Akun TikTok @ibt.news mengunggah video yang mengklaim Jokowi dan Prabowo melakukan kunjungan ke Solo Jawa Tengah. Video itu memperlihatkan Jokowi dan Prabowo berada di kerumunan masyarakat yang menyambut kedatangannya dengan berteriak “Anies Presiden.” Unggahan itu sudah dilihat 1 juta pengguna TikTok sejak diunggah pada 16 Januari 2024.

Setelah dilakukan penelusuran Google Image Search, ditemukan video yang identik saat Presiden Jokowi, Prabowo, dan Erick Thohir melakukan kunjungan ke Pasar Bululawang Malang Jawa Timur pada 24 Juli 2023 lalu. Video aslinya diunggah oleh kanal Youtube Harian Surya dengan judul “BREAKING NEWS : JOKO WIDODO, Prabowo, Erick Thohir, dan Khofifah Tiba di Pasar Bululawang Malang.”

Selain itu, pada video asli kunjungan presiden ke Pasar Bululawang tidak ada teriakan “Anies Presiden, Anies Presiden” seperti yang ditampilkan pada klaim video TikTok @ibt.news. Justru warga antusias menyambut kedatangan Presiden dan dua menterinya itu. Dikutip dari Tribunnews.com, Tri Wulandari, warga Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang mengaku senang bisa bertemu dengan Jokowi. “Terharu, bisa ketemu Pak Jokowi, selama ini saya ingin bertemu dengannya,” ungkap Tri dengan singkat.

Bukan kunjungan ke Solo Jawa Tengah, melainkan kunjungan ke Pasar Bululawang Malang Jawa Timur. Pada video aslinya tidak ada teriakan “Anies Presiden” seperti pada klaim.

Sebuah akun TikTok @arylogic, mengunggah video Mahfud MD saat berdebat dengan Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Video itu menampilkan sebuah percakapan saat Desmond bertanya kepada Mahfud tentang tugas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), namun Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Narasi dalam video mengatakan seolah olah Mahfud MD panik dalam situasi tersebut.

Faktanya, setelah menyaksikan secara utuh video tersebut di YouTube MerdekaDotCom, ternyata video yang tayang di TikTok adalah hasil potongan-potongan. Sehingga video hasil potongan tersebut membuat kesan Mahfud MD tidak bisa menjawab pertanyaan tentang tugas Kompolnas.

Dilihat dari YouTube MerdekaDotCom yang berjudul “[Full] Debat Sengit Mahfud MD VS Desmond saat Rapat Kasus Brigadir J di DPR,” topik pembicaraan mengenai tugas Kompolnas itu dimulai dari menit 09:32 saat Desmond pertama kali bertanya kepada Mahfud terkait hal itu. Kemudian hingga menit 10:08 Mahfud MD menjelaskan mengenai tugas Kompolnas. “Kompolnas itu ikut mengawasi dan memberi rekomendasi, tapi saya Menkopolhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Kompolnas itu pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra ” kata Mahfud dengan tegas.

Dilansir dari Kompas.com, Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.

Video tersebut hasil potongan-potongan. Video utuh menunjukkan Mahfud MD bisa menjelaskan tugas Kompolnas kepada Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa

Akun TikTok @ultramilkuser mengunggah video yang memperlihatkan Menara Eiffel di Perancis terbakar hebat. Tampak api berkobar besar di seluruh besi menara. Pengunggah menambahkan narasi “apa ini ?besi yg begitu kokoh bisa meleleh terbakar seperti kayu kering,saat api mengamuk” di dalam video yang sudah dilihat 2 juta pengguna TikTok itu. Video TikTok itu diunggah pada 24 Januari 2024.

Dilansir dari Tirto.id, Tim Riset Tirto mengecek keaslian foto dengan memanfaatkan alat pendeteksi gambar yang dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Hive Moderation. Setelah memasukkan foto Menara Eiffel terbakar ke platform tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa foto itu 99,9 persen kemungkinan dibuat menggunakan AI.

Reuters tidak menemukan laporan yang dapat dipercaya bahwa bangunan tersebut terbakar. Tidak ada laporan terkait terbakarnya Menara Eiffel yang terdaftar di situs web kepolisian Paris.

Informasi tidak benar. Video itu merupakan hasil manipulasi dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).

Terbitnya aturan baru soal perhitungan pajak gaji pekerja dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, menuai beragam respon dari masyarakat. Belum disosialisasikan secara masif, aturan baru ini telah memunculkan beragam spekulasi, yang kemudian menimbulkan berbagai kekeliruan didalamnya.

Salah satunya adalah klaim yang disebutkan dalam akun Instagram @faizalhafan, yang menyebutkan bahwa aturan baru perihal perhitungan pajak ini berisi kebijakan kenaikan pajak kepada pekerja oleh pemerintah. Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga diwawancari saat itu pun menyebutkan bahwa kenaikan ini merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah demi dapat menambah pemasukan negara untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini disebut kekurangan investor.

Namun faktanya, klaim yang disampaikan di dalam video tersebut mengandung kekeliruan. Melansir dari artikel Kompas.id, PP 58 Tahun 2023 ini berisi formula baru penghitungan tarif Pajak Penghasilan atau PPh 21, yang mulai diterapkan pada Januari 2024. Meski mekanismenya berubah, beban pajak pekerja tidak bertambah. Total jumlah pajak yang dipotong dari gaji pekerja setiap tahun tetap sama seperti sebelumnya. Bedanya, potongan pajak per bulan akan lebih rendah di 11 bulan pertama dan lebih tinggi pada bulan ke-12.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa tujuan PP ini yakni guna memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.

“Kemudahan tersebut tecermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/12/2023).

Jika dalam mekanisme sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Namun dengan PP yang baru ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif, sesuai dengan kategori jenis wajib pajak yang telah tercantum di dalam peraturan tersebut. 

“Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif,” tuturnya.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa adanya kenaikan jumlah pajak melalui peraturan baru dan akan digunakan untuk membiayai IKN, merupakan sebuah klaim yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, unggahan tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Faktanya, di dalam aturan baru mengenai tarif pajak, tidak ada kenaikan jumlah pajak yang dibebankan kepada pekerja. Peraturan terbaru ini hanya mengatur mengenai perubahan mekanisme perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan sederhana.