• Cek Fakta: Anies Baswedan Klaim 800 Juta Cyber Attack Terjadi di Indonesia, Benarkah?

    Sumber: liputan6.com
    Tanggal publish: 07/01/2024

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengklaim Indonesia mengalami 800 juta cyber attack dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga yang digelar Minggu (7/1/2024).
    Penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan artikel dari "BSSN: Ada 800 Juta Serangan Siber Tahun Ini" yang tayang di KBR.id pada 16 September 2023.
    Berikut isi artikelnya:
    "KBR, Jakarta- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.
    "Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 juta anomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis (15/09/22).
    Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan menyebut notifikasi dari BSSN, paling banyak diberikan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di sektor pemerintahan.
    "Dari keseluruhan notifikasi yang sudah merespon, dari sektor administrasi pemerintah menempati jumlah terbanyak penerima notifikasi yaitu 760 notifikasi. Insiden diikuti oleh sektor pendidikan dengan total 345 notifikasi. Notifikasi juga dikirimkan ke stakeholder di berbagai sektor strategi lain. Seperti ESDM, transportasi, keuangan, kesehatan, TIK, pangan, dan pertahanan," ucapnya.
    Luki mengatakan peringatan dari BSSN diharapkan dapat menjadi dorongan awal agar PSE segera mengambil langkah yang tepat sebelum kerugian lebih buruk dialaminya.
    "Rendahnya respon terhadap notifikasi menjadi celah kerentanan yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber," kata dia.
    Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tak mengindahkan peringatan mengenai anomali traffic atau serangan siber pada sistem informasi yang dikelolanya. Padahal menurut Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, BSSN sudah cukup reaktif terhadap hal ini.
    "Terhadap anomali tersebut, BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.260 notifikasi kepada stakeholder terdampak. Dari keseluruhan notifikasi tersebut, hanya 72 notifikasi atau sebesar 6 persen dari keseluruhan yang tadi saya sebutkan di atas, yang merespon. Kami tiap hari di sini BSSN selalu mengupdate. Per kemarin saja 1.052 serangan atau anomali traffic," katanya.
    Luki menjelaskan BSSN membantu memperingati PSE dengan memberikan beberapa pemberitahuan dengan tingkatan tertentu.
    "Notifikasi itu ada levelnya. Ada level low, middle, maupun high. Di situ akan dijelaskan. Di sini ada kerentanannya, di situ ada bolong-bolongnya," ucapnya.Sebelumnya, menindaklanjuti maraknya kasus peretasan data publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk mengusut peretasan. Tim khusus terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. 
    Editor: Rony Sitanggang"
    Selain itu kami menemukan artikel dari CNNIndonesia.com berjudul "BSSN: Hampir 1 Miliar Serangan Siber Hantam RI di 2022" yang tayang 19 Januari 2023. Berikut isi artikelnya:
    "Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan anomali trafik atau insiden serangan siber di Indonesia sepanjang 2022 turun dibandingkan tahun sebelumnya.Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan dalam paparanya total anomali trafik sepanjang 2022 mencapai 976.429.996 kali.
    Jenis serangan di antaranya berupa malware 56,84 persen, kebocoran data 14,75 persen, dan aktivitas trojan sebanyak 10,90 persen.
    "Serangannya hampir 1 miliar. Ini anomali-anomali ancaman yang ada di ruang siber," ujar dia dalam acara ITSEC Cyber Security Summit 2023, di Jakarta, Kamis (19/1).
     
     
    Terpisah, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan insiden serangan siber secara angka memang turun. Namun beberapa kebocoran data di tahun 2022 merupakan pengulangan dari kebocoran sebelumnya.
    "Ada beberapa yang kita temukan dan ternyata pengulangan dari kasus dugaan kebocoran data sebelumnya," tuturnya kepada wartawan, Kamis (19/1).
    Sebelumnya, BSSN mencatat terdapat lebih dari 1,65 miliar anomali trafik keamanan siber pada periode Januari-Desember 2021.
     
     
    Wakil Kepala BSSN Irjen Luki Hermawan dalam peluncuran laporan tahunan monitoring keamanan siber 2021 pada Rabu (30/3).
    "Kami memantau dari hasil monitoring di sepanjang 2021 ada ancaman anomali trafik yang besar sekali, yaitu lebih dari 1,65 miliar serangan siber," ujarnya kepada wartawan.
    Dari total anomali trafik tersebut paling banyak berasal dari infeksi malware, yakni sebesar 62 persen.
    Selanjutnya berasal dari aktivitas trojan sebesar 10 persen dan information gathering (pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan) sebesar 9 persen.
    Jika dibandingakan dengan tahun lalu, persentase infeksi malware pada anomali trafik tersebut juga masih jadi temuan yang terbilang tinggi.
    Hal itu diterjemahkan dalam bentuk ancaman infeksi maupun pencurian informasi terhadap berbagai aktivitas masyarakat di internet."

