Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Mus menyampaikan klarifikasi terkait data yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ada beberapa bentuk perhutanan sosial dalam peraturan pemerintah, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

Secara terinci, capaian perhutanan sosial sampai dengan 1 Oktober 2022 melibatkan Hutan Desa dengan luas 2.013.017,21 Ha; Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan luas 916.414,60 Ha; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 355.185,08 Ha; Kemitraan Kehutanan (KK), meliputi Kulin KK dengan luas 571.622,38 Ha dan IPHPS dengan luas 34.789,79 Ha; serta Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha).

Namun, Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya mencapai 148.488 ha menurut laporan AMAN dan menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) juga mencatat telah meregistrasi 26,9 juta hektare wilayah adat di Indonesia dengan total 1.336 peta wilayah adat yang teregistrasi.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.

"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.

Pernyataan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 tentang ada 1,5 juta hektar hutan adat sudah diakui pemerintah, salah.

Berdasarkan data KLHK RI, Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha) per 1 Oktober 2022.

Dikutip dari Kompas.id, food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, telah berlangsung sejak 2019 lalu. Di bawah Kementerian Pertanian, lahan di wilayah ini ditanami tanaman singkong. Namun, singkong yang ditanam tak tumbuh dengan ukuran ideal.

Berdasarkan pengamatan Kompas di lokasi, singkong yang tumbuh di sana, yang berusia dua tahun, berukuran kerdil. Menurut Forest Campaign Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas, singkong yang ditanam gagal tumbuh karena tanahnya kurang subur. Pasalnya, lahan ratusan hektar yang digunakan tak memiliki pepohonan apapun. Semua pohon yang ada dibabat habis hanya untuk food estate.

Maka dari itu, pemerintah akhirnya mengganti tanaman yang ada di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini. Singkong yang telah tertanam diganti dengan komoditas jagung. Hasilnya, memang ada sedikit perbedaan.

Arie menyebut, beberapa jagung tumbuh subur dan berwarna hijau. Hanya, jagung yang tumbuh apik diduga tak langsung ditanam di dalam tanah. Jagung itu ditanam menggunakan media polybag, sehingga mampu tumbuh dengan baik. “Soal digantinya komoditas singkong ke jagung, kami juga mengunjungi.

Jadi bukan hanya 1-3 pot saja, kami punya data dan foto, di lokasi itu hampir sebagian besar yang sudah tumbuh memang ditanam di atas polybag. Dan kami melihat memang ada logonya Kementan,” ujar Arie, seperti dikutip dari Voice of America (VOA).

Dikutip dari Kompas.com, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan, kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak pihaknya memotret kegagalan proyek ini pada November 2022.

Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektar hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Ini adalah hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” tegas Belgis, dalam laman Greenpeace Indonesia, Minggu (3/12/2023).

Food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, telah berlangsung sejak 2019 lalu. Di bawah Kementerian Pertanian, lahan di wilayah ini ditanami tanaman singkong. Namun, singkong yang ditanam tak tumbuh dengan ukuran ideal karena tanahnya kurang subur. Maka dari itu, pemerintah akhirnya mengganti tanaman yang ada di Kabupaten Gunung Mas baru-baru ini. Singkong yang telah tertanam diganti dengan komoditas jagung. Hasilnya, memang ada sedikit perbedaan.

Dalam artikel berjudul "Cak Imin Sebut Ada 2.500 Tambang Ilegal Keruk Bumi RI, Ini Faktanya!" yang dimuat situs cnbcindonesia.com, pada 21 Januari 2024, berdasarkan catatan ESDM telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "SERIUS TANGANI TAMBANG ILEGAL, DITJEN MINERBA ESDM AKAN BENTUK SATGAS!" yang dimuat situs resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara minerba.esdm.go.id, pada 8 Desember 2023.

Artikel situs minerba.esdm.go.id menyebutkan, berdasar hasil pemetaan, telah identifikasi terdapat PETI di 2.741 Lokasi, dari jumlah tersebut sebanyak 1.215 lokasi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Narasi soal kedatangan pengungsi Rohingya untuk memenangkan salah satu capres merupakan hoaks.
KPU Tulungagung telah mencoret satu nama pengungsi asal Myanmar yang masuk dalam DPT.
Pengungsi Rohingya mengalami diskriminasi, represi, dan persekusi yang dialami di negara asal mereka. Mereka melarikan diri dari Myanmar, lalu mencari suaka ke negara-negara terdekat, termasuk Indonesia.