Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada informasi resmi mengenai pemecatan Bupati Brebes karena tidak mengikuti arahan Megawati.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diketahui, Bupati Brebes yang merupakan kader PDI P memutuskan tetap mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang meski beredar instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun, Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah pada Selasa (25/2/2025) menyatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang.

Basarah juga menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing.

Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang telah dilantik menjadi kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk dapat mengikuti retret angkatan kedua.

"Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua," kata Juru Bicara Ahmad Basarah, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, berdasarkan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan pemberhentian kepala daerah dilakukan oleh presiden (untuk gubernur) atau menteri (untuk bupati/wali kota) berdasarkan usulan DPRD.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berikut bunyi Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui akun Instagramnya, menginformasikan bahwa narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan.

"Setiap vaksin diuji dalam beberapa tahap penelitian ilmiah, mulai dari laboratorium, uji coba pada manusia, hingga pengawasan ketat dari otoritas kesehatan global seperti WHO dan BPOM," tulisnya pada Senin (24/2/2025).

Dilansir situs National Cancer Institute, Vaksin HPV dibuat menggunakan teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini memasukkan gen virus ke dalam ragi untuk membuat partikel seperti virus (VLP).

Namun, VLP tidak menularkan penyakit karena mereka tidak memiliki DNA virus.

VLP sangat imunogenik, yang berarti bahwa mereka menginduksi produksi antibodi yang tinggi oleh tubuh.

Sehingga, vaksin sangat efektif mencegah virus masuk dalam tubuh.

Sejumlah vaksin mengandung 0,01 persen thimerosal sebagai pengawet, yang mengandung komposisi 50 mikrogram thimerosal per 0,5 mL dosis atau sekitar 25 mikrogram merkuri per 0,5 mL dosis.

Dikutip dari National Library of Medicine, thimerosal adalah turunan etil merkuri yang digunakan sebagai pengawet untuk mencegah kontaminasi bakteri botol setelah dibuka.

Kendati demikian, jumlah thimerosal dinilai aman bahkan tidak berbahaya bagi mereka yang memiliki alergi.

"Vaksin justru mencegah komplikasi berat yang bisa timbul akibat penyakit seperti polio, campak, difteri, dan kanker leher rahim," kata Kemenkes.

Narasi yang menyebut vaksin terkontaminasi DNA dan merkuri merupakan hoaks.

Teknologi DNA rekombinan untuk vaksin HPV dan thimerosal yang digunakan sebagai pengawet vaksin, terbