Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden Nomor Urut Tiga, Ganjar Pranowo menyatakan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan Ganjar tersebut dilontarkan dalam acara Debat Capres, Minggu (7/1/2024).
Dalam debat capres tersebut Ganjar mengatakan sebagai berikut.
"Pertahanan rakyat semesta musti kita dorong kita lapisi dengan pertahanan yang betul betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan nusantara sebagai sebuah satu kesatuan.
Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru dan ini bagian dari antisipasi terhadap pertarungan global antara amerika serikat dan tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik, senjata cyber sensor kuantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu 1 sampai 2 persen dari PDB sehingga ya kita bisa tercapai."
Benarkah pernyataan Ganjar Pranowo anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 1 persen dari PDB? Simak penelusuran Cek Fakta Liputant.com.
 
Penelusuran Fakta
Artikel berjudul "Ini Perbandingan Anggaran Pertahanan Era SBY dan Jokowi" yang dimuat situs databoks.katadata.co.id, pada 4 Januari 2024 menyebutkan, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp139,1 triliun.
Nilainya berkurang sekitar Rp5,6 triliun atau turun 3,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran 2023.
Pada periode pertama Jokowi (2015-2019), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp98 triliun—Rp117 triliun per tahun.
Kemudian pada periode kedua Jokowi (2020-2024) angkanya naik ke kisaran Rp125 triliun—Rp150 triliun per tahun, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.
Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1 persen.
Artikel berjudul "Ganjar Harap Anggaran Militer RI Tembus 1% PDB, Begini Realitanya!" yang dimuat situs cnbcindonesia.com, pada 7 Januari 2024 mneyebutkan, data Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan sejak Prabowo menjabat sebagai Kemhan melonjak 28 persen dari Rp 106,68 triliun pada 2018 menjadi Rp 150,44 triliun pada 2022.
Kemudian, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai PDB Indonesia pada 2022 sebesar Rp19.588,45 T. Dengan demikian, anggaran Kemenhan terhadap PDB sebesar 0,77 persen.
Dalam lima tahun terakhir anggaran Kemenhan terhadap PDB belum pernah menyentuh 1 persen.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengklaim Indonesia mengalami 800 juta cyber attack dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga yang digelar Minggu (7/1/2024).
Penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan artikel dari "BSSN: Ada 800 Juta Serangan Siber Tahun Ini" yang tayang di KBR.id pada 16 September 2023.
Berikut isi artikelnya:
"KBR, Jakarta- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.
"Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis (15/09/22).
Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan menyebut notifikasi dari BSSN, paling banyak diberikan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor pemerintahan.
"Dari keseluruhan notifikasi yang sudah merespon, dari sektor administrasi pemerintah menempati jumlah terbanyak penerima notifikasi yaitu 760 notifikasi. Insiden diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi. Notifikasi juga dikirimkan ke stakeholder di berbagai sektor strategi lain. Seperti ESDM, transportasi, keuangan, kesehatan, TIK, pangan, dan pertahanan," ucapnya.
Luki mengatakan peringatan dari BSSN diharapkan dapat menjadi dorongan awal agar PSE segera mengambil langkah yang tepat sebelum kerugian lebih buruk dialaminya.
"Rendahnya respon terhadap notifikasi menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber," kata dia.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tak mengindahkan peringatan mengenai anomali traffic atau serangan siber pada sistem informasi yang dikelolanya. Padahal menurut Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, BSSN sudah cukup reaktif terhadap hal ini.
"Terhadap anomali tersebut, BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.260 notifikasi kepada stakeholder terdampak. Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar 6 persen dari keseluruhan yang tadi saya sebutkan di atas, yang merespon. Kami tiap hari di sini BSSN selalu mengupdate. Per kemarin saja 1.052 serangan atau anomali traffic," katanya.
Luki menjelaskan BSSN membantu memperingati PSE dengan memberikan beberapa pemberitahuan dengan tingkatan tertentu.
"Notifikasi itu ada levelnya. Ada level low, middle, maupun high. Di situ akan dijelaskan. Di sini ada kerentanannya, di situ ada bolong-bolongnya," ucapnya.Sebelumnya, menindaklanjuti maraknya kasus peretasan data publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk mengusut peretasan. Tim khusus terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. 
Editor: Rony Sitanggang"
Selain itu kami menemukan artikel dari CNNIndonesia.com berjudul "BSSN: Hampir 1 Miliar Serangan Siber Hantam RI di 2022" yang tayang 19 Januari 2023. Berikut isi artikelnya:
"Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan anomali trafik atau insiden serangan siber di Indonesia sepanjang 2022 turun dibandingkan tahun sebelumnya.Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan dalam paparanya total anomali trafik sepanjang 2022 mencapai 976.429.996 kali.
Jenis serangan di antaranya berupa malware 56,84 persen, kebocoran data 14,75 persen, dan aktivitas trojan sebanyak 10,90 persen.
"Serangannya hampir 1 miliar. Ini anomali-anomali ancaman yang ada di ruang siber," ujar dia dalam acara ITSEC Cyber Security Summit 2023, di Jakarta, Kamis (19/1).
 
 
Terpisah, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan insiden serangan siber secara angka memang turun. Namun beberapa kebocoran data di tahun 2022 merupakan pengulangan dari kebocoran sebelumnya.
"Ada beberapa yang kita temukan dan ternyata pengulangan dari kasus dugaan kebocoran data sebelumnya," tuturnya kepada wartawan, Kamis (19/1).
Sebelumnya, BSSN mencatat terdapat lebih dari 1,65 miliar anomali trafik keamanan siber pada periode Januari-Desember 2021.
 
 
Wakil Kepala BSSN Irjen Luki Hermawan dalam peluncuran laporan tahunan monitoring keamanan siber 2021 pada Rabu (30/3).
"Kami memantau dari hasil monitoring di sepanjang 2021 ada ancaman anomali trafik yang besar sekali, yaitu lebih dari 1,65 miliar serangan siber," ujarnya kepada wartawan.
Dari total anomali trafik tersebut paling banyak berasal dari infeksi malware, yakni sebesar 62 persen.
Selanjutnya berasal dari aktivitas trojan sebesar 10 persen dan information gathering (pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan) sebesar 9 persen.
Jika dibandingakan dengan tahun lalu, persentase infeksi malware pada anomali trafik tersebut juga masih jadi temuan yang terbilang tinggi.
Hal itu diterjemahkan dalam bentuk ancaman infeksi maupun pencurian informasi terhadap berbagai aktivitas masyarakat di internet."

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengklaim bahwa ada 4,8 juta orang Indonesia yang terpapar narkoba. Hal itu disampaikan dalam debat Capres ketiga yang digelar Minggu (7/1/2024). Lalu benarkah klaim dari Anies Baswedan?Penelusuran Cek Fakta menemukan artikel dari Antaranews.com berjudul "Kapolri ingatkan generasi muda Indonesia waspadai peredaran narkoba" yang tayang pada 15 September 2023. Berikut isi artikelnya:
"Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan para mahasiswa untuk mewaspadai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengancam masa depan generasi muda Indonesia.
Dalam penutupan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Listyo mengatakan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar.
"Masalah narkoba ini menjadi tantangan kita. Ini terus terjadi setiap hari dan angkanya juga terus meningkat," kata Listyo.
Listyo menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba.
Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Dari total 37.607 pelaku kasus narkoba yang ditangkap, sebanyak 1.549 orang berstatus sebagai mahasiswa.
Oleh karena itu, Kapolri meminta mahasiswa menjaga diri dan lingkungan agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba.
"Hingga Agustus 2023, kita mengungkap 37.607 pelaku, 1.549 itu adalah mahasiswa. Jadi, tolong jaga kampus kita, lingkungan kita, agar jangan sampai yang namanya narkoba ini jangan masuk," katanya.
Ia menambahkan generasi muda Indonesia diharapkan bisa saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam jeratan peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Pelaku banyak memanfaatkan ketidaktahuan korban agar mau untuk mencoba menggunakan narkoba.
"Memang banyak yang tidak paham. Awalnya dibujuk teman, kemudian mencoba karena memang masih muda dan sebagainya. Namun, lama-lama menjadi ketagihan, pada saat itu masa depan mulai suram. Jangan sampai terjadi," katanya.
Salah satu bentuk komitmen pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia adalah dengan melakukan pengungkapan dan menangkap 39 pelaku yang berada dalam jaringan transnasional Fredy Pratama.
Dalam upaya untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia tersebut, pada periode 2020 hingga 2023 telah menyita sejumlah aset serta barang bukti kejahatan narkoba dari jaringan Fredy Pratama dengan nilai mencapai Rp10,5 triliun.
Pengungkapan tersebut, merupakan kerja sama penyidikan antara Polri dengan Kepolisian Thailand, Malaysia, Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat di Jakarta. Pelaku utama bernama Fredy Pratama yang dijuluki Escobar Indonesia itu, masih dalam pengejaran."
Selain itu berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba.

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan bila prioritas keamanan laut Indonesia saat ini adalah pengadaan sonar dan sensor. Hal ini karena ancaman serangan akan masuk ke darat lantaran Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago). 
“Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional, Pak. Tapi tidak ada serangannya akan masuk melalui darat karena kita negara archipelago. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut prioritas, laut mereka butuh sonar mereka butuh sensor-sensor dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor satu,” ucap Ganjar Pranowo saat Debat Capres ketiga, Minggu, 7 Januari 2024.
Lantas, benarkah Prioritas keamanan laut Indonesia membutuhkan pengadaan sonar dan sensor?