Unggahan dengan tagar "NoTentsJustChicken" pernah diunggah oleh akun Facebook KCF Antigua-Barbuda. Kini, unggahan itu telah dihapus dan arsipnya dapat dilihat di sini.

Namun, konten iklan tersebut disebarkan dengan narasi keliru.

Dilansir El-Shai, tagar "NoTentsJustChicken" berkaitan dengan topik yang ramai diperbincangkan di Antigua-Barbuda.

Lembaga pemerintah yang mengurus soal listrik, telekomunikasi, dan layanan air bersih, Otoritas Utilitas Publik Antigua (APUA), melaporkan kejadian tenda hilang.

Pada 15 Februari 2024, APUA mengunggah pemberitahuan di Facebook bahwa salah satu tenda yang digunakan untuk sesi latihan telah hilang dan diduga dicuri.

Untuk mencari barang yang hilang, APUA membuat unggahan bernada gurauan dengan gaya mirip slogan KFC.

Kejadian itu lantas menjadi perbincangan dan bahan lelucon warganet Antigua-Barbuda.

Akun Facebook KCF Antigua-Barbuda mengikuti tren tersebut dengan tagar "NoTentsJustChicken" dan mengunggahnya di Facebook pada 17 Februari 2024.

Unggahan itu tidak ada kaitannya dengan pengungsi Palestina di Gaza.

Sebagai konteks, sekitar 1,9 juta warga Palestina kehilangan tempat tinggal sejak perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sekitar 1,4 juta dari mereka tinggal di tenda dan kamp pengungsi di kota Rafah, selatan Gaza.

"Unggahan ini sama sekali tidak terkait dengan konflik di Timur Tengah dan telah dihapus ketika kami menyadari bahwa unggahan ini disalahartikan. Kami mohon maaf atas kebingungan yang terjadi," kata juru bicara KFC kepada AFP, pada 20 Februari 2024.

Konten iklan KFC Antigua-Barbuda dengan tagar "NoTentsJustChicken" disebarkan dengan narasi keliru.

Unggahan tersebut tidak terkait kondisi pengungsi Palestina di Gaza, melainkan mengikuti tren perbincangan soal tenda milik APUA yang hilang.

Tempo mencari informasi lebih lengkap mengenai video tersebut, menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google. Ditemukan beberapa video dari pengguna media sosial lainnya.

Sebagian pengguna media sosial, mengatakan bahwa video itu merupakan simulasi dugaan kecurangan penghitungan suara Pilpres 2024. Klaim itu disampaikan konten di saluran YouTube bernama on 471 dan akun Facebook bernama Deddy Madjmoe.

Video yang diunggah dua akun tersebut menyatakan perangkat lunak yang ditampilkan video itu sekedar simulasi, bukan Sirekap milik KPU. Video itu sesungguhnya menunjukkan aplikasi yang dibuat pihak tertentu untuk mendemonstrasikan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Di sisi lain, informasi yang mengatakan video itu hanya memperlihatkan simulasi, diperkuat fakta bahwa teks dalam aplikasi di video itu tidak sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan dalam Sirekap milik KPU.

Misalnya di bagian perolehan seluruh suara pasangan capres-cawapres dalam aplikasi di video berjudul “Chart Penggiring Opini”, padahal di website KPU berjudul “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024 Tingkat Nasional”.



Demikian juga untuk data hasil suara di masing-masing TPS, dalam aplikasi di video diberi judul “Data Pengecoh”, padahal di website KPU judulnya "Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024" yang diikuti nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS.

Selain itu, aplikasi simulasi dalam video menggunakan istilah TPZ, bukan TPS. Hal itu menunjukkan aplikasi dalam video dibuat khusus untuk memperagakan dugaan kecurangan pemilu yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

Tentang Sirekap

Dilansir dari Majalah Tempo edisi 18 Februari 2024, Sirekap merupakan perangkat lunak pendokumentasian Formulir C dari TPS, yang dikembangkan sejak 2021 oleh tim pengembang dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ketua tim itu adalah Wakil Rektor ITB, Gusti Ayu Putri Saptawati.

Perangkat lunak hasil proyek senilai Rp 3,5 miliar itu, juga dilengkapioptical character recognition (OCR) danoptical marking recognition(OMR). Fitur tersebut dinilai mampu memindai Formulir C, kemudian mengambil dan menyimpan data hasil suara yang tertera.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari sesungguhnya telah mengakui adanya ketidakcocokan data yang dihasilkan Sirekap dengan yang tertera di Formulir C. Namun, menurutnya kesalahan ada pada tidak optimalnya OCR dan OMR. Hasyim tidak membahas dugaan adanya rekayasa data Sirekap.

Tuntutan Audit Sirekap

Tuntutan diadakan audit Sirekap oleh auditor independen menyeruak buntut sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Tak hanya terkait kualitas pindai OCR dan OMR, namun juga dugaan penggunaanserver yang berada di Singapura, dan dugaan rekayasa data saat rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Salah satunya disuarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang meminta KPU membuka ruang pihak eksternal untuk melakukan audit Sirekap, sebagaimana diberitakan iNews.id. 

Peneliti Perludem, Nur Amalia Salabi, mengatakan pihaknya telah mencatat sejumlah temuan kejanggalan Sirekap. Pertama, sebagian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kesulitan mengakses Sirekap sebelum dan sesudah pencoblosan.

