Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaimMahfud MD bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan alam, adalah salah. Faktanya pemerintah melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan hidup. Setidaknyan terdapat empat hal yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam perspektif kebijakan publik untuk melestarikan lingkungan hidup.

Keempatnya meliputi komitmen dan regulasi, tata kelola, model bisnis, dan mekanisme pendanaan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Minggu 21 Januari 2024,pemerintah telah memiliki kelengkapan regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, hingga peraturan teknis.

Sedangkan dari sisi komitmen, Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Misal kita bandingkan dengan negara lain, target komitmen NDC pemerintah 2030 itu setara dengan target penurunan emisi Amerika Serikat. Ini luar biasa,” kataDirektur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto yang dimuat pada 17 November 2023.

Lebih lanjut, kata Joko, pemerintah melakukan perbaikan tata kelola melalui perbaikan regulasi antarpelaku, baik pemerintah dengan korporasi, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan internasional, korporasi dengan korporasi, maupun masyarakat dengan korporasi.

"Pembentukan BPDLH menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola,” ujar Joko.

Klaim yang disebutMahfud MD bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan alam, adalah salah. Faktanya pemerintah melakukan berbagai upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

Peneliti Sajogyo Institute Kiagus M. Iqbal mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pertambahan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dua tahun terakhir. Yakni 25.751.267 RTUP pada 2022, menjadi 27.763.821 RTUP tahun 2023.

“Terjadi pertambahan 2.012.554 RTUP. Namun, justru terjadi penurunan jumlah RTUP di semua subsektor pertanian. Subsidi pupuk justru semakin menurun sejak 2020 hingga sekarang,” kata Kiagus lagi, Minggu 21 Januari 2024.

Dilansir Antara, 17 Januari 2020, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, menyatakan bahwa luas lahan baku sawah Indonesia berkurang 650 ribu hektare per tahun.

Data itu didapat dari kajian dan monitoring yang dilakukan KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Data sudah mencakup lahan baku sawah beririgasi teknis maupun non irigasi.

Sedangkan data subsidi pupuk yang diolah oleh KataData, sejak 2019, menunjukkan menurun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020, dan terus menurun hingga Rp25,3 triliun pada 2023. Padahal, kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani.

Peneliti Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menyatakan anggaran untuk pupuk bersubsidi terus menurun, antara tahun 2020 sampai 2023. Jumlahnya secara berurutan Rp 34,23 triliun, Rp 29,1 triliun, Rp 25,3 triliun, dan Rp 24 triliun.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang mengatakan Indonesia belum berdaulat secara pangan padahal memiliki SDA yang besar, jumlah petani dan sawah yang semakin berkurang namun jumlah pupuk bersubsidi semakin besar, adalah sebagian benar.

Klaim yang didukung dengan data ialah sawah semakin berkurang, dan bahwa kedaulatan Indonesia akan pangan masih dipertanyakan. Sementara yang tidak sesuai dengan data yang tersedia adalah jumlah petani yang berkurang dan pupuk bersubsidi yang bertambah.

Berdasarkan dokumen 'Anggaran Hijau Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim' milik Badan Keahlian Setjen DPR RI, sebagaimana perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kebutuhan pendanaan perubahan iklim mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC).

Dengan demikian setiap tahun anggaran yang dibutuhkan bagi pendanaan mitigasi iklim mencapai Rp200 triliun - Rp300 triliun atau setara 7-11 persen APBN Tahun 2022.

Sementara berdasarkan data Bank Dunia, kebutuhan rerata tahunan bagi Indonesia untuk menangani krisis iklim mencapai Rp266 triliun per tahun sampai 2030. Sedangkan pendanaan APBN bagi mitigasi iklim ini berkisar Rp37,9 triliun per tahun dalam rentang 2020-2022 alias terjadi gap 86 persen antara kebutuhan dengan penganggarannya.

Adapun berdasarkan dokumen DPR tersebut, belanja mitigasi iklim pemerintah hanya 3,9 persen dari alokasi APBN.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Dian Lestari mengatakan sejak tahun 2018-2020 anggaran perubahan iklim Indonesia rerata Rp102,65 triliun atau 4,3 persen per tahun.

Berdasarkan data Kemenkeu, secara umum anggaran penanganan perubahan iklim Indonesia masih di bawah 10 persen dari APBN, yakni pada tahun 2016 Rp72,4 triliun, tahun 2017 Rp98,6 triliun, tahun 2018 Rp126 triliun, tahun 2019 Rp83,54 triliun, tahun 2020 Rp72,4 triliun, dan tahun 2021 Rp112,74 triliun.

Sebuah video yang beredar di Twitter diklaim merupakan video dari kejadian tsunami di Semenanjung Noto, Jepang pada 1 Januari 2024.

Setelah ditelusuri klaim tersebut salah, faktanya video yang sudah terpublikasi melalui channel ANNnewsCH sekitar empat tahun yang lalu tersebut adalah insiden dari tsunami Jepang pada Maret 2011, yang terjadi di Kota Miyako. Bukan tsunami yang terjadi di Semenanjung Noto pada 1 Januari 2024 yang telah menyapu sekitar 190 hektar lahan di tiga kota.

Dengan demikian, video tsunami di Semenanjung Noto 1 Januari 2024 adalah tidak benar dengan kategori Konteks yang Salah.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Video tersebut merupakan kejadian tsunami di Kota Miyako Jepang pada 2011. Bukan tsunami yang terjadi di Semenanjung Noto pada 1 Januari 2024.