Direktur Eksekutif LSI, Djaya Hanan membantah adanya hasil exit poll tersebut oleh lembaganya. “LSI sama sekali belum merilis exit poll,” kata Djayadi Hanan kepada Tempo, Kamis, 28 November 2024. Menurutnya, quick count lebih akurat dibandingkan exit poll.

Dilansir CNBC Indonesia, jurnal "Pengumpulan Data dengan Quick Count dan Exit Poll" karya Kismiantini, menjelaskan bahwa exit poll adalah metode untuk mengetahui opini publik yang dilakukan sesaat setelah seseorang keluar dari bilik suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengambilan sampel dilakukan secara random oleh lembaga survei ketika proses pemungutan suara di TPS masih berlangsung, dan akan berhenti ketika penghitungan suara di TPS mulai dilakukan.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 di sini, pada Pasal 9 poin 3 disebutkan bahwa Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

LSI mengeluarkan rilis hasil hitung cepat (quick count) pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta, sekitar pukul 22.00 WIB di sini. Data hasil hitung cepat tersebut diambil berdasarkan data masuk sebesar 100% yang tervalidasi pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul 20.19 WIB.

Persentase perolehan suara terbanyak saat ini masih dalam margin of error ke angka 50% adalah sebagai berikut:

- Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebesar 39,29%
- Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana sebesar 10,61%
- Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) sebesar 50,1%

Ketentuan terkait publikasi hasil perhitungan suara diatur dalam Pasal 449 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

Aturan tersebut berbunyi, "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."

Lebih lanjut, di pasal 540 di undang-undang yang sama, disebutkan bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

Hal ini dipertegas oleh Annisa Alfath dari Perkumpulan Demokrasi dan Pemilu (PERLUDEM) yang menyampaikan bahwa hasil exit poll dan quick count baru akan diumumkan pada pukul 15.00 WIB, seperti dikutip dari laman Tirto.

"Exit poll dan hitung cepat baru akan diumumkan pukul 15.00 WIB," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim hasil exit poll dari LSI yang keluar satu jam sebelum TPS ditutup adalah keliru.

Direktur eksekutif LSI menyatakan bahwa lembaganya belum merilis exit poll.

Mantan Presiden RI Joko Widodo memang secara terbuka mendukung pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah. Dalam artikel Tempo sebelumnya, bentuk dukungan itu salah satunya terlihat saat Jokowi ikut menghadiri kampanye terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Sabtu, 16 November 2024.

Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen diusung gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia dengan total suara sah 13,7 juta suara.

Tempo memotong audio yang diklaim suara Jokowi lalu memeriksa konten itu menggunakan aplikasi pendeteksi konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan, Truemedia.org. Hasilnya menunjukkan ada probabilitas 99-100 persen audio atau suara tersebut melibatkan teknologi kecerdasan buatan AI atau hasil kloningan.

Selain itu, Tempo membandingkan suara Jokowi yang asli dengan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Terakhir Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2024 menjelang HUT ke 79 RI. Hasilnya, terdengar ada perbedaan dengan video yang diklaim rekaman suara dengan Taj Yasin tersebut.

Video 2

Gambar awal yang ditampilkan video yang beredar sesungguhnya hasil editan dari foto yang diunggah Luthfi di akun Instagram miliknya pada 4 November 2024.

Video 3

Demikian juga foto yang menampilkan Jokowi, Luthfi dan Taj Yasin duduk bersama, berasal dari unggahan di akun Instagram Luthfi tertanggal 29 Oktober 2024.

Tim Cek Fakta Tempo telah berusaha menghubungi tim sukses pasangan Luthfi-Taj Yasin, Zulkifli Gayo dan asisten Jokowi, Devid Yunanto, tetapi menolak memberikan komentar.

Dilansir Kompas.com, Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan suara dalam video itu berbeda dengan suara Jokowi. Dia tidak tahu Jokowi sudah mendengar narasi dalam video itu atau belum.

"Bukan, itu bukan suara Bapak (Jokowi). Enggak benar itu," kata Syarif, 28 November 2024.

Sementara Ketua Umum Jaringan relawan Alap-alap Jokowi (AAJ), M. Isnaini, komunitas relawan Jokowi yang saat ini mendukung Luthfi-Taj Yasin, mengatakan narasi dalam video yang beredar tersebut ngawur, sebagaimana dilaporkan Espos Indonesia.

Penggantian Gubernur

Penggantian seorang gubernur oleh presiden juga sesungguhnya bukan proses yang mudah. Dilansir Hukum Online, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden RI tidak bisa langsung memberhentikan gubernur. Hal itu membutuhkan sejumlah syarat dan tahap agar bisa dilakukan secara legal.

Kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena hal-hal berikut:

1. Berakhir masa jabatannya.
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan.
3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
4. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah.
5. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat 1, kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.
6. Melakukan perbuatan tercela.
7. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.
9. Dan/atau mendapatkan sanksi pemberhentian.

Sementara proses pemberhentian gubernur harus berangkat dari keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di mana gubernur tersebut menjabat. Bila rapat itu memutuskan gubernur diberhentikan, DPRD Provinsi mengajukan pengadilan Mahkamah Agung (MA) hingga didapati putusan final, terkait gubernur yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan layak diberhentikan atau tidak.

