centang biru yang diikuti 11 juta akun.

Akun TikTok “kingkevinreall798” dan seluruh unggahannya adalah konten tiruan (impostor content).

Berdasarkan penelusuran Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax), diketahui pesan yang beredar melalui WhatsApp tersebut adalah modus penipuan.

Melalui akun Instagram resminya (ditjenpajakri), DJP mengingatkan adanya modus penipuan yang berpura-pura meminta masyarakat mengunduh aplikasi M-Pajak dari alamat atau laman mencurigakan.

Instansi ini menegaskan email resmi yang dikirimkan Kemenkeu—khususnya Direktorat Jenderal Pajak—hanya melalui domain @pajak.go.id. Masyarakat diminta mengabaikan pesan jika mendapatkannya selain dari domain resmi DJP.

Masyarakat juga bisa menghubungi @kring_pajak, layanan telepon di 1500200, atau mengirimkan email ke informasi@pajak.go.id untuk melakukan konfirmasi bila mendapat email penipuan.

Pesan yang beredar merupakan konten tiruan (impostor content).