Peneliti senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPS menghitung Low Pay Rate (LPR) untuk mengukur seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak.

“Berdasarkan jumlah absolutnya, buruh yang menerima gaji tidak layak mengalami peningkatan. Jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021, menjadi 14,83 juta pada 2022,” tulisnya kepada Tim Cek Fakta.

Hal serupa disampaikan Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, menyebut berdasarkan data BPS, jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021 meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.

Mengacu pada data BPS (2023), jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia merupakan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Pada 2023 tercatat ada sebanyak 66,44% penduduk Indonesia yang memiliki BPJS Kesehatan. “Data yang menyebut bahwa ada 77 juta orang belum punya jaminan sosial sepertinya pada 2017,” ungkap Klara Esti.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Nabyla Risfa Izzati, menyampaikan klaim 45 juta orang belum bekerja dengan layak kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak.

“Jika kita melihatnya dalam konteks pekerja yang berada dalam sektor informal, maka data BPS 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang. Sedangkan, jika dikontekskan dengan data pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Provinsi, maka data BPS Agustus 2023 menunjukkan angka 24,8 juta orang,” tulis Nabyla kepada Tim Cek Fakta.

Lebih lanjut disampaikan, untuk jaminan sosial, jika konteksnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK), dari sekitar 90 juta tenaga kerja di Indonesia yang memenuhi syarat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, namun baru sebanyak 60 juta tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta.

“Dari jumlah yang terdaftar tersebut, hanya 40 juta tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta aktif. Angka 70-an juta justru saya dapatkan sebagai target peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dalam tiga tahun mendatang atau di tahun 2026,” pungkas Nabyla.

Pernyataan Anies tersebut tidak sepenuhnya benar.

Menyitat artikel di laman rri.co.id yang dipublish 2 Januari 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.

"Jadi dilaporan KPAI, 31 Desember (2023), di angka 3.000 kasus, sama di periode lalu. (Anak-anak) tertimpa kekerasan seksual, psikis, ini laporan yang terlaporkan," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa (2/1/2024).

Jasra mengaku, data ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu, berdasarkan laporan di medsos dan nomor telepon KPAI. Dari kasus itu, banyak anak-anak ditelantarkan orang tuanya atau pengasuhnya.

"Pengasuhan hak asuh anak, penelantaran anak, kemudian dampak dari perceraian, aduan kita sepanjang tahun 2023. Lalu kasus pendidikan kekerasan di satuan pendidikan," ucap Jasra.

Sisi lain, Jasra mengungkapkan, terdapat juga laporan orang tua yang tidak bisa membayar uang bulanan sekolah anaknya. Hingga pada akhirnya, KPAI melakukan tindakan dengan berkomunikasi dengan pihak sekolah.

"Karena tidak mampu bayar SPP (uang bulanan sekolah), karena terbentur kondisi ekonomi. Mereka melapor ke kita, untuk bisa (anak-anaknya) melanjutkan pendidikan," ujarnya.

Berdasarkan artikel di atas, data untuk membuktikan klaim dari Anies Baswedan masih kekurangan bukti. Anies sendiri tidak menyebutkan durasi atau rentan waktu dari tahun berapa jumlah 15 juta korban kekerasan seksual dan kesehatan mental itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa korban kekerasan seksual dan kesehatan mental memang benar adanya.

Bahkan bila merujuk artikel dari rri.co.id, KPAI mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.

Data untuk membuktikan klaim dari Anies Baswedan masih kekurangan bukti. Anies sendiri tidak menyebutkan durasi atau rentan waktu dari tahun berapa jumlah 15 juta korban kekerasan seksual dan kesehatan mental itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa korban kekerasan seksual dan kesehatan mental memang benar adanya.

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia kekurangan 140 ribu dokter.

“Kita kekurangan 140.000 dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara kita akan menambah fakultas Kedokteran di Indonesia dari 92 dan kita akan membangun 300 fakultas kedokteran dan mengirim 10.000 anak-anak pintar dan kita kirim beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar science, teknologi dan fisika, itu kita rebut teknologi dan sains,” kata Prabowo dalam debat kandidat Pemilu 2024 yang digelar KPU, Minggu, 4 Februari 2024.

Benarkah klaim itu?

X
Prabowo-2
PEMERIKSAAN KLAIM

Data yang disampaikan Prabowo tersebut mendekati dengan rasio yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia.

Menurut Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, standar Badan Kesehatan Dunia, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter eksisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa (per 2023).

Jika kita membandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Dengan demikian jumlah kekurangan dokter mencapai 138,69 juta atau hampir 140 juta.

Sementara dilansir Kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa Indonesia masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani 277.432.360 penduduk pada 2023. Hal ini disampaikan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Kemenkes, Oos Fatimah pada Senin, 26 Juni 2023.

“Untuk melayani 277 juta penduduk Indonesia, kita masih kekurangan dokter spesialis. Di mana ketersediaan saat ini 46.200 dokter spesialis, kita masih kekurangan sekitar 31.481 dokter spesialis secara total," kata Oos.

Dilansir Tempo, rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 0,42 dokter per 1.000 populasi. Padahal WHO mematok angka ideal satu dokter per 1.000 populasi. Pada tahun 2022, sebanyak 5 persen atau 518 puskesmas dari 10.373 puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Lebih dari 52 persen atau 5.393 puskesmas belum punya sembilan tenaga kesehatan dasar, yakni dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, petugas kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli laboratorium, dan ahli gizi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, klaim Prabowo yang menyebutkan Indonesia kekurangan 140.000 dokter adalah benar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 April 2022 jumlah Dokter dan Dokter Spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang. Berdasarkan rasio angka ideal satu dokter per 1.000 populasi, maka Indonesia kekurangan sebesar 8182 orang dokter. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan juga menyatakan Indonesia kekurangan 31.481 dokter spesialis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, klaim Prabowo yang menyebutkan Indonesia kekurangan 140.000 dokter adalah benar.

Disitat dari databoks, World Health Organization (WHO) yang dihimpun Index Mundi, pada 2019 Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1.000 penduduk.

Rasio dokter Indonesia itu tergolong buruk, jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk.

Angka rasio itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-139 dari 194 negara, serta terbawah ketiga di ASEAN seperti terlihat pada grafik.

Menurut Taruna Ikrar, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), kondisi ini juga diperburuk dengan distribusi dokter yang timpang.

"Sangat terlihat bahwa jumlah dokter dengan densitas sangat tinggi berada di kota-kota besar, tetapi sangat minim di daerah perifer atau perdesaan," kata Taruna dalam artikelnya Mengurai Benang Kusut Dokter Indonesia, dilansir situs resmi KKI (1/7/2022).

"Kondisi ini diperparah kalau melihat keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketimpangan distribusi menyebabkan ribuan pulau tidak memiliki dokter seorang pun. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di daerah tersebut," lanjutnya.

Taruna juga mengungkapkan bahwa Indonesia tak hanya kekurangan dokter umum, tapi juga dokter spesialis dan subspesialis.

"Hal ini disebabkan produksi dokter spesialis sangat rendah dan sangat timpang jika dibanding dengan kebutuhan dan laju pertumbuhan penduduk," kata Taruna.

"Berdasarkan persoalan tersebut, sangat wajar jika semua lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk melakukan aksi ekstraordinari. Kita tidak berada dalam kondisi normal, sehingga wajib melakukan upaya maksimal untuk menggapai ketertinggalan tersebut," lanjutnya.

Rasio dokter Indonesia itu tergolong buruk, jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk. Taruna juga mengungkapkan bahwa Indonesia tak hanya kekurangan dokter umum, tapi juga dokter spesialis dan subspesialis.