    Hasil Cek Fakta

    Rujukan

    • Liputan 6
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Cek Fakta: Anies Sebut 4,8 Juta Orang Indonesia Terpapar Narkoba, Benarkah?

    Sumber: liputan6.com
    Tanggal publish: 07/01/2024

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengklaim bahwa ada 4,8 juta orang Indonesia yang terpapar narkoba. Hal itu disampaikan dalam debat Capres ketiga yang digelar Minggu (7/1/2024). Lalu benarkah klaim dari Anies Baswedan?Penelusuran Cek Fakta menemukan artikel dari Antaranews.com berjudul "Kapolri ingatkan generasi muda Indonesia waspadai peredaran narkoba" yang tayang pada 15 September 2023. Berikut isi artikelnya:
    "Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan para mahasiswa untuk mewaspadai peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengancam masa depan generasi muda Indonesia.
    Dalam penutupan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Listyo mengatakan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar.
    "Masalah narkoba ini menjadi tantangan kita. Ini terus terjadi setiap hari dan angkanya juga terus meningkat," kata Listyo.
    Listyo menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba.
    Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Dari total 37.607 pelaku kasus narkoba yang ditangkap, sebanyak 1.549 orang berstatus sebagai mahasiswa.
    Oleh karena itu, Kapolri meminta mahasiswa menjaga diri dan lingkungan agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba.
    "Hingga Agustus 2023, kita mengungkap 37.607 pelaku, 1.549 itu adalah mahasiswa. Jadi, tolong jaga kampus kita, lingkungan kita, agar jangan sampai yang namanya narkoba ini jangan masuk," katanya.
    Ia menambahkan generasi muda Indonesia diharapkan bisa saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam jeratan peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Pelaku banyak memanfaatkan ketidaktahuan korban agar mau untuk mencoba menggunakan narkoba.
    "Memang banyak yang tidak paham. Awalnya dibujuk teman, kemudian mencoba karena memang masih muda dan sebagainya. Namun, lama-lama menjadi ketagihan, pada saat itu masa depan mulai suram. Jangan sampai terjadi," katanya.
    Salah satu bentuk komitmen pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia adalah dengan melakukan pengungkapan dan menangkap 39 pelaku yang berada dalam jaringan transnasional Fredy Pratama.
    Dalam upaya untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia tersebut, pada periode 2020 hingga 2023 telah menyita sejumlah aset serta barang bukti kejahatan narkoba dari jaringan Fredy Pratama dengan nilai mencapai Rp10,5 triliun.
    Pengungkapan tersebut, merupakan kerja sama penyidikan antara Polri dengan Kepolisian Thailand, Malaysia, Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat di Jakarta. Pelaku utama bernama Fredy Pratama yang dijuluki Escobar Indonesia itu, masih dalam pengejaran."
    Selain itu berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba.

    Hasil Cek Fakta

    Rujukan

    • Liputan 6
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Sebagian Benar, Klaim Ganjar Tentang Keamanan Laut Indonesia Butuh Sonar dan Sensor

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 07/01/2024

    Berita


    Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan bila prioritas keamanan laut Indonesia saat ini adalah pengadaan sonar dan sensor. Hal ini karena ancaman serangan akan masuk ke darat lantaran Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago). 
    “Mana pilihannya dari matra itu? Proporsional, Pak. Tapi tidak ada serangannya akan masuk melalui darat karena kita negara archipelago. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut prioritas, laut mereka butuh sonar mereka butuh sensor-sensor dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor satu,” ucap Ganjar Pranowo saat Debat Capres ketiga, Minggu, 7 Januari 2024.
    Lantas, benarkah Prioritas keamanan laut Indonesia membutuhkan pengadaan sonar dan sensor?

    Hasil Cek Fakta


    Penelitian Fitriana Cahyani Ardi dari Politeknik Angkatan Laut yang berjudul “ Implementation of Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) Technology for the Indonesian Navy in Increasing the Security of the Jurisdictional Marine Area ” seperti dilansir dalam International Journal of Social And Management Studies (IJOSMAS) volume 4, mengatakan dengan Integrated Maritime Surveillance System  dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemantauan maritim, deteksi ancaman, dan respon cepat terhadap insiden keamanan di wilayah perairan yurisdiksi TNI Angkatan Laut. 
    Integrasi sensor canggih seperti radar, sonar, dan kamera kamera, IMSS dapat secara efektif melacak dan mengidentifikasi kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba, pencurian ikan dan pergerakan kapal asing yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan (AI) dan kecerdasan buatan (AI) dalam IMSS memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan akurat, serta penyaringan informasi yang relevan untuk memandu tindakan operasional TNI AL.
    IMSS juga dapat meningkatkan kerja sama lintas lembaga dan internasional internasional melalui pertukaran informasi yang lebih efektif dengan negara-negara mitra. Untuk mengimplementasikan
    Penelitian Faris Al-Fadhat dan Naufal Nur Aziz Effendi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperti dikutip dalam Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Gadja Madja, volume 25, nomor 3, Desember 2019, halaman 373-392 menyebutkan bila Indonesia sebagai negara yang menganut politik pertahanan defensif, dituntut untuk memiliki strategi alutsista yang sesuai dengan kondisi geografisnya.
    Oleh karena itu, kerjasama dengan negara-negara yang memiliki industri pertahanan maju merupakan sebuah kebijakan strategis. Salah satunya adalah kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pengembangan kapal selam. Kerja sama Indonesia-Korea Selatan akan turut mengikutsertakan proses transfer teknologi untuk menjamin keberlanjutan kemandirian maritim Indonesia.
    Menurut Ludiro Madu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, dengan luas wilayah Indonesia yang mencapai 93 ribu km persegi, pengawasan keamanan di wilayah laut Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Karena itu benar, Indonesia membutuhkan peralatan keamanan yang sesuai dengan kondisi geografis. “Sonar dan sensor berperan penting untuk mendeteksi dan memantau berbagai aktivitas di wilayah perairan yang luas ini,” kata Ludiro.
    Di samping itu, Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar menambahkan bahwa sonar dan sensor memang dibutuhkan. Namun menurut sebuah riset, yang terpenting bagi sistem pertahanan maritim di Indonesia adalah integrasi dari sistem sonar dan sensor yang sudah ada.
    “Maritime surveillance systemterbagi menjadi beberapa jenis, antara lainair surveillance, surface surveillance, danunderwater surveillanceyang alatnya dapat berupa sensor system, satelit, LRC (label Surveillance Camera), radar, dan sonar. Sebagian benar Indonesia membutuhkan itu,” ujar Bonifasius.
    Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University, Indonesia mengungkapkan jika merujuk pada data coast guard Jepang sebagai negara yang memiliki lautan yang luas, pengadaan sonar dan sensor memang merupakan sesuatu yang vital. Namun bentuk pengawasan lainnya, mulai dari penggunaan kapal hidrografi dan Unmanned Submarine Vehicle, juga menjadi equipment yang dibutuhkan dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan laut.
    “Jadi, sebagian benar bila Indonesia membutuhkan sonar dan sensor,” ungkap Prasetia.

    Kesimpulan


    Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Ganjar Pranowo yang menyebutkan bila prioritas keamanan laut Indonesia saat ini membutuhkan sonar dan sensor adalahsebagian benar. 
    Beberapa riset menyimpulkan Indonesia membutuhkan sensor dan sonar yang terintegrasi dalam Integrated Maritime Surveillance System. namun menurut sebuah riset, yang terpenting bagi sistem pertahanan maritim di Indonesia adalah integrasi dari sistem sonar dan sensor yang sudah ada.
    Bentuk pengawasan lainnya, mulai dari penggunaan kapal hidrografi dan Unmanned Submarine Vehicle, juga menjadiequipment yang dibutuhkan dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan laut.
    **Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
    Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indon

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Sebagian Benar, Klaim Ganjar Pranowo tentang Target Essential Force Indonesia yang Tidak Tercapai

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 07/01/2024

    Berita


    Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan bila essential force target di tahun 2024 tidak tercapai hanya berkisar 65,49 persen. Anggaran itu dianggap belum ideal. 
    “Anggaran pertahanan belum ideal,tadi sampaikan kita perlu 1-2 persen dari PDB.  Sekarang masih 0,78 persen dari PDB, 20,7 miliar dollar menjadi 25 miliar,  minimum essential force di tahun 2024 tidak tercapai karena sekarang hanya 65,49 persen dari target program”
    Lantas apakah benar target essential force di tahun 2024 tidak tercapai dan hanya sebesar 65,49 persen ?

