Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnbackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan menggunakan perkakas (tools) pencarian berita (news search) Google News, berdasarkan suara dan dialek yang terdengar di video pencarian menggunakan kata kunci “malaysia gas pipe fire” ditemukan artikel dari sumber-sumber berita yang kredibel dan autoritatif.

Selain itu, menggunakan perkakas (tools) pencarian video (video search) Google Videos ditemukan juga unggahan-unggahan dari sumber-sumber tersebut.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content) karena memelintir menunggangi peristiwa yang sedang terjadi, faktanya video yang dibagikan adalah kebakaran jalur pipa gas di Malaysia.

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi bansos tunai Rp 3,5 juta untuk peserta BPJS Kesehatan adalah hoaks dan modus penipuan.

“Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut,” kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Berikut saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan:

Care Center 165
Mobile JKN
Pandawa (Pelayanan Melalui WA) di nomor 08118165165

Unggahan berisi klaim “dana bantuan dari BPJS” merupakan konten tiruan (impostor content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “virus flurona” ke mesin pencarian Google.
Hasilnya, ditemukan artikel alodokter.com “Fakta Seputar Flurona, Infeksi Gabungan dari COVID-19 dan Influenza” yang tayang Januari 2025 dan ditinjau oleh dr. Kevin Adrian.
Dari artikel itu diketahui kalau ​flurona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang terinfeksi virus influenza dan COVID-19 secara bersamaan, yang dikenal sebagai koinfeksi.
Gejala flurona mirip dengan COVID-19 dan influenza sehingga sulit dibedakan. Gejala tersebut meliputi:
Demam,
Batuk,
Kelelahan,
Diare,
Sakit kepala dan tenggorokah, hingga
Hilangnya kemampuan indra penciuman dan perasa.
Flurona bukanlah virus yang diciptakan oleh tiga perusahaan vaksin di China.

Unggahan berisi klaim “flurona adalah virus buatan tiga perusahaan vaksin di china” itu merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Laurensius Raka)

Untuk mengecek asal muasal rekaman, Tim Riset Tirto mencoba melakukan penelusuran Google dengan kata kunci “Adian Napitupulu orasi PDIP”. Dari situ kami menemukan sejumlah klip identik dari beberapa angle.

Hasil pencarian teratas mengarahkan ke video berikut dari kanal YouTube Kompas TV, pada Jumat (21/2/2025). Berdasar keterangan deskiripsi video, disebutkan Adian melakukan orasi didepan para anggota PDI Perjuangan usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video tersebut diambil pada Kamis (20/2/2025).

Dalam rekaman aslinya, Adian mengatakan kepada para kader hingga simpatisan PDIP agar menunggu arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai penahanan Hasto. Sepanjang video, tidak ada pernyataan Adian soal demo RUU TNI.

Pengambilan rekaman Adian orasi dari angle lain juga bisa dilihat di siaran YouTubeViva.co.id berikut.

“Kita ingin katakan kepada semua orang, musuh kita bukan KPK, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara bukan siapa-siapa, musuh utama kita ketidakadilan yang bisa menjelma dalam berbagai bentuk orang,” kata Adian dalam klip asli. Bagian tersebut dipotong di video yang tersebar di media sosial.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa video yang beredar diberi narasi yang tidak sesuai dengan konteks aslinya.

Mengenai sikap PDIP terhadap RUU TNI, Megawati pernah secara tegas mengkritik rencana revisi UU TNI dan Polri. Menukil Tempo, Megawati menilai revisi UU TNI dan RUU Polri hendak menyetarakan kedua institusi tersebut dan bakal mengembalikan dwifungsi ABRI.

Padahal, kata Megawati, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. la pun lantas tegas menolak revisi tersebut.

Meski kemudian, PDIP kemudian mendukung pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025 lalu. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun menjelaskan UU TNI saat ini mengedepankan supremasi sipil dan menjunjung demokrasi. Dia mengeklaim bahwa UU TNI sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional.

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, video politisi PDIP, Adian Napitupulu, melakukan orasi yang diklaim berhubungan dengan demo RUU TNI bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klip itu identik dengan pemberitaan dari sejumlah media pada 21 Februari 2025 lalu. Salah satunya, siaran kanal YouTube Kompas TV, yang menjelaskan kejadian dalam video adalah Adian melakukan orasi usai Sekjen PDIP, Hasto ditahan KPK.

Dalam rekaman aslinya, Adian mengatakan kepada para kader hingga simpatisan PDIP agar menunggu arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai penahanan Hasto. Sepanjang video, tidak ada pernyataan Adian soal demo RUU TNI.