Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengumumkan BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026.

Kami justru diarahkan ke laman Kompas.com yang menampilkan gambar asli pada unggahan tersebut. Gambar dalam unggahan tidak ada kaitannya dengan Bahlil umumkan BBM naik. Gambar tersebut merupakan dokumentasi operasi bantuan udara tetap diperkuat. Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan avtur untuk kebutuhan pesawat Hercules dan helikopter yang digunakan untuk evakuasi serta penyaluran logistik bagi masyarakat.

Melansir laman Kementerian ESDM, pemerintah utamakan kepentingan rakyat di tengah gejolak energi global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Dengan demikian, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap sama seperti saat ini. Adapun untuk Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama Badan Usaha Niaga BBM.

Dalam rangkuman Tirto, “Istana Pastikan Harga BBM Pertamina Tak Naik di April 2026”, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan PT Pertamina (Persero) tidak akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kategori subsidi maupun non-subsidi. Jadi, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” begitu keterangan Mensesneg Prasetyo kepada awak media, Selasa (31/3/2026).

Prasetyo menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non subsidi diambil setelah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan koordinasi dengan Pertamina atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” begitu keterangan Prasetyo.

Masyarakat diimbau agar tidak panik ataupun resah karena tidak ada penyesuaian harga BBM. Apalagi, pemerintah juga menjamin ketersediaan pasokan BBM, kendati gejolak pasokan energi akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran masih terus berlangsung.

Senada dengan itu, Tirto juga menulis, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga BBM subsidi bersifat tetap, tanpa ada kenaikan ataupun penurunan.

“Kami sampaikan pemerintah atas arahan Presiden penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat masih pakai harga sekarang,” begitu keterangan Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Dengan demikian, harga BBM Pertamina tetap berlaku di seluruh Indonesia pada 1 April 2026. Untuk BBM subsidi, jenis Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Bahlil tidak pernah mengumumkan bahwa BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026.

Sementara untuk BBM nonsubsidi, berikut daftar harga yang berlaku per 1 April 2026, yang masih mengikuti harga sebelumnya:

Harga BBM Pertamina

Pertamax: Rp12.300 per literPertamaxTurbo: Rp13.100 per literPertamaxGreen 95: Rp12.900 per literDexlite: Rp14.200 per literPertaminaDex: Rp14.500 per liter

Shell Super: Rp12.390 per literShell V-Power Diesel: Rp14.620 per liter

BP 92: Rp12.390 per literBP Ultimate: Rp12.930 per literBP Diesel: Rp14.610 per liter

Revvo 90: Rp12.090 per literRevvo 92: Rp12.390 per literRevvo 95: Rp12.930 per literDiesel Primus Plus: Rp14.610 per liter

Baca juga:Mulai Besok, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026 adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Dalam siaran pers Kementerian ESDM pada 31 Maret 2026, Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga menegaskan PT Pertamina (Persero) tidak akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kategori subsidi maupun non-subsidi. Jadi, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan gambar Prabowo sebagai foto profil, memiliki 2,2 ribu teman, dan ditemukan banyak unggahan yang diklaim sebagai program bantuan pemerintah seperti program bantuan bayar hutang, renovasi rumah, dan modal usaha sebesar Rp50 juta. Pengunggah juga menyebutkan bahwa bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor WhatsApp tertera.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi milik pemerintah maupun Prabowo. Adapun akun Facebook resmi miliknya bernama “Prabowo Subianto” dengan 11 juta pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan Pemerintah 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Detik.com bahwa pada tahun 2026 terdapat sejumlah bansos yang akan diterima masyarakat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), dan bansos beras 10 kg.

Adapun bantuan PKH dan BPNT pada bulan April 2026 memasuki penyaluran tahap kedua, yakni untuk bulan April, Mei, dan Juni. Keseluruhan bansos ini ditetapkan melalui aturan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sampai artikel ini ditulis, pemerintah tidak memberikan bantuan tunai langsung sebesar Rp35 juta.

Melansir laman Database Peraturan BPK, bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat dengan syarat terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan disalurkan dengan sistem non-tunai dilakukan oleh bank penyalur ke rekening penerima bantuan. Aturan ini diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa:

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dari pemberi bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial.Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi: a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran; dan d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial dan tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:Gus Ipul Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Bansos

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan pemerintah berikan program bantuan sebesar Rp35 juta melalui nomor WhatsApp adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun cara mengetahui informasi terkait bansos dari pemerintah atau Kemensos secara resmi adalah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau Aplikasi Cek Bansos.

Pencairan bansos seperti PKH dan BPNT dapat dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) menggunakan KKS atau Kantor Pos dengan membawa KTP dan KK asli sesuai jadwal.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Bahlil mengumumkan BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026.

