Tim Cek Fakta Kompas.com mengambil tangkapan layar video tersebut dan menelusurinya dengan teknik reverse image search. Hasilnya, video tersebut identik dengan yang ada di kanal YouTube Kompas TV ini.
Vidoe tersebut tidak terkait dengan narasi pengungsi Rohingya masuk ke Pantai Kenjeran, Surabaya.
Video itu adalah momen ketika puluhan pedagang kaki lima di kawasan pantai Kenjeran menggelar aksi demontrasi pada Minggu (24/12/2023). Mereka menolak direlokasi ke Sentra Ikan Bulak oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP.
Tak hanya demo, pedagang juga melakukan aksi perusakan pagar pembatas di sepanjang Pantai Kenjeran.
Selain itu, mereka juga melakukan blokade Jalan Nambangan menggunakan batu dan kayu.
Adapun sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid bahwa pengungsi Rohinya masuk ke wilayah Pantai Kenjeran, Surabaya. Sehingga, informasi yang beredar dipastikan hoaks. 

Video yang mengeklaim pengungsi Rohingya masuk ke Pantai Kenjeran, Surabaya tidak benar dan salah konteks.
Video aslinya merupakan momen ketika puluhan pedagang kaki lima di kawasan pantai Kenjeran menggelar aksi demontrasi menolak relokasi pada Minggu (24/12/2023).

Setelah ditelusuri, tidak ditemukan bukti Menlu Retno bersuara di forum PBB agar pengungsi Rohingya dipulangkan ke Myanmar
Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Retno menyinggung soal pengungsi Rohingya dalam Global Refugee Forum (GRF) di Jenewa, Swiss, pada 13 Desember 2023.
GRF diselenggarakan dengan tujuan membahas isu-isu terkait masalah pengungsi dan dihadiri lebih dari 140 negara.
Dalam forum tersebut, Retno mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka.
Menurut Retno, etnis Rohingya terpaksa meninggalkan Tanah Air mereka karena kekerasan yang terus terjadi di Myanmar.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim Menlu Retno Marsudi bersuara di forum PBB agar pengungsi Rohingya dipulangkan ke Myanmar adalah hoaks.
Retno tidak pernah mengeluarkan pernyataan semacam itu.
Ketika membahas soal Rohingya di Global Refugee Forum (GRF) pada 13 Desember 2023, Retno meminta kerja sama internasional agar kedamaian di Myanmar dapat dipulihkan, sehingga para pengungsi bisa pulang ke rumah mereka.
Menurut Retno, etnis Rohingya terpaksa meninggalkan Tanah Air mereka karena kekerasan yang terus terjadi di Myanmar.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa surat suara bisa rusak karena berbagai faktor dan pemilih bisa langsung meminta ganti pada petugas TPS. Dilansir Bisnis.com, 28 Desember 2023, surat suara yang rusak saat diterima sebelum pencoblosan, atau surat suara yang rusak karena salah mencoblos, bisa diganti dengan surat suara baru di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berdasarkan Pasal 355 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa masing-masing pemilih bisa mendapatkan penggantian surat suara satu kali, bila terjadi kerusakan.  
Selain itu, Tempo menemukan bahwa Peraturan KPU alias PKPU nomor 25 tahun 2023, pada pasal 26 menyatakan bahwa pemilih diminta memeriksa kondisi surat suara sebelum mencoblos. Tempat memeriksa bisa di dalam ataupun di luar bilik suara.
PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, adalah peraturan yang berlaku saat ini, sebagaimana keterangan status di website resminya.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berisi petugas-petugas PPS harus memberikan surat suara baru dan menandai surat suara yang rusak dengan memberi tanda silang pada bagian luar, bila ditemukan ada kerusakan.
Selain itu terdapat Pengawas TPS yang merupakan petugas Bawaslu di masing-masing TPS. Maka bila ditemukan satu surat suara rusak, tidak perlu melapor langsung ke Kantor Bawaslu atau Kepolisian, melainkan cukup pada Pengawas TPS tersebut.
Kecurangan Petugas TPS yang Pernah Terjadi
Petugas TPS pernah menjadi pelaku kecurangan pemilu, seperti di salah satu TPS di Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Bali, saat Pemilu 2019. Diberitakan oleh JPNN 22 April 2019, Ketua KPPS ketahuan mencoblos kembali surat suara yang sebelumnya telah dicoblos oleh pemilih sehingga menjadi surat suara tidak sah.
Contoh lainnya di Kota Serang saat Pemilu 2019 di mana 4 KPPS mencoblos 3 sisa surat suara di TPS. Mereka kemudian divonis bersalah dan mendapat hukuman percobaan, seperti dimuat Detik.com pada 23 Mei 2019.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa konten yang beredar di media sosial yang berisi anjuran memeriksa surat suara sebelum mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari 2024, merupakan narasi yangsebagian benar.
PKPU nomor  nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum meminta pemilih memeriksa surat suara sebelum mencoblos. Pemeriksaan surat suara boleh dilakukan di dalam atau luar bilik suara.
Bila ditemukan surat suara yang rusak, pemilih berhak mendapatkan surat suara baru, sementara surat suara yang rusak digambar silang permukaan depannya. Hal itu juga tidak perlu dilaporkan langsung ke Kantor Bawaslu atau Kepolisian karena sudah ada Pengawas TPS yang merupakan petugas Bawaslu di masing-masing TPS.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat bahwa menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pemprov kepri unhcr pulau galang" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang memuat klarifikasi dari Pemprov Kepri perihal kabar Pulau Galang bakal dijadikan tempat bagi pengungsi Rohingya. Satu di antaranya artikel berjudul "Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tepis Rumor Pulau Galang Jadi Penampungan Pengungsi Rohingya" yang dimuat situs Liputan6.com pada 2 Januari 2024.
Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar di Tanjungpinang dilansir dari Antara, Selasa (2/1/2024).
Ansar juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
"Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia," ucap Ansar.
Ia mengatakan, penyebaran rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ia pun meminta masyarakat, tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.
Menurut Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Namun, kata dia, pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan warga Rohingya.
"Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Ansar.
Selain itu, Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Pemerintah pusat, kata dia, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
Pemprov Kepri menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi.
"Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional," kata Ansar menegaskan.
Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepri.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama Pemerintah Republik Indonesia," tulis UNHCR Indonesia.
Pihak UNHCR juga menepis kabar bahwa mereka telah sepakat dengan Pemprov Kepri untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi Pengungsi Rohingya.
Informasi ini dikutip dari akun Instagram @unhcrindonesia. UNHCR menyebut bahwa kabar tersebut disebut disebarkan oleh akun-akun palsu.
"Berhati-hatilah terhadap akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR. Berikut kanal-kanal informasi resmi kami," tulis akun Instagram @unhcrindonesia pada 14 Desember 2023.
 
Referensi: 
https://www.instagram.com/p/C01OE7moGCe/?img_index=3

Kabar tentang Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat bahwa menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya ternyata tidak benar. Faktanya, pihak Pemprov Kepri dan UNHCR memberikan klarifikasi bahwa kabar tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab.