Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Peralihan BPJS Kesehatan dari Mandiri ke Gratis
Sumber:Tanggal publish: 23/01/2025
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5106583/original/012414400_1737616327-BPJS_KKes.jpg)
Berita
Liputan6.com, Jakarta- Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan dari mandiri ke gratis, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 11 Januari 2024.
Klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan dari mandiri ke gratis berupa poster digital yang berisi tulisan sebagai berikut.
"SAATNYA BERALIH MENJADI DARI BPJS MANDIRI KE BPJS GRATIS PERIODE AWAL TAHUN 2025
SIMAK CARA DAFTAR DARI PEMERINTAH
BERIKUT CARA PENDAFTARAN BISA LANGSUNG
KLIK SITUS RESMI DI BIO ATAU KLIK DAFTAR DI BAWAH INI"
Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.
"Ayo beralih sekarang dari bpjs premium ke bpjs gratis Pendaftaran tidak di pungut biaya apapun Silahkan klik daftar supaya tidak kena iuran lagi dalam perbulan"
Menerima informasi terebut pun diaragkan untuk mengakses link yang dicantumkan dalam unggahan yang diklaim sebagai pendaftaran, berikut linknya. "https://program-bpjsgratis.cekdata.web.id/?fbclid=IwY2xjawH-wFdleHRuA2FlbQIxMQABHaYT2n_Ws0b9ehb5I2pOIP1Y5Kv1Uvlbusl3OCfttlRT7BKH-_HtM6xPrQ_aem_JsXwY0c-eraAbVGrigx2iw"
Jika link terebut diklik maka mengarah pada halaman situs yang menampilkan logo BPJS dan terdapat formulir digital yang meminta identitas nama dan nomor telepon.
Benarkah klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan mandiri ke gratis? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan dari mandiri ke gratis, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan gratis.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," tegas Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Kamis (23/1/2025).
Menurut Rizky, BPJS Kesehatan tidak sedang menjalanakan program pendaftaran peserta gratis seperti pada klaim tersebut.
"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizky.
Rizky pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli ketika mendapat informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, ada oknum yang mencatutu BPJS Kesehatan untuk melakukan aksi penipuan.
"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutupnya.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran peralihan BPJS Kesehatan dari mandiri ke gratis tidak benar.Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Tidak Benar dalam Video Ini Menteri P2MI Bagikan Bantuan Rp 200 Juta untuk Pekerja Migran
Sumber:Tanggal publish: 23/01/2025
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5106272/original/077387000_1737601756-Bp2mi1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5106274/original/034215200_1737601975-VideoBp2mi1.jpg)
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video yang diklaim Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding membagikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pekerja migran Indonesia beredar di media sosial. Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 12 Januari 2025.
Dalam video itu tampak Abdul Kadir dan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani sedang memberikan keterangan pers. Video itu kemudian dikaitkan dengan kabar bahwa Menteri P2MI Abdul Kadir Karding membagikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pekerja migran.
"Bantuan Senilai Rp 200.000.000 Sudah Mulai di Bagikan Kepada Pekerja Migran Indonesia yang Sudah Mendaftar, Buat Anda Belum Daftar Silakan Daftar Sekarang!!! Semoga Anda Menjadi Penerima Bantuan untuk Periode 2025," demikian narasi dalam video tersebut.
"Saya Abdul Kadir Karding Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Menyampaikan kepada Semua Pekerja Migran Indonesia Hati0Hati Penipuan Yang Mengaku Admin BP2MI Jangan Percaya. Untuk Anda Yang Belum Menerima Dana Bantuan Presiden (BANPRES) SILAHKAN Daftar Melalui Whatsaap +62856*****," tulis salah satu akun Facebook.
Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah beberapa kali direspons dan dikomentari oleh warganet.
Benarkah dalam video tersebut Menteri P2MI Abdul Kadir Karding membagikan bantuan Rp 200 juta untuk pekerja migran? Berikut penelusurannya.
Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.
Caranya mudah:
* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse
* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”
* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”
* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding membagikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pekerja migran. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan video identik yang dimuat situs detik.com pada Senin 6 Januari 2025. Video itu berjudul "Video: Kementerian P2MI Dapat Dana Rp 45 T untuk Atasi Masalah Pekerja Migran".
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Dalam video itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding sama sekali tidak berbicara mengenai bantuan Rp 200 juta untuk pekerja migran. Saat itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan dana sebesar Rp 45 Triliun. Dana tersebut untuk membantu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam peminjaman, keberangkatan, dan pelatihan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "p2mi bantuan 200 juta" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya, tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut.
Kesimpulan
Video yang diklaim Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding membagikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pekerja migran ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut telah diedit dan diberi narasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Kecepatan Internet di Kantor NASA Diklaim Capai 91 Gbps? Cek Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 29/07/2024
Berita
Kecepatan Internet di Kantor NASA Diklaim Capai 91 Gbps? Cek Faktanya
Benarkah kecepatan internet di kantor NASA mencapai 91 Gpbs? Simak penelusurannya
Beredar di media sosial dengan narasi yang mengeklaim kecepatan internet di kantor NASA mencapai 91 Gbps.
Kecepatan internet di kantor NASA diklaim bisa mendownload 90 film hanya dalam sedetik. Berikut narasi yang diunggah di Facebook;
"Korea Selatan tercatat memiliki koneksi internet hingga 25,3 Mbps. Namun ternyata, internet di kantor NASA lebih cepat lagi yaitu dengan kecepatan 91 Gbps, kamu bisa mendownload 90 film hanya dalam sedetik."
Benarkah kecepatan internet di kantor NASA mencapai 91 Gpbs? Simak penelusurannya
Beredar di media sosial dengan narasi yang mengeklaim kecepatan internet di kantor NASA mencapai 91 Gbps.
Kecepatan internet di kantor NASA diklaim bisa mendownload 90 film hanya dalam sedetik. Berikut narasi yang diunggah di Facebook;
"Korea Selatan tercatat memiliki koneksi internet hingga 25,3 Mbps. Namun ternyata, internet di kantor NASA lebih cepat lagi yaitu dengan kecepatan 91 Gbps, kamu bisa mendownload 90 film hanya dalam sedetik."
Hasil Cek Fakta
Setelah dilakukan penelusuran, kecepatan transfer data sebesar 91 Gbps dicapai Kecepatan tersebut dicapai saat uji coba koneksi khusus antara SC13 di Denver dan fasilitas NASA Goddard di Maryland pada 2013.
Dilansir dari Kompas.com uji coba ini dilakukan untuk mengembangkan layanan teknologi dan sains di bawah Program Komputasi Canggih GSFC.
Kendati demikian, kecepatan internet mencapai 91 Gbps tersebut baru sebatas uji coba dan belum digunakan secara umum, termasuk di kantor NASA.
Sementara itu, melansir dari World Papulation Review, Amerika Serikat menjadi negara dengan kecepatan internet seluler tercepat dengan 269,41 Mbps. Posisi kedua Qatar dengan 206,8 Mbps, sedangkan Korea Selatan di posisi ke-7 dengan 145,25 Mbps.
Dilansir dari Kompas.com uji coba ini dilakukan untuk mengembangkan layanan teknologi dan sains di bawah Program Komputasi Canggih GSFC.
Kendati demikian, kecepatan internet mencapai 91 Gbps tersebut baru sebatas uji coba dan belum digunakan secara umum, termasuk di kantor NASA.
Sementara itu, melansir dari World Papulation Review, Amerika Serikat menjadi negara dengan kecepatan internet seluler tercepat dengan 269,41 Mbps. Posisi kedua Qatar dengan 206,8 Mbps, sedangkan Korea Selatan di posisi ke-7 dengan 145,25 Mbps.
Kesimpulan
Kecepatan internet di kantor NASA mencapai 91 Gbps adalah keliru.
Faktanya, kecepatan 91 Gbps dicapat saat uji coba koneksi antara SC13 di Denver dan fasilitas NASA Goddard di Maryland pada 2013.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Faktanya, kecepatan 91 Gbps dicapat saat uji coba koneksi antara SC13 di Denver dan fasilitas NASA Goddard di Maryland pada 2013.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Rujukan
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/19004/hoaks-kecepatan-internet-nasa-91-gbps/0/laporan_isu_hoaks
- https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/07/29/131600582/-hoaks-kecepatan-internet-di-kantor-nasa-mencapai-91-gbps?page=all#page2
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=1627461341434964&set=a.120037068844073
- https://science.gsfc.nasa.gov/606.1/HECN-highlights/SC13-report.pdf
1 media telah memverifikasi klaim ini
[SALAH] Larangan Baca Al-Qur’an di Masjid Kompleks Dinas Gubernur Sumatra Utara
Sumber: facebook.comTanggal publish: 23/01/2025
Berita
Akun Facebook “Mae Qin” pada Minggu, (12/1/2025) mengunggah video [arsip] disertai narasi:
“Mesjid kompleks Rumah Dinas GUBSU jln. Sudirman Medan tidak boleh lagi ada kegiatan baca kitab suci Al Quran. Pelarangan baca alquran juga berlaku di masjid2 lain"
Per Senin (20/01/ 2025), unggahan tersebut telah dibanjiri 76 tanda suka, mendapatkan 46 ribu komentar, dan telah dilihat 578 kali.
“Mesjid kompleks Rumah Dinas GUBSU jln. Sudirman Medan tidak boleh lagi ada kegiatan baca kitab suci Al Quran. Pelarangan baca alquran juga berlaku di masjid2 lain"
Per Senin (20/01/ 2025), unggahan tersebut telah dibanjiri 76 tanda suka, mendapatkan 46 ribu komentar, dan telah dilihat 578 kali.
Hasil Cek Fakta
Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap mengatakan jika yang disampaikan dalam video tidak benar. Juliadi membantah jika ada larangan membuat kegiatan di masjid itu.
“Video yang mengklaim demikian (pelarangan pengajian) itu tidak benar. Pemprov Sumut tidak pernah melarang masyarakat melakukan kegiatan di masjid Gubernur," kata Juliadi Zurdani Harahap dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).
Pemprov Sumut senantiasa mendukung penuh kegiatan keagamaan, termasuk pengajian. Pemprov Sumut disebut tidak mungkin melarang kegiatan yang penuh dengan ikatan silaturahmi umat beragama dan meningkatkan keimanan tersebut.
"Tidak mungkin kami melarang, Pemprov Sumut mendukung penuh kegiatan keagamaan, banyak kegiatan yang kami fasilitasi juga, jadi video tersebut tidak benar," ujarnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap mengatakan jika yang disampaikan dalam video tidak benar. Juliadi membantah jika ada larangan membuat kegiatan di masjid itu.
“Video yang mengklaim demikian (pelarangan pengajian) itu tidak benar. Pemprov Sumut tidak pernah melarang masyarakat melakukan kegiatan di masjid Gubernur," kata Juliadi Zurdani Harahap dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).
Pemprov Sumut senantiasa mendukung penuh kegiatan keagamaan, termasuk pengajian. Pemprov Sumut disebut tidak mungkin melarang kegiatan yang penuh dengan ikatan silaturahmi umat beragama dan meningkatkan keimanan tersebut.
"Tidak mungkin kami melarang, Pemprov Sumut mendukung penuh kegiatan keagamaan, banyak kegiatan yang kami fasilitasi juga, jadi video tersebut tidak benar," ujarnya.
Kesimpulan
Unggahan berisi informasi “larangan baca Al-Qur’an di Masjid Kompleks Dinas Gubernur Sumatra Utara” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 189/6436