Kami justru diarahkan ke laman Kompas.com yang menampilkan gambar asli pada unggahan tersebut. Gambar dalam unggahan tidak ada kaitannya dengan Bahlil umumkan BBM naik. Gambar tersebut merupakan dokumentasi operasi bantuan udara tetap diperkuat. Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan avtur untuk kebutuhan pesawat Hercules dan helikopter yang digunakan untuk evakuasi serta penyaluran logistik bagi masyarakat.

Melansir laman Kementerian ESDM, pemerintah utamakan kepentingan rakyat di tengah gejolak energi global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Dengan demikian, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap sama seperti saat ini. Adapun untuk Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama Badan Usaha Niaga BBM.

Dalam rangkuman Tirto, “Istana Pastikan Harga BBM Pertamina Tak Naik di April 2026”, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan PT Pertamina (Persero) tidak akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kategori subsidi maupun non-subsidi. Jadi, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” begitu keterangan Mensesneg Prasetyo kepada awak media, Selasa (31/3/2026).

Prasetyo menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non subsidi diambil setelah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan koordinasi dengan Pertamina atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” begitu keterangan Prasetyo.

Masyarakat diimbau agar tidak panik ataupun resah karena tidak ada penyesuaian harga BBM. Apalagi, pemerintah juga menjamin ketersediaan pasokan BBM, kendati gejolak pasokan energi akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran masih terus berlangsung.

Senada dengan itu, Tirto juga menulis, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga BBM subsidi bersifat tetap, tanpa ada kenaikan ataupun penurunan.

“Kami sampaikan pemerintah atas arahan Presiden penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat masih pakai harga sekarang,” begitu keterangan Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Dengan demikian, harga BBM Pertamina tetap berlaku di seluruh Indonesia pada 1 April 2026. Untuk BBM subsidi, jenis Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Bahlil tidak pernah mengumumkan bahwa BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026.

Sementara untuk BBM nonsubsidi, berikut daftar harga yang berlaku per 1 April 2026, yang masih mengikuti harga sebelumnya:

Harga BBM Pertamina

Pertamax: Rp12.300 per literPertamaxTurbo: Rp13.100 per literPertamaxGreen 95: Rp12.900 per literDexlite: Rp14.200 per literPertaminaDex: Rp14.500 per liter

Shell Super: Rp12.390 per literShell V-Power Diesel: Rp14.620 per liter

BP 92: Rp12.390 per literBP Ultimate: Rp12.930 per literBP Diesel: Rp14.610 per liter

Revvo 90: Rp12.090 per literRevvo 92: Rp12.390 per literRevvo 95: Rp12.930 per literDiesel Primus Plus: Rp14.610 per liter

Baca juga:Mulai Besok, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan Bahlil umumkan BBM naik 10% per tanggal 1 April 2026 adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Dalam siaran pers Kementerian ESDM pada 31 Maret 2026, Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga menegaskan PT Pertamina (Persero) tidak akan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk kategori subsidi maupun non-subsidi. Jadi, tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah. Akun tersebut menggunakan gambar Prabowo sebagai foto profil, memiliki 2,2 ribu teman, dan ditemukan banyak unggahan yang diklaim sebagai program bantuan pemerintah seperti program bantuan bayar hutang, renovasi rumah, dan modal usaha sebesar Rp50 juta. Pengunggah juga menyebutkan bahwa bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor WhatsApp tertera.

Dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi milik pemerintah maupun Prabowo. Adapun akun Facebook resmi miliknya bernama “Prabowo Subianto” dengan 11 juta pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci “Bantuan Pemerintah 2026” pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada laman Detik.com bahwa pada tahun 2026 terdapat sejumlah bansos yang akan diterima masyarakat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), dan bansos beras 10 kg.

Adapun bantuan PKH dan BPNT pada bulan April 2026 memasuki penyaluran tahap kedua, yakni untuk bulan April, Mei, dan Juni. Keseluruhan bansos ini ditetapkan melalui aturan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sampai artikel ini ditulis, pemerintah tidak memberikan bantuan tunai langsung sebesar Rp35 juta.

Melansir laman Database Peraturan BPK, bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat dengan syarat terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan disalurkan dengan sistem non-tunai dilakukan oleh bank penyalur ke rekening penerima bantuan. Aturan ini diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa:

Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dari pemberi bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial.Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi: a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran; dan d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial dan tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:Gus Ipul Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Bansos

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan pemerintah berikan program bantuan sebesar Rp35 juta melalui nomor WhatsApp adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Adapun cara mengetahui informasi terkait bansos dari pemerintah atau Kemensos secara resmi adalah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau Aplikasi Cek Bansos.

Pencairan bansos seperti PKH dan BPNT dapat dilakukan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) menggunakan KKS atau Kantor Pos dengan membawa KTP dan KK asli sesuai jadwal.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.