Bila MA memutus gubernur tersebut bersalah, pimpinan DPRD Provinsi tersebut bisa mengusulkan pemberhentian sang gubernur, kepada presiden yang memiliki waktu 30 hari untuk melakukannya. Jika pimpinan DPRD Provinsi itu tidak mengajukan usulan sampai 14 setelah putusan MA, presiden memberhentikan gubernur dengan usulan menteri.

Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU 10/2016, jika gubernur berhenti atas permintaan sendiri, maka DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur.

Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal gubernur berhenti, maka presiden berdasarkan usulan menteri mengesahkan pengangkatan wakil gubernur sebagai gubernur berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri dari gubernur.

Namun, apabila wakil gubernur juga tidak dapat menjalankan tugasnya, maka dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pesan rahasia dari Jokowi pada Taj Yasin yang bocor ke publik, adalah klaim yang keliru.

Suara yang diklaim milik Jokowi dibuat melalui teknologi kecerdasan buatan.

Video tersebut memperlihatkan peristiwa yang terjadi di salah satu TPS di Kota Medan, di mana tiga orang bersaudara dalam satu kartu keluarga (KK) baru datang, namun kolom daftar hadir mereka telah ditandatangani orang lain. Berikut hasil penelusuran videonya:

Verifikasi Video
Video yang beredar memperlihatkan seorang wanita memprotes kolom daftar hadir di TPS yang sudah ditandatangani, padahal orang yang bersangkutan baru datang. Video tersebut juga diberitakan Official iNews.

Dikatakan perempuan itu mencurigai adanya kecurangan karena saat itu pagi hari, cuaca hujan, dan TPS masih sepi. Namun, daftar hadir sudah ada yang ditandatangani, padahal pemilihnya baru datang.

Dalam berita itu, Anggota Bawaslu Kota Medan, Febriza Rizky Adela, mengatakan pihaknya telah menerjunkan jajaran untuk memverifikasi kejadian dalam video tersebut. Dikatakannya sesungguhnya yang terjadi kesalahan teknis dalam penandatanganan pemilih.

“Bukan (ada yang mencoblos atas nama orang lain), hanya missed (kesalahan) dalam melakukan penandatangan absensi. Tidak ada (kecurangan),” kata Febriza.

Dia mengatakan pemilih yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Selain itu, setelah dilakukan sinkronisasi, disimpulkan tidak ada selisih atau kecurangan data pemilih di TPS tersebut.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan pemilih yang protes atas manipulasi daftar hadir di salah satu TPS di Kota Medan, Sumut, adalah klaim yang sebagian benar.

Perempuan dalam video itu memang memprotes adanya tanda tangan di kolom daftar hadir, padahal orang yang bersangkutan belum datang atau baru datang. Namun setelah diverifikasi Bawaslu Kota Medan, disimpulkan bahwa hal itu terkait kesalahan dalam tanda tangan daftar hadir, dan tidak ada dugaan kecurangan ataupun permasalah data pemilih.

Menurut penelusuran kontributor KBR Media di Aceh, video tersebut dilatarbelakangi salah-satu tim sukses pendukung pasangan calon walikota-wakil walikota yang mengamuk, lalu melakukan aksi mengobrak-abrik kotak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 di Desa Meunasah Blang, Kemukiman Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.

Zulkifli alias Z, menendang kotak suara sampai surat suara yang ada di dalamnya berhamburan. Belum diketahui secara jelas motifnya, namun Z diduga kesal akibat adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kecamatan Muara Dua, Anna Miswar memastikan, pelaku pengrusakan itu dilaporkan Panwaslih untuk diamankan petugas kepolisian. Kata Dia, peristiwa ini menyebabkan masyarakat yang akan melakukan pencoblosan pilkada menjadi resah dan panik.

Pelaku sudah dibawa petugas Polres Lhokseumawe, untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi sudah memintai keterangan dari beberapa saksi mata di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

”Pada Rabu pagi, pelaku datang ke TPS langsung menendang kotak suara sehingga berhamburan ke tanah. Kita dari Panwaslih langsung bilang ke polisi yang berjaga untuk diamankan, ” ujar Anna Miswar di lokasi, Rabu (27/11/2024).

Pengamatan KBR dilokasi suasana TPS 03 kembali normal kembali setelah diamankan aparat kepolisian. Zulkifli alias Z merupakan salah-satu timses paslon walikota-wakil walikota nomor urut 3, Ismail A Manaf-Azhar Mahmud (IMAM).

Tim Muspida plus yang dipimpin Pejabat Walikota Lhokseumawe, A Hanan bersama Kapolres, Hengki Iswanto dan Danrem 011/Lilawangsa, Ali Imran, tiba dilokasi kejadian untuk memastikan penyelenggaraan pemilu disana tetap berlangsung lancar dan aman.

Berdasarkan data di Lhokseumawe ada 4 paslon yang berkontestasi dalam pilkada 2024, yaitu nomor urut 1 Azhari-Zulkarnen (Azkar), nomor urut 2 Sayuti Abubakar-Husaini (Sah), nomor urut 3 Ismail A Manaf-Azhar Mahmud (Imam), dan nomor urut 4 H Fathani-H Zarkasyi (Fazar).

Video tersebut merupakan fakta. Pelaku sudah dibawa petugas Polres Lhokseumawe, untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi sudah memintai keterangan dari beberapa saksi mata di Tempat Kejadian Perkara (TKP).