Kedua, Formulir C yang sudah diunggah ke Sirekap, sebagian belum ditampilkan di website KPU. Ketiga, terkait penggelembungan suara, di mana jumlah suara yang diperoleh dalam pencoblosan, melebihi jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut. 

"Jumlah suara sah di beberapa TPS lebih tinggi daripada jumlah pemilih per TPS, yang paling banyak hanya 300 pemilih," kata Nur.

Dilansir Tempo, Pengamat IT sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan terjadi kesalahan fatal dalam Sirekap sehingga perangkat lunak itu perlu dievaluasi, bahkan diaudit. 

Menurutnya kebocoran data dan penggelembungan suara termasuk masalah fatal tersebut. Ditambah lagi kejanggalan itu cenderung menguntungkan salah satu pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024, yang sesungguhnya tidak diinginkan masyarakat.

"Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau memang sistem ini dipersiapkan dengan baik sejak awal," kata Heru, Senin, 4 Maret 2024.

Verifikasi Tempo menyimpulkan video yang beredar dan diklaim sebagai simulasi yang menunjukkan cara kecurangan Pemilu 2024 melalui Sirekap merupakan klaim yangbelum ada bukti. 

Perangkat lunak yang ditampilkan video tersebut bukan Sirekap. Sejumlah organisasi sipil dan pakar menyatakan perlu adanya audit Sirekap oleh auditor independen, untuk mengetahui fakta atas berbagai kejanggalan yang ditemukan pada perangkat lunak tersebut.

Tim Cek Fakta menggunakan tools pelacak situs untuk mengetahui sumber tautan. Hasil pelacakan di URL Scan menunjukkan, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi.

Adapun alamat situs resmi Bank Sulselbar, yaitu www.banksulselbar.co.id.

Tautan pendaftaran undian kemungkinan besar merupakan upaya phishing atau scam karena pengakses diarahkan ke laman pengisian data pribadi.

Pada laman tersebut, pengakses diminta mengisi data pribadi serta perbankan, yakni nomor rekening, empat digit terakhir nomor kartu, pin ATM, nomor ponsel, dan email.

Melalui akun Instagramnya, Bank Sulselbar mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok undian berhadiah.

"Semua kegiatan ataupun hal-hal yang berbentuk undian kemudian akan di-upload ke akun official Bank Sulselbar. Di luar dari itu, kami pastikan palsu atau tak benar-benar terjadi. Terima kasih atas perhatiannya," seperti dikutip dari @banksulselbar.official, pada Rabu (6/3/2024).

Sejauh ini, Bank Sulselbar hanya memiliki dua akun media sosial, yakni Instagram dan YouTube.

Tawaran undian berhadiah dari akun Facebook mengatasnamakan Bank Sulselbar merupakan hoaks.

Tautan pendaftaran undian kemungkinan besar merupakan upaya phishing atau scam karena pengakses diarahkan ke laman pengisian data pribadi.

Pada laman tersebut, pengakses diminta memberikan nomor rekening, empat digit terakhir nomor kartu, pin ATM, nomor ponsel, dan email.

Bank Sulselbar mengimbau masyarakat agar mewaspadai penipuan berkedok undian berhadiah.

Setelah ditelusuri video tersebut identik dengan yang ada di kanal YouTube Buletin iNews ini, yang berjudul  "Tak Ada Mapel Agama, MUI Terkejut Peta Pembelajaran 2020-2035". Adapun video telah diunggah pada tahun 2021.

Dikutip dari laman Kemdikbud.go.id, pada 2021, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Hendarman mengatakan, dokumen draf Peta Jalan Pendidikan yang dimaksud dalam video bukanlah dokumen final.

Pada saat itu, draf tersebut masih menjadi pembahasan dengan Komisi X DPR RI serta 60 organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, institusi pendidikan, serta organisasi multilateral. 

Diberitakan Kompas.com, pada 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga sudah pernah merespons dengan menyatakan bahwa isu Kemendikbud menghapus mata pelajaran agama tidak benar. 

"Saya kaget juga mendengarnya, bahwa ada rencana menghilangkan pelajaran agama, kreatif sekali ya orang ya. Itu enggak pernah ada rencana itu dan tidak pernah akan kami menghilangkan pengajaran agama di dalam kurikulum kita," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, pada 10 Maret 2021

Nadiem mengatakan, pihaknya akan memasukkan kembali frasa agama dalam draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang sebelumnya sempat menjadi polemik karena frasa itu dihilangkan.

Pihak Kemendikbud menjelaskan, isu mengenai pelajaran agama di sekolah akan dihapus sudah pernah beredar sejak 2017 dan kembali terulang pada tahun 2019, 2021, 2023, dan awal tahun 2024.

Narasi yang mengeklaim frasa agama dihapus dalam draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035  dibantah oleh Kemendikbud.

Pada 2021, Kemendikbud menyatakan, dokumen draf peta jalan pendidikan yang dimaksud dalam video bukanlah dokumen final. Pada saat itu, draf masih menjadi pembahasan pemerintah dengan Komisi X DPR RI. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa kabar Kemendikbud menghapus mata pelajaran agama tidak benar. 

Nadiem mengatakan, pihaknya akan memasukkan kembali frasa agama dalam draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.