Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Ganjar bahwa sebagian besar pekerja/buruh menuntut revisiUU Cipta Kerja, adalah benar. Berdasarkan Jurnal Universitas Padjajaran, sebagian besar pekerja/buruh menuntut revisi UU Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan sebagian besar isi kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan pekerja.

Terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Misal: penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan pekerja sulit untuk menjadi pekerja tetap.

Klaim Ganjar bahwasebagian besar pekerja/buruh menuntut revisiUU Cipta Kerja, adalah benar.

Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.

Dikutip dari Kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan rasio dokter dan penduduk adalah 1:1.000 hal itu sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Artinya, setiap 1.000 penduduk tersedia satu dokter.
Namun, Indonesia belum mencapai rasio dokter dan penduduk yang ideal.

Kemenkes mencatat rasio dokter dan penduduk secara nasional masih di bawah standar, yakni 0,32 dokter per 1.000 penduduk.

Dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dinar Lubis menurutkan, jumlah dokter di Indonesia dapat dilihat dari tenaga medis yang memiliki STR aktif.

Per 31 Desember 2022, jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif yakni 230.564 dokter.
Perinciannya, 144.903 dokter umum, 45.078 dokter spesialis, 35.811 dokter gigi, dan 4.772 dokter gigi spesialis.

Kendati begitu, Dinas mencatat bahwa sebaran tenaga medis dari Kemenkes menunjukkan masih adanya ketimpangan di Pulau Jawa-Bali dan di pulau lainnya.
Jumlah dokter terbesar ada di Pulau Jawa.

Berikut provinsi dengan jumlah dokter terbanyak dan beserta jumlah penduduknya:

Jawa Barat memiliki 23.973 dokter dengan jumlah penduduk 49,4 juta orang

Jawa Timur sebanyak 23.851 dokter dengan jumlah penduduk 41,1 juta orang

DKI Jakarta sebanyak 23.788 dokter dengan jumlah penduduk 10,6 juta orang

Sementara, provinsi dengan jumlah dokter paling sedikit yakni:

Sulawesi Barat memiliki 512 dokter dengan jumlah penduduk 1,4 juta orang

Kalimantan Utara memiliki 600 dengan jumlah penduduk 727 ribu orang

Gorontalo memiliki 648 dokter dengan jumlah penduduk 1,1 juta orang

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2022, jumlah dokter Indonesia yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah per 2022 yakni 176.110 dokter atau setara 12,23 persen dari seluruh tenaga kesehatan.

Mayoritas dokter umum sebanyak 61 persen atau 106.717, dokter spesialis 24 persen atau 42.434, dokter gigi 13 persen atau 23.844, dan dokter gigi spesialis 2 persen atau 3.115.

Sementara itu, dilansir Kompas.id Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa Indonesia kekurangan 130.000 dokter karena WHO menyarankan rasio dokter dan penduduk 1:1.000.

Menurut Menkes, saat ini Indonesia baru punya 140.000 dokter. Sebab, jika merujuk rasio 1:1000, maka jumlah dokter ideal adalah 270.000 dokter.

Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Klara Esti mengatakan jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021 meningkat menjadi 14,83 juta pada 2022.

Menurut Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa, Klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Jika kita melihatnya dalam konteks pekerja yang berada dalam sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

Berdasarkan arsip berita Tempo, Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Indonesia mencapai 120 juta. Dari angka tersebut, 92 juta pekerja memiliki potensi yang harus dilindungi, tapi baru 52 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan dari 52 juta yang mendaftar baru 32 juta yang aktif membayar iuran.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan hal tersebut menjadi tantangan badan yang dipimpinnya saat ini. "Artinya tugas kami masih belum selesai, karena masih banyak di luaran sana para pekerja yang terpapar risiko, tapi belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar dia di gedung BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2022.

Jika dari 92 juta yang aktif tersebut, kata Anggoro, hanya 32 juta pekerja, artinya ada 60-an juta pekerja yang belum terlindungi. Menurut dia, mereka semua pekerja memiliki risiko kecelakaan, menghadapi hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian.

Menurut Peneliti The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, pernyataan Anies Baswedan Tidak sepenuhnya Benar. Berdasarkan data BPS 2022, ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial.

Berdasarkan pemeriksaan fakta bersama para ahli, klaim Anies Baswedan bahwa 45 juta orang Indonesia belum bekerja dengan layak dan 70 juta orang tidak punya Jaminan Sosial adalah Sebagian Benar.

Data BPS tahun 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 orang. Masih dari Data BPS, sebanyak 60-an juta pekerja di Indonesia belum terlindungi jaminan sosial.

Berdasarkan data yang dipublikasikan di laman resmi Rumah Sakit Siloam, penyakit jantung dan stroke memang menjadi dua dari lima penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Selain dua penyakit itu, masih ada diabetes melitus, gagal ginjal kronis, dan kanker.

Sedangkan untuk klaim Prabowo soal fasilitas kesehatan dan jumlah dokter, belum bisa dikatakan benar atau salah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemkes), untuk jumlah dokter spesialis, bukan hanya untuk penyakit jantung dan stroke, Indonesia memang masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani lebih dari 270 juta penduduk pada 2023.

Perlu diketahui, debat kelima capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mengangkat tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.