Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “uang zakat dan infak untuk mbg” ke kolom pencarian Google, tidak ditemukan bukti bahwa pihak Kementerian Agama pernah mengatakan hal tersebut.

Justru klaim tersebut telah dibantah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam situs resmi mereka baznas.go.id. Pihak BAZNAS menegaskan jika zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun dari para muzaki dan masyarakat tidak digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, menegaskan bahwa pemanfaatan ZIS memiliki aturan penggunaan yang jelas dan tidak dapat dialihkan di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Lebih lanjut Rizaludin juga menjelaskan sumber pendanaan program MBG dan pengelolaan zakat berada pada sistem yang berbeda. Program MBG merupakan program pemerintah yang dibiayai melalui anggaran negara, sedangkan dana ZIS berasal dari amanah masyarakat yang penggunaannya diatur secara ketat dalam syariat Islam.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “gaji ke-13 dipangkas untuk MBG” ke kolom pencarian Google, akan tetapi tidak ada pemberitaan yang membenarkan narasi tersebut.

Menyoroti beredarnya isu tersebut, Kementerian Keuangan RI telah mengunggah klarifikasi mereka di akun Instagram resmi “ppid.kemenkeu” pada Jumat (15/5/2026) lalu. Melalui akun Instagram tersebut, Kemenkeu menegaskan bahwa isu gaji ke-13 akan dipangkas adalah isu yang tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHox) menyimak isi video berdurasi 14 menit 26 detik tersebut hingga tuntas. Isi video hanya berisi asumsi-asumsi pribadi tentang kemungkinan Indonesia bisa mengamankan Selat Malaka. Tidak ada pembahasan yang membenarkan Indonesia telah mengambil alih Selat Malaka secara penuh.

Ada pun pemberitaan terbaru mengenai Selat Malaka adalah tentang pengupayaan mengamankan Selat Malaka agar tidak bernasib sama dengan Selat Hormuz. Hal tersebut sesuai dengan yang diberitakan artikel CNN “Wamenlu RI Ungkap Jurus Jitu Selat Malaka Tak Jadi 'The Next Hormuz’” yang terbit Senin (18/5/2026).

Dalam pemberitaan tersebut memang Wamenlu RI menyampaikan tentang upaya untuk ‘mengamankan’ Selat Malaka. Namun, ‘mengamankan’ yang dimaksud adalah menjaga kondusifitas Selat Malaka agar tidak terdampak ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, sehingga situasinya tidak berkembang seperti Selat Hormuz. Hal ini mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan terpenting di dunia. 

Pengamanan ini bukan berarti Indonesia ingin sepenuhnya mengambil alih pengelolaan Selat Malaka. Wamenlu RI, Arif Havas Oegroseno, justru menjelaskan bahwa negara-negara lain yang memiliki wilayah di Selat Malaka, seperti Malaysia dan Singapura, turut dilibatkan dalam pertemuan rutin untuk membahas keamanan dan stabilitas kawasan tersebut.