Konten yang memperlihatkan sejumlah pemuda sedang mencoblos sejumlah surat suara di luar bilik dan bukan di TPS sesuai dengan fakta.
Peristiwa ini terjadi di TPS 18 Desa Pandan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. KPU sudah memberi tanggapan dan akan mengkaji pemungutan suara ulang di wilayah itu.
***
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Kompas.com bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com. 
Kolaborasi melibatkan 131 media di tingkat nasional dan media di tingkat lokal secara offline dan online.

Tempo memeriksa dua klaim dalam unggahan itu, yakni terkait kebenaran kejadian tersebut dan identitas pria dalam video. Penelusuran menggunakan kata kunci dan mesin pencari Google menemukan sejumlah berita telah membahas kejadian tersebut.
Video yang beredar memperlihatkan seorang pria membawa sejumlah surat suara dalam kresek merah dan memasukkannya dalam kotak suara satu per satu. Gambar yang sama diberitakan Antara pada Kamis, 15 Februari 2024.

Pria tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berbuat curang di salah satu TPS di Gampong  Masjid Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Dilansir Detik.com, peristiwa tersebut terjadi pada jam istirahat, sekitar 12:45 WIB, Rabu, 14 Februari 2024. Pria dalam video itu mencoblos surat suara di luar TPS, lalu datang dan memasukkan sejumlah surat suara ke kotak suara.
Pria tersebut sempat menoleh pada orang-orang yang melihatnya dan melontarkan ancaman kematian. "Kalau tidak, mati saya, mati kalian," kata pria tersebut dalam bahasa Aceh.
Menurut Serambi News, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya (Pijay) telah menjadwalkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Gampong Masjid Lancok, Kecamatan Bandar Baru. 
Pemungutan Suara Ulang atau PSU ini dijadwalkan, Kamis depan, 22 Februari 2024. 
PSU tersebut berdasarkan rekomendasi pihak Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Bandar Baru Nomor 06/PM.00/PWC.01/02/2024 dengan perihal rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pria yang bertindak curang dengan membawa sejumlah surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara adalahbenar.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan media lokal di Riau. Hasilnya, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, benar dihentikan pada 14 Februari lalu karena adanya pelanggaran.
Pelanggaran tersebut berupa menggunakan hak pilih orang lain atau diduga adanya pemalsuan tanda tangan oleh oknum tertentu
Muhammad Fikri, salah satu dari tujuh warga yang tanda tangannya dipalsukan, mengetahui hal itu saat hendak mencoblos. Semua Ia datang ke TPS pada jam 08.00 WIB, namun diminta kembali pada jam 12.00 WIB, seperti dilansir dari situs riau24jam.com.
Saat kembali ke TPS pada jam 12.00 WIB, Fikri menemukan daftar hadir atas nama dirinya dan beberapa orang lainnya, telah ditandatangani.  
“Tanda Tangan yang ada di daftar hadir atas nama kami itu, hampir sama persis dengan tanda tangan kami,” ucapnya menjelaskan dihadapkan Ketua KPU Bengkalis, Komisioner Bawaslu Bengkalis dan pihak keamanan dari Kepolisian Polres Bengkalis.
Dilansir dari iniriau.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis kemudian memutuskan bahwa pemungutan suara di TPS tersebut dihentikan.  
KPU Kabupaten Bengkalis kemudian memutuskan menggelar PSU di dua TPS pada Sabtu, 17 Februari 2024. Dua TPS yang melakukan PSU sesuai rekomendasi Bawaslu itu adalah TPS 04 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau dan TPS 11 Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim TPS 04 Kelurahan Babussalam ditutup karena adanya pelanggaran adalahbenar.
Pelanggaran tersebut berupa menggunakan hak pilih orang lain atau memalsukan tanda tangan kehadiran pemilih.
KPU Kabupaten Bengkalis memutuskan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Kelurahan Babussalam pada Sabtu, 17 Februari 2024.  

Sebuah unggahan di Twitter mengklaim bahwa Putin menyatakan jika penjualan Alaska kepada Amerika adalah sebagian dari tindakan ilegal. Klaim tersebut beredar setelah Presiden Rusia tersebut mengeluarkan dekrit mengenai perlindungan hukum terhadap aset Rusia pada Januari 2024.

Setelah ditelusuri, akun tersebut salah. Faktanya dekrit tersebut hanya mengamanatkan penyediaan dana untuk mencari dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset Rusia seperti real estate milik federasi Rusia, bekas Kekaisaran Rusia, dan bekas Uni Soviet yang berada di seluruh dunia. Tidak menyebutkan bahwa penjualan Alaska kepada Amerika adalah ilegal.

Dilansir dari AFP, Rusia telah secara resmi mengalihkan kepemilikan Alaska kepada Amerika senilai US$7,2 Juta pada 18 Oktober 1867, namun negara bagian ini baru bergabung menjadi negara bagian Amerika pada 3 Januari 1959.

Dengan demikian, Putin menyatakan penjualan Alaska kepada Amerika adalah ilegal adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya dekrit yang dikeluarkan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Januari 2024 hanya mengamanatkan penyediaan dana untuk mencari dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset Rusia seperti real estate milik federasi Rusia, bekas Kekaisaran Rusia, dan bekas Uni Soviet yang berada di seluruh dunia.