    Hasil Cek Fakta


    Dalam webinar bertajuk “Towards 2024 and TNI Post-MEF Modernisation: Opportunities and Challenges” yang diselenggarakan Universitas Binus pada Rabu 22 Juni 2022, Curie Maharani Savitri, Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara ( BINUS ) berargumen TNI tidak meninggalkan modernisasi militer pasca-2024, namun mengubahnya dari kerangka Minimum Essential Force (MEF). 
    Karena itu MEF sudah pasti tidak akan tercapai pada 2024, karena tantangan ekonomi pertahanan, kondisi alat utama sistem senjata (alutsista), dan berbagai faktor global, seperti dampak perang Rusia-Ukraina, dampak Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan sanksi lainnya, serta risiko geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
    Dikutip dari katadata, minimum essential force (MEF) sendiri adalah standar kekuatan pokok minimum TNI, yang menjadi salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia. Sasaran utama program MEF adalah membangun komponen utama TNI hingga mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani di level regional maupun internasional.
    Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, target MEF terus dinaikkan setiap tahun dengan proyeksi bisa mencapai 100 persen pada 2024. Realisasinya, selama periode 2015-2018 capaian MEF sempat berhasil menyentuh bahkan melampaui target. Namun, pada 2019 capaian MEF hanya 63,19 persen, gagal mencapai targetnya yang dipatok di level 68,90 persen. Pada 2020 bahkan capaiannya justru turun menjadi 62,31 persen, makin jauh dari targetnya yang ditingkatkan ke level 72 persen. 
    Nota Keuangan APBN 2024 bahkan mencatat, capaian MEF akan sulit meningkat karena banyak alutsista yang sudah habis masa pakainya tapi belum diperbarui, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista memerlukan porsi APBN yang cukup besar.
    Dilansir dari Media Indonesia, target 100 persen Minimum Essential Force (MEF) TNI pada 2024 kemungkinan tidak tercapai karena saat ini MEF baru mencapai 65,06 persen.  Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerangkan belum maksimalnya pencapaian target MEF tersebut karena ada beberapa faktor yang terkait. Salah satunya adalah prioritas pemerintah terhadap anggaran dukungan pemenuhan alutsista TNI yang dialihkan pada kebutuhan lain sesuai prioritas nasional.
    Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar mengatakan selama itu tidak ada bukti terkait capaian MEF. Data terakhir terkait MEF hanya tersedia sampai tahun 2020. Pada tahun 2019 capaian MEF hanya 63,19 persen, sedangkan targetnya 68,90 persen. Pada 2020 capaian nya 62,31 persen. “Sedangkan targetnya Indonesia berada pada angka 72 persen. Oleh karena itu, capaian untuk tahun 2024 belum bisa dibuktikan,”kata Bonifasius.
    Menurut Alwafi Ridho Subarkah, peneliti isu Hubungan Internasional Universitas, Pusat Studi Filsafat Metajurdidika Universitas Mataram, bila MEF TNI dikatakan tidak tercapai sebenarnya sebagian benar. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kekuatan pokok minimum essential TNI pada 2024 ditargetkan mencapai 100 persen. 
    “Namun target 100 persen Minimum Essential Force (MEF) TNI pada tahun 2024 kemungkinan tidak tercapai karena saat ini MEF baru 65,06 persen,”ujar Alwafi.
    Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University Indonesia mengungkapkan, tidak tercapainya capaian MEF tidak lepas dari perkembangan geopolitik dan Pandemi global. Hingga saat ini benar
    MEF belum tercapai dan hanya berada pada kisaran 65 persen. “Dengan demikian memang terdapat kondisi yang meragukan bahwa Indonesia dapat mencapai target 100 persen,”kata Prestia

    Kesimpulan


    Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan bila essential force tidak tercapai adalah sebagian benar. 
    Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, target MEF setiap tahun terus dinaikkan hingga mencapai 100 persen pada 2024. 
    Realisasinya pada 2019 capaian MEF hanya 63,19 persen, gagal mencapai targetnya yang dipatok di level 68,90 persen. Pada 2020 bahkan capaiannya justru turun menjadi 62,31 persen, makin jauh dari targetnya yang ditingkatkan ke level 72 persen. Sedangkan untuk capai essential force pada 2024 belum diketahui karena masih memasuki awal Januari 2024.

    Rujukan

    • Tempo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini