Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, dilansir dari ANTARA.

Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Dikutip dari BaleBengong, peristiwa dalam video dibenarkan oleh Nyoman Sueca, salah satu panitia pemilihan di wilayah Karangasem. BaleBengong merupakan media di Bali yang juga tergabung dalam Kolaborasi Cek Fakta dalam Pilkada 2024.

Adapun peristiwa dalam video terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) di daerah Tianyar.

"Belum tahu kepastiannya bagaimana, tapi dari info yang beredar pemilihnya tidak bawa C6, terus pemilihnya ngotot mau nyoblos, tapi enggak dikasih sama KPPS-nya. Makanya pemilihnya itu ngamuk," kata Sueca.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali juga membenarkan adanya kejadian tersebut.

Anggota Bawaslu Bali Wayan Wirka mengatakan, insiden tersebut telah diselesaikan dan proses pemilihan tetap dilanjutkan.

"Sudah diselesaikan, proses pemilihan tetap dilanjutkan," kata Wirka.

Intimidasi ke petugas KPPS disebut benar, tetapi belum dapat dipastikan apakah calon pemilih dihalang-halangi saat akan memilih paslon Koster-Giri.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan calon pemilih di Bali dihalang-halangi saat akan memilih paslon Koster-Giri perlu diluruskan.

Memang benar terjadi intimidasi ke petugas KPPS di daerah Tianyar, tetapi belum dapat dipastikan apakah calon pemilih dihalang-halangi saat akan memilih paslon Koster-Giri.

Bawaslu menyatakan, insiden itu terjadi karena pemilih tidak membawa formulir C6.

Setelah ditelusuri konten tersebut mirip dengan video akun TikTok @sobatkaisar.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah paket sembako  yang sama dengan konten yang beredar di media sosial. 

Video itu adalah kegiatan tebus murah di Cilacap yang diadakan oleh relawan anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra pada Sabtu (23/11/2024).

Disebutkan, kegiatan itu dilakukan sebagai wujud dukungan Kaisar kepada Andika-Hendi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Video itu tidak memperlihatkan serangan fajar sebagaimana narasi dalam unggahan.

Adapun program tebus murah sembako dilakukan oleh relawan Andika-Hendi di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Diberikatakan Antara, pada awal November 2024 Perempuan Jawa Tengah Pilih Andika-Hendi (Pandhita)  juga mengadakan kegiatan tebus murah sembako di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. 

Video dengan narasi kubu Andika dan Hendi memborong sembako untuk serangan fajar merupakan informasi keliru.

Faktanya, video itu adalah kegiatan tebus murah sembako yang diadakan di Cilacap sebagai dukungan kepada Andika-Hendi di Pilkada Jawa Tengah. 

Lembaga survei Tracking Politik Indonesia tidak tercatat sebagai anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Dilansir Kompas.com, ada 62 lembaga survei yang tercatat dalam Surat Keputusan Ketua Umum Persepi Nomor 1/SK/X/2023 yang diteken pada 20 Oktober 2023.

Surat tersebut dapat digunakan anggota sebagai persyaratan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Sementara, Tracking Politik Indonesia tidak ada dalam daftar lembaga tersebut.

Di sisi lain, aturan KPU menjelaskan bahwa pengumuman hasil hitung cepat, baik exit poll maupun quick count, baru bisa dipublikasikan pukul 15.00 WIB setelah pencoblosan selesai.

Exit poll merupakan metode survei pemilu dengan mewawancarai para pemilih di TPS secara langsung.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan, exit poll adalah metode yang biasanya dilakukan oleh lembaga hitung cepat untuk mengetahui preferensi pilihan pemilih.

"Jadi di sampel dua TPS yang sudah mereka pilih akan ada petugas yang menanyakan kepada pemilih secara acak siapa pilihannya di Pilkada," kata dia, kepada Kompas.com, Rabu (27/11/2024).

Hasil exit poll Pilkada Jakarta 2024 dari lembaga Tracking Politik Indonesia merupakan hoaks.

Lembaga survei Tracking Politik Indonesia tidak tercatat sebagai anggota Persepi.

Berdasarkan aturan KPU, hasil hitung cepat, baik exit poll maupun quick count baru dapat dipublikasikan pukul 15.00 WIB setelah pencoblosan selesai.