Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos Ramadan 2026. Penelusuran mengarah ke artikel berita dari Liputan6.com berjudul "Cara Daftar Bansos Kemensos dan Tips Hindari Penipuan" yang tayang pada 20 Januari 2026.
Dalam artikel ini dijelaskan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk mendaftarkan diri atau mengusulkan orang lain sebagai calon penerima bansos Kemensos, baik secara daring maupun luring.
Pendaftaran bansos Kemensos secara online dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Berikut langkahnya: 
1. Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos: Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS). Pastikan aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjamin keasliannya.
2. Buat Akun Baru: Buka aplikasi dan pilih "Buat Akun Baru". Isi data pribadi sesuai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, nomor telepon aktif, serta username dan password. Unggah foto KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang KTP.
3. Verifikasi Akun: Proses verifikasi dan aktivasi akun akan dikirimkan melalui email dari Kemensos. Tunggu verifikasi akun oleh admin Kemensos yang mungkin memerlukan waktu beberapa hari.
4. Ajukan Usulan Bansos: Setelah akun aktif, login kembali ke aplikasi. Pilih menu "Daftar Usulan", lalu "Tambah Usulan". Lengkapi data diri dan pilih jenis bantuan yang diinginkan, seperti PKH atau BPNT. Usulan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat. Anda juga bisa mengusulkan keluarga atau tetangga yang layak.
5. Pantau Status Usulan: Pantau status usulan secara berkala melalui menu "Status Usulan" di aplikasi. Jika ditolak, pahami alasannya dan ajukan sanggahan jika memungkinkan.
Bagi masyarakat yang lebih memilih jalur luring, pendaftaran dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai alamat domisili. Bawa dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
Kemudian, ajukan permohonan sebagai calon penerima bansos kepada petugas. Permohonan ini akan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan (Musdes/Muskel) untuk menentukan kelayakan.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos Ramadan 2026, tidak benar. 

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan banyak unggahan terkait undangan bantuan seperti ini, seperti pembagian magicom gratis dari pemerintah dan pendaftaran bansos yang dapat dilakukan hanya dengan meninggalkan komentar hadir pada unggahan. Akun tersebut memiliki 11 ribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai berikut “INFORMASI PENDAFTARAN BANSOS ?? ✅PKH✅BPNT✅PIP✅BLT✅UMKM. LANGSUNG SUKAI/IKUTI ?.”

Dari situ diketahui akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemensos. Sebagai informasi, Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian, Tirto mencoba meninggalkan komentar hadir pada unggahan tersebut dan mendapatkan pesan secara otomatis dari pengunggah. Dalam pesan yang dikirimkan, pengunjung diklaim berhak menerima bantuan dana Rp500 ribu dengan syarat mengklik tautan https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ dan menginstal aplikasi yang muncul pada tautan tersebut.

“Selamat?? Karena tadi sdh komen di postingan saya jadi anda Berhak Menerima Bantuan DANA 500Ribu Gratis dari saya. Silahkan ikuti Cara di bawah utk Mengambil Bantuan Rp.500 ribu secara gratis.

CARANYA : 1⃣. Klik Link di bawah ini ?https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ 2️⃣. Klik INSTALL Aplikasi yg ada tombol install-nya 3️⃣. Jika sudah langsung Screenshot kirim ke saya sebagai bukti dan kirim No Rekening apapun. (Langsung saya Transfer Sekarang Juga)

TIDAK INSTAL BERARTI ANDA MENOLAK REZEKI, TIDAK ADA BIAYA APAPUN,” begitu pesan yang dikirim pengunggah setelah berkomentar pada unggahan.

Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang diklaim untuk mencairkan dana Rp500 ribu tersebut dan diarahkan untuk menginstal aplikasi penghasil uang langsung ke Dana dengan syarat mengerjakan tugas berupa mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus seperti ini biasa disebut modus "tugas berbayar" dan sering digunakan dalam penipuan digital atau scam.

Penyaluran bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memang dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dan masih menggunakan surat undangan resmi.

Melansir laman resmi Kementerian Sosial RI, penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia berupa pemberian bantuan uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 TahunBantuan disalurkan secara tunai/non tunaiBantuan PKH berupa uangBantuan melalui Bank/Pos PenyalurBantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

Dalam artikel Tirto berjudul “Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM”, bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I mulai disalurkan pada Februari 2026 untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank.

Pada pencairan tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan nominal bantuan sebagai berikut:

Ibu hamil menerima bantuan Rp750.000 per tahap.Anak usia dini atau balita (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Dasar (SD) memperoleh Rp225.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.Lansia berusia di atas 70 tahun menerima Rp600.000 per tahap.Penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap.

Berbeda dengan PKH, BPNT atau bantuan sembako memiliki besaran yang sama untuk setiap KPM. Pemerintah menetapkan nominal BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

Adapun pengecekan penerima bansos dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Tidak dengan melalui tautan tidak resmi ataupun komentar pada unggahan di media sosial.

Baca juga:Hoaks Tautan Pemutihan Denda BPJS Kesehatan 2026

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim undangan penerima bansos PKH/BNPT dikirimkan dengan meninggalkan komentar pada unggahan Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Setelah meninggalkan komentar, pengunjung akan diarahkan untuk mengklik tautan instal aplikasi penghasil uang langsung dibayarkan ke Dana dengan mengerjakan berbagai tugas, seperti mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau scam.

Adapun penerima undangan bansos PKH/ BNPT adalah masyarakat yang terdata dalam dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengecekan data penerima bansos dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan banyak unggahan terkait undangan bantuan seperti ini, seperti pembagian magicom gratis dari pemerintah dan pendaftaran bansos yang dapat dilakukan hanya dengan meninggalkan komentar hadir pada unggahan. Akun tersebut memiliki 11 ribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai berikut “INFORMASI PENDAFTARAN BANSOS ?? ✅PKH✅BPNT✅PIP✅BLT✅UMKM. LANGSUNG SUKAI/IKUTI ?.”

Dari situ diketahui akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemensos. Sebagai informasi, Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian, Tirto mencoba meninggalkan komentar hadir pada unggahan tersebut dan mendapatkan pesan secara otomatis dari pengunggah. Dalam pesan yang dikirimkan, pengunjung diklaim berhak menerima bantuan dana Rp500 ribu dengan syarat mengklik tautan https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ dan menginstal aplikasi yang muncul pada tautan tersebut.

“Selamat?? Karena tadi sdh komen di postingan saya jadi anda Berhak Menerima Bantuan DANA 500Ribu Gratis dari saya. Silahkan ikuti Cara di bawah utk Mengambil Bantuan Rp.500 ribu secara gratis.

CARANYA : 1⃣. Klik Link di bawah ini ?https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ 2️⃣. Klik INSTALL Aplikasi yg ada tombol install-nya 3️⃣. Jika sudah langsung Screenshot kirim ke saya sebagai bukti dan kirim No Rekening apapun. (Langsung saya Transfer Sekarang Juga)

TIDAK INSTAL BERARTI ANDA MENOLAK REZEKI, TIDAK ADA BIAYA APAPUN,” begitu pesan yang dikirim pengunggah setelah berkomentar pada unggahan.

Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang diklaim untuk mencairkan dana Rp500 ribu tersebut dan diarahkan untuk menginstal aplikasi penghasil uang langsung ke Dana dengan syarat mengerjakan tugas berupa mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus seperti ini biasa disebut modus "tugas berbayar" dan sering digunakan dalam penipuan digital atau scam.

Penyaluran bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memang dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dan masih menggunakan surat undangan resmi.

Melansir laman resmi Kementerian Sosial RI, penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia berupa pemberian bantuan uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 TahunBantuan disalurkan secara tunai/non tunaiBantuan PKH berupa uangBantuan melalui Bank/Pos PenyalurBantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

Dalam artikel Tirto berjudul “Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM”, bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I mulai disalurkan pada Februari 2026 untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank.

Pada pencairan tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan nominal bantuan sebagai berikut:

Ibu hamil menerima bantuan Rp750.000 per tahap.Anak usia dini atau balita (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Dasar (SD) memperoleh Rp225.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.Lansia berusia di atas 70 tahun menerima Rp600.000 per tahap.Penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap.

Berbeda dengan PKH, BPNT atau bantuan sembako memiliki besaran yang sama untuk setiap KPM. Pemerintah menetapkan nominal BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

Adapun pengecekan penerima bansos dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Tidak dengan melalui tautan tidak resmi ataupun komentar pada unggahan di media sosial.

Baca juga:Hoaks Tautan Pemutihan Denda BPJS Kesehatan 2026

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim undangan penerima bansos PKH/BNPT dikirimkan dengan meninggalkan komentar pada unggahan Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Setelah meninggalkan komentar, pengunjung akan diarahkan untuk mengklik tautan instal aplikasi penghasil uang langsung dibayarkan ke Dana dengan mengerjakan berbagai tugas, seperti mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau scam.

Adapun penerima undangan bansos PKH/ BNPT adalah masyarakat yang terdata dalam dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengecekan data penerima bansos dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, kami menelusuri video yang beredar dengan mencermati setiap detail visual dan audio yang ditampilkan. Kami menonton video yang beredar secara saksama dan menyadari adanya kejanggalan pada gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Mahfud MD dalam video tersebut. Ciri-ciri tersebut kerap muncul pada video hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan hal tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI pada video. Hasil pemeriksaan dengan Hive Moderation menunjukkan bahwa pernyataan suara dalam video memiliki probabilitas sebagai hasil manipulasi AI sebesar 99,9 persen. Sementara itu, bagian visual videonya hanya terdeteksi memiliki probabilitas AI sebesar 0,3 persen.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar suara dalam video telah dimanipulasi dan ditempelkan pada rekaman visual asli.

Setelah menemukan indikasi manipulasi pada audio, penelusuran dilanjutkan untuk mengetahui asal-usul rekaman video yang digunakan. Kami menggunakan Google Lens untuk mencari kemiripan visual dan menemukan sumber video serupa yang diunggah akun Instagram resmi Mahfud MD, yaitu @mohmahfudmd yang diunggah pada 12 Agustus 2020.

Baca juga:Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN: Kami Mohon Maaf

Dalam video asli tersebut, terlihat setelan batik dan latar yang identik dengan video yang beredar. Namun, isi pernyataannya sama sekali berbeda. Namun, isi pernyataannya sama sekali berbeda.

Bukan membahas pembagian uang sitaan korupsi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahfud MD dalam video tersebut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca juga:Mahfud Tiba di Istana Jelang Pelantikan Komite Reformasi Polri

“Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Semoga LPSK dapat menjadi garda terdepan dalam penghimpunan dan pemenuhan hak saksi, korban, pelapor serta justice collaborator,” sebut Mahfud dalam video tersebut.

Tidak ada satu pun pernyataan mengenai pembagian uang sitaan korupsi, bantuan modal usaha, ataupun ajakan mendaftar melalui WhatsApp.

Klaim yang menyebut Mahfud MD membagikan uang sitaan korupsi Kejaksaan Agung sebesar Rp100 juta per orang melalui pendaftaran WhatsApp adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Faktanya, video asli yang diunggah akun Instagram resmi Mahfud MD pada 12 Agustus 2020 merupakan ucapan selamat ulang tahun ke-12 untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan pernyataan mengenai pembagian uang sitaan korupsi. Audio dalam video yang beredar juga terindikasi kuat merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI).