Dalam webinar bertajuk “Towards 2024 and TNI Post-MEF Modernisation: Opportunities and Challenges” yang diselenggarakan Universitas Binus pada Rabu 22 Juni 2022, Curie Maharani Savitri, Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara ( BINUS ) berargumen TNI tidak meninggalkan modernisasi militer pasca-2024, namun mengubahnya dari kerangka Minimum Essential Force (MEF). 
Karena itu MEF sudah pasti tidak akan tercapai pada 2024, karena tantangan ekonomi pertahanan, kondisi alat utama sistem senjata (alutsista), dan berbagai faktor global, seperti dampak perang Rusia-Ukraina, dampak Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan sanksi lainnya, serta risiko geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Dikutip dari katadata, minimum essential force (MEF) sendiri adalah standar kekuatan pokok minimum TNI, yang menjadi salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia. Sasaran utama program MEF adalah membangun komponen utama TNI hingga mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani di level regional maupun internasional.
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, target MEF terus dinaikkan setiap tahun dengan proyeksi bisa mencapai 100 persen pada 2024. Realisasinya, selama periode 2015-2018 capaian MEF sempat berhasil menyentuh bahkan melampaui target. Namun, pada 2019 capaian MEF hanya 63,19 persen, gagal mencapai targetnya yang dipatok di level 68,90 persen. Pada 2020 bahkan capaiannya justru turun menjadi 62,31 persen, makin jauh dari targetnya yang ditingkatkan ke level 72 persen. 
Nota Keuangan APBN 2024 bahkan mencatat, capaian MEF akan sulit meningkat karena banyak alutsista yang sudah habis masa pakainya tapi belum diperbarui, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista memerlukan porsi APBN yang cukup besar.
Dilansir dari Media Indonesia, target 100 persen Minimum Essential Force (MEF) TNI pada 2024 kemungkinan tidak tercapai karena saat ini MEF baru mencapai 65,06 persen.  Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerangkan belum maksimalnya pencapaian target MEF tersebut karena ada beberapa faktor yang terkait. Salah satunya adalah prioritas pemerintah terhadap anggaran dukungan pemenuhan alutsista TNI yang dialihkan pada kebutuhan lain sesuai prioritas nasional.
Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar mengatakan selama itu tidak ada bukti terkait capaian MEF. Data terakhir terkait MEF hanya tersedia sampai tahun 2020. Pada tahun 2019 capaian MEF hanya 63,19 persen, sedangkan targetnya 68,90 persen. Pada 2020 capaian nya 62,31 persen. “Sedangkan targetnya Indonesia berada pada angka 72 persen. Oleh karena itu, capaian untuk tahun 2024 belum bisa dibuktikan,”kata Bonifasius.
Menurut Alwafi Ridho Subarkah, peneliti isu Hubungan Internasional Universitas, Pusat Studi Filsafat Metajurdidika Universitas Mataram, bila MEF TNI dikatakan tidak tercapai sebenarnya sebagian benar. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kekuatan pokok minimum essential TNI pada 2024 ditargetkan mencapai 100 persen. 
“Namun target 100 persen Minimum Essential Force (MEF) TNI pada tahun 2024 kemungkinan tidak tercapai karena saat ini MEF baru 65,06 persen,”ujar Alwafi.
Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data dan Democracy Research Hub Monash University Indonesia mengungkapkan, tidak tercapainya capaian MEF tidak lepas dari perkembangan geopolitik dan Pandemi global. Hingga saat ini benar
MEF belum tercapai dan hanya berada pada kisaran 65 persen. “Dengan demikian memang terdapat kondisi yang meragukan bahwa Indonesia dapat mencapai target 100 persen,”kata Prestia

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan bila essential force tidak tercapai adalah sebagian benar. 
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, target MEF setiap tahun terus dinaikkan hingga mencapai 100 persen pada 2024. 
Realisasinya pada 2019 capaian MEF hanya 63,19 persen, gagal mencapai targetnya yang dipatok di level 68,90 persen. Pada 2020 bahkan capaiannya justru turun menjadi 62,31 persen, makin jauh dari targetnya yang ditingkatkan ke level 72 persen. Sedangkan untuk capai essential force pada 2024 belum diketahui karena masih memasuki awal Januari 2024.

Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, membenarkan pernyataan Prabowo bahwa usia alat perang Indonesia saat ini antara 25 - 30 tahun. 
“Benar. Di Amerika Serikat, usia pakai alutsista adalah rata-rata 30 tahun,” kata Endo.
Dilansir dari Militarytimes.com, ukuran militer AS telah menyusut sementara peralatannya telah menua dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada peningkatan pengeluaran yang konsisten, menurut laporan Center for New American Security yang baru.
Ukuran armada pesawat tempur dan pesawat serang Angkatan Udara telah menurun dari 4.400 pesawat 30 tahun yang lalu menjadi 2.000 pesawat saat ini, menurut anggota senior CNAS Steven Kosiak, yang mencatat penurunan frekuensi pengembangan sistem persenjataan baru. Laporan itu juga menunjukkan penurunan yang sedikit lebih sederhana dalam armada pesawat angkut dan pendukung Angkatan Udara.
"Antara tahun 1946 dan 1965, Angkatan Udara mengerahkan 15 jenis pesawat tempur dan pesawat tempur," tulis Kosiak. "Sebagai perbandingan, antara tahun 1966 dan 1985, TNI AU hanya memperkenalkan lima pesawat baru dari jenis-jenis ini. Dan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun sejak itu, mereka hanya memperkenalkan dua desain baru; F-22 dan F-35," tambahnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Prabowo bahwa usia pakai alat perang Indonesia saat ini antara 25-30 tahun adalahbenar. 
Sebagai perbandingan, antara tahun 1966 dan 1985, TNI AU hanya memperkenalkan lima pesawat baru dari jenis-jenis ini. Dan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun sejak itu, mereka hanya memperkenalkan dua desain baru, yakni F-22 dan F-35.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Menurut Prasetia Nugraha, Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University, persentase rasio utang luar negeri Indonesia mendekati 40 persen, yaitu 39,6 persen dari PDB pada 2022. Angka ini lebih rendah dibandingkan Korea Selatan di posisi keempat yang mencapai 54,1% dibandingkan PDB negara. 
Namun menurut Ludiro Madu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, tidak benar jika hutang tersebut terendah dibanding negara-negara lainnya.  
Berdasarkan studi Bank Dunia yang berjudul “Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt Turns Bad (2010)”, pertumbuhan ekonomi suatu negara berisiko melambat jika rasio utang terhadap PDB-nya melebihi 77% dalam jangka panjang. Adapun rasio utang Indonesia masih jauh dari ambang batas risiko tersebut. 
Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, paling rendah ke-3 di kelompok G20.
Di sisi lain, ada 11 anggota G20 yang rasio utangnya di atas 77%, melampaui ambang batas risiko versi Bank Dunia. Negara-negara itu adalah Jepang, Italia, Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Inggris, Argentina, Brasil, Uni Eropa, China, dan India. Sementara anggota G20 lainnya memiliki rasio utang di bawah 77%, yaitu Afrika Selatan, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Australia, Arab Saudi, dan Rusia. Ada satu lagi anggota G20, yaitu Turki. Namun, rasio utangnya tidak tercatat di basis data IMF.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa utang luar negeri Indonesia sekitar 40 persen adalahsebagian benar.
Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF), rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, paling rendah ke-3 di kelompok G20.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Menurut Prasetia Anugrah Pratama, peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, saat ini Divisi Cyber atau Direktur Tindak Pidana Cyber dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, seorang perwira tinggi yang memiliki pangkat Bintang Satu. 
Padahal sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie telah mengajukan saran untuk memberikan jabatan tersebut pada jenderal bintang dua atau tiga. “Usulan itu bahkan sudah disampaikan sejak Agustus 2023,” kata Prasetia mengutip berita dari Detik.com.
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi mengatakan usulan agar jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri diisi oleh jenderal bintang dua dikarenakan kejahatan di bidang siber di Indonesia semakin canggih dan kompleks. Ia menekankan bahwa security in digital economic ini sudah menjadi isu dunia lantaran kejahatannya transnasional. “Servernya ada di mana, pelakunya ada di mana.” 
Dikutip dari Detik.com, Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri berdasarkan surat telegram bernomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Himawan menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebutkan apabila Divisi Cyber di Markas Besar Polri tidak dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, adalahbenar. 
Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/2750/XII/KEP/2023 tanggal 7 Desember 2023, Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri dijabat Brigadir Jenderal, Himawan Bayu Aji. Ia menggantikan Brigadir Jenderal, Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Himawan sendiri adalah perwira tinggi dengan pangkat polisi bintang satu.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia