Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa video Veronica Koman yang menyatakan pemerintah semakin memperhatikan rakyat Papua, adalah hasil rekayasa. Audio dalam video tersebut diubah dari video aslinya. dengan teknologi kecerdasan buatan 

Tempo menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google dan aplikasi deteksi konten AI untuk menelusuri informasi yang benar mengenai video dan narasi yang beredar tersebut.

Mula-mula Tempo menelusuri asal video tersebut dengan alat pembalik gambar dari Google. Konten aslinya diambil dari video saat Veronica berbicara tentang World in Revolt: Free West Papua di Konferensi Socialist Alliance pada 13 December 2019. Video selengkapnya dapat diakses lewat kanal Youtube Green Left.



Selain itu, Veronica juga mengunggah foto yang identik lewat akun Facebook miliknya, pada 14 Desember 2019.  

Saat itu menyampaikan situasi Papua Barat pada 2019 yang ditandai dengan gelombang aksi antirasisme untuk memprotes meningkatnya rasisme pada orang Papua. Gelombang protes itu kemudian diikuti penutupan akses internet oleh pemerintah Indonesia. Dia juga bercerita tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat Papua. 

Dalam video selama 15 menit itu, Veronica Koman sama sekali tidak berbicara tentang pembangunan di Papua terus berjalan dan pemerintah semakin memperhatikan rakyat Papua. 

Hasil pemeriksaan menggunakan alat deteksi AI, Hive Moderation, juga menyatakan bahwa video yang beredar tersebut 99,8 persen mengandung materi yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Material AI terdeteksi di bagian visual maupun audio dalam video itu.



Veronica dalam cuitannya pada 23 Maret 2025 juga telah menjelaskan bahwa konten video tersebut termasuk disinformasi. “A dystopian new age of disinformation: an AI clip of me supporting Indonesia’s rule over West Papua,” kata Veronica menjelaskan bahwa klip dia tersebut direkayasa menggunakan kecerdasan buatan.



Saat ini Veronica tetap menyuarakan kondisi dan kritiknya atas pendekatan militeristik pemerintah Indonesia dalam konflik-konflik di Papua, melalui akun Twitter miliknya. Hal itu bertentangan dengan narasi dalam video AI yang beredar.

Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa video yang beredar memperlihatkan Veronica sedang memuji kerja-kerja pembangunan pemerintah Indonesia di Papua dan mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi damai dalam bingkai NKRI adalah klaim keliru.

Video yang beredar tersebut sesungguhnya dibuat menggunakan AI dan Veronica menyatakan bahwa konten tersebut merupakan bentuk disinformasi atau hoaks.

Tempo memverifikasi unggahan tersebut menggunakan bantuan Google Lens dan mesin pencarian Google. Faktanya, artikel yang memuat foto Presiden Prabowo berbaju putih sedang mengacungkan tangan beberapa kali digunakan CNBC Indonesia. Namun tidak ada satu pun artikel memberitakan tentang pernyataan Prabowo akan melanjutkan IKN menggunakan dana haji.

Pada 20 Maret 2025, CNBC Indonesia menurunkan artikel berjudul “Sektor Usaha ini bakal Dapat Subsidi Kredit 5% dari Prabowo”. Foto tersebut sama dengan konten yang beredar. 



Artikel tersebut memberitakan bahwa pemerintah telah mengumumkan akan memberikan insentif revitalisasi khusus permesinan bagi pelaku usaha UMKM padat karya. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, terkait industri tekstil, di Istana Negara, Rabu, 19 Maret 2025.

Menurut Airlangga, insentif bagi UMKM padat karya diberikan dalam bentuk kredit dan subsidi bunga kredit sebesar 5% dengan tenor 8 tahun. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun. Tujuan dari pemberian subsidi kredit khusus revitalisasi alat permesinan adalah guna mendorong daya saing UMKM Tanah Air.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali. 

Anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim CNBC Indonesia memberitakan Prabowo mengatakan melanjutkan Pembangunan IKN memakai dana haji adalah keliru.

Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Image, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan foto Puan Maharani tersebut mirip dengan unggahan liputan6.com dalam pemberitaan “Pidato Pertama Puan Maharani Sebagai Ketua DPR, Bicara NKRI Hingga Kritik” yang tayang Oktober 2019. Konteks asli foto tak ada kaitannya dengan RUU Perampasan Aset.

Terkait perkembangan RUU Perampasan Aset, dilansir dari pemberitaan tempo.co “Sampai Mana Perkembangan RUU Perampasan Aset” yang tayang Senin (17/3/2025), diketahui kalau RUU tersebut gagal masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Belum ada informasi resmi perihal DPR resmi menolak RUU Perampasan Aset.

Unggahan video disertai klaim “Ketua DPR Puan Maharani tolak RUU Perampasan Aset” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Disadur dari artikel jalahoaks.jakarta.go.id

Berdasarkan hasil koordinasi Tim Jalahoaks dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, diketahui bahwa nomor tersebut adalah penipuan. Ia menjelaskan pihak Disdukcapil tidak pernah meminta atau melakukan aktivasi IKD melalui telepon kepada masyarakat.

“Aktivasi IKD melalui telepon tidak dibenarkan, untuk aktivasi IKD melalui loket-loket pelayanan di kelurahan, kecamatan, suku dinas (Sudin) dan dinas,” tandasnya.

Kesimpulan

Akun WhatsApp yang mencatut Disdukcapil beserta seluruh pesan yang dikirim merupakan konten tiruan (impostor content).