Tim Riset Tirto mula-mula mencari tahu sumber artikel CNBC Indonesia yang dicatut dalam unggahan. Dengan menggunakan teknik pencarian gambar terbalik lewat Google Image, kami menemukan artikel CNBC dengan tanggal terbit dan penulis yang sama, judulnya “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”.

Tirto tidak menjumpai adanya artikel CNBC Indonesia dengan judul seperti yang terlampir dalam unggahan, saat melakukan penelusuran di kolom pencarian laman media tersebut. Itu artinya, tajuk artikel tersebut telah disunting dan disesuaikan dengan isu yang dibingkai. Dalam artikel aslinya pun tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.

Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Hal itu lantaran tindakan pemalakan bisa merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.

Kata Noel, pemerintah akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip CNBC, Rabu (26/3/2024).

Saat Tirto melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Wamenaker minta sumbangan karena kas negara kosong”, kami pun tak menemukan pemberitaan kredibel yang mengonfirmasi klaim. Narasi ini justru telah dinyatakan tidak benar pula oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Menyoal kas negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Dari total efisiensi itu, sebanyak Rp256,10 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Arahan tersebut tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Namun, tak ada keterangan resmi dari pemerintah bahwa rakyat perlu menyumbang uang karena pemerintah kekurangan dana.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa tangkapan layar artikel CNBC Indonesia soal Wamenaker minta sumbangan ke rakyat karena kas negara kosong bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Judul artikel asli dari gambar yang beredar yakni “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam artikel aslinya tak ada pembahasan mengenai kas negara atau pun permintaan sumbangan dari pemerintah kepada rakyat.

Wamenaker, Noel, dalam laporan asli menyatakan sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Narasi yang berseliweran telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video Prabowo tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini. Video itu diambil pada 2019 sebelum Prabowo menjadi presiden.

Diberitakan Kompas.com, Prabowo melontarkan pernyataan itu saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2019.

Saat itu, Prabowo yang maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 mengatakan bahwa media sebagai pihak yang ikut merusak demokrasi.

"Para media, hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu," kata Prabowo yang langsung disambut riuh pada buruh.

"Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau yah. Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan," sambung Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah ia menyampaikan bahwa kebohongan, kecurangan, kekayaan Indonesia yang diambil, serta penindasan terhadap rakyat harus disudahi.

Setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai presiden, Prabowo berkomitmen terhadap kebebasan pers sebagai syarat mutlak demokrasi.

Dia mengakui bahwa pers kadang menghadirkan pemberitaan bersifat kritik yang pedas, namun dia tetap berterima kasih dengan kritik itu.

"Pers yang bebas dan vital adalah syarat mutlak demokrasi. Walaupun kadang pedas di telinga, tapi tetap terima kasih kepada pers media kita," kata Prabowo di kantor KPU, Jakarta, pada 24 April 2024, dilansir dari laman CNN Indonesia.

Kekhawatiran akan belenggu terhadap kebebasan pers kemudian muncul setelah kantor dan jurnalis Tempo mendapat teror berupa kiriman kepala babi dan sejumlah tikus tanpa kepala.

Teror itu kemudian ditanggapi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dengan canda. Hasan mengatakan, kepala babi itu "dimasak saja" saat ditanya wartawan.

Respons itu menuai kritik, karena pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan dianggap tidak pantas diucapkan, apalagi sebagai representasi presiden.

Menanggapi pernyataan Hasan Nasbi, Prabowo mengakui bahwa pernyataan itu sebagai keteledoran.

"Itu ucapan yang menurut saya teledor, keliru, saya kira beliau menyesal," ujar Prabowo.

Video yang mengeklaim Presiden Prabowo memperingatkan media untuk berhati-hati dibagikan dengan konteks keliru. Video itu diambil pada 2019, sebelum Prabowo menjadi presiden. 

Prabowo yang saat itu maju sebagai capres di Pilpres 2019 menyebut media massa sebagai salah satu pihak yang ikut merusak demokrasi. 

Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2019.

Akan tetapi, setelah terpilih sebagai presiden, Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebebasan pers.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com pada akhir Maret 2025 tidak ditemukan informasi terjadi gempa besar di Nepal. 

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens.

Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Nippon TV News 24 Japan yang diunggah pada 5 Februari 2024. Video bisa dilihat pada detik ke-41.

Video itu adalah momen ketika gempa bumi dahsyat menghantam Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang yang kemudian diikuti dengan tsunami.

Dikutip Nippon.com, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa pada 1 Januari 2024. 

Berdasarkan pengumuman pemerintah Jepang, bencana tersebut mengakibatkan hampir 500 korban jiwa, termasuk kematian yang disebabkan karena kesulitan evakuasi.

Video yang diklaim menampilkan gempa bumi di Nepal pada Maret 2025 tidak benar atau hoaks.

Faktanya, video asli memperlihatkan gempa bumi di Prefektur Ishikawa, Jepang pada Januari 2024. 

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek akun Instagram resmi Kemnaker dan Kemenkeu untuk memverifikasi kebenaran tautan yang dibagikan di Facebook.

Namun, baik Kemnaker maupun Kemenkeu sama-sama tidak membagikan tautan untuk mendapatkan THR Lebaran 2025.

Kemudian, Kompas.com mengecek tautan yang beredar di Facebook dan menemukan bahwa tautan tersebut mengarah ke sebuah situs mencurigakan.

Situs tersebut meminta pengunjung memasukkan informasi pribadi seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor akun Telegram.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data dengan memanfaatkan momen pembagian THR jelang Lebaran.

Sebelumnya, Kompas.com telah membantah tautan yang diklaim untuk mengakses pencairan THR dari pemerintah sebesar Rp 2,75 juta per kartu keluarga (KK).

Namun, tautan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta pengunjungnya mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel yang terhubung dengan aplikasi Telegram.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan THR Lebaran 2025 atas nama Kemnaker dan Kemenkeu adalah hoaks.

Baik Kemnaker maupun Kemenkeu sama-sama tidak membagikan tautan untuk mendapatkan THR Lebaran 2025.

Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data dengan memanfaatkan momen pembagian THR jelang Lebaran.