Dilansir Kompas.com, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Bayu Herinata mengatakan, food estate komoditas singkong dari luasan Area of Interest (AoI) tahap pertama seluas 32.000 hektare berdampak pada kerusakan lingkungan.

Luasan kawasan food estate di Kalimantan Tengah ini, menurut Walhi, telah membuka kawasan hutan seluas kurang lebih 600 hektare. Kerusakan lingkungan utamanya banjir yang melanda desa-desa terdekat. Kawasan food estate juga bersinggungan dengan hutan adat Pandumaan Sipituhuta, Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 2.042 hektare.

Selain itu, food estate di NTT subyek produsen pangan juga bukan petani kecil. Dikutip dari Kompas.id, ada 16.000 hektare ladang masyarakat dikonversi menjadi sawah untuk ditanami padi yang benihnya diberikan oleh pemerintah. Ladang-ladang yang sebelumnya ditanami berbagai jenis tanaman kini hanya ditanami padi dengan sistem persawahan dalam program food estate.

Anggota staf Riset dan Advokasi Foodfirst Information and Action Network (FIAN) Indonesia Gusti NA Shabia mengungkapkan, itu bisa berdampak pada kesehatan dan berbagai persoalan sosial. Beberapa kasus yang ditemukan FIAN di berbagai lokasi program Lumbung Pangan tersebut adalah konflik lahan. Misalnya, beberapa warga di Mantangai Hulu tak mengetahui kebun yang sebelumnya ditanami karet dan sawit tiba-tiba digusur kemudian berubah menjadi sawah.

Dilansir Kompas.com, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Bayu Herinata mengatakan, food estate komoditas singkong dari luasan Area of Interest (AoI) tahap pertama seluas 32.000 hektare berdampak pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Angka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 (Ha/Th), angka deforestasi atau pembabatan hutan berada di angka 2.413.006,8 hektar.

Dalam sembilan tahun terakhir, angka pembabatan hutan masih jauh dari klaim Mahfud 12,85 juta hektar. Jika mengacu data BPS tersebut, pernyataan Mahfud kurang tepat.

Perlu diketahui, debat keempat cawapres untuk Pilpres 2024 kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Dalam sembilan tahun terakhir, angka pembabatan hutan masih jauh dari klaim Mahfud 12,85 juta hektar. Jika mengacu data BPS tersebut, pernyataan Mahfud kurang tepat.

KBR, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim penggunaan bahan bakar minyak B35 dan B40 terbukti menurunkan impor minyak.

"Kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau berbasis bahan baku nabati bioetanol, bioavtur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan B35, B40, sudah mampu menurunkan nilai impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Verifikasi:

Impor minyak mengalami naik turun dari era pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga era Joko Widodo.

Hingga 2023, Indonesia masih kecanduan impor minyak, baik minyak mentah maupun produk olahan seperti bahan bakar minyak (BBM).

Data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Januari-September 2023, total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton. Angka ini naik 9 persen dibanding Januari-September 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Jika dirinci, impor minyak mentah sebesar 13,3 juta ton (naik 18,5 persen cumulative-to-cumulative/ctc). Sedangkan impor hasil minyak atau produk olahan minyak mencapai 19,5 juta ton, meningkat 3,4 persen ctc.

Impor minyak Indonesia hanya sekali turun pada 2020, ketika terjadi Pandemi COVID-19. Angka impor kembali naik pada 2021.

Tren kenaikan impor minyak terjadi karena produksi minyak Indonesia menurun sedangkan konsumsi bertambah.

Afni Regita Cahyani Muis (Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor) menilai klaim Gibran itu belum terbukti. Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.

Afni Regita Cahyani Muis (Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor) menilai klaim Gibran itu belum terbukti. Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis, M.A, mengatakan ESDM menyatakan adanya penurunan target bauran EBT di Indonesia di tahun 2025 menjadi 17%-29% dari sebelumnya ditargetkan 23%.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan di balik rencana penurunan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia pada tahun 2025 menjadi 17% - 19% dari sebelumnya yang ditargetkan sebesar 23%.

Plt. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kemeterian ESDM, Jisman Parada Hutajulu menyebutkan pihaknya menginginkan target bauran EBT dI Indonesia seharusnya bukan dalam bentuk persentase, melainkan dalam satuan angka kapasitas terpasang.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN, menjelaskan bahwa target sebelumnya pada tahun 2023 adalah 23 persen, namun dengan pembaharuan KEN, target tersebut kini menjadi 17-19 persen. Tujuan dari perubahan ini adalah agar capaian target tetap dapat terpenuhi, bahkan jika hanya mencapai skenario angka terendah.

Dalam peta jalan transisi energi pada revisi PP KEN, target bauran energi primer EBT diharapkan mencapai 19-21 persen pada tahun 2030, 25-26 persen pada tahun 2030, 38-41 persen pada tahun 2040, dan mencapai 70-72 persen pada tahun 2060.

Yunus juga mencatat bahwa perubahan signifikan terjadi pada target bauran EBT pada tahun 2060, di mana sebelumnya target dari PP KEN lama adalah 70 persen energi berasal dari fosil. Namun, dengan perubahan ini, targetnya menjadi 70-72 persen dari energi berasal dari EBT, sedangkan fosilnya menjadi 30 persen.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim target energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun 2025, berkurang dari 23% menjadi 17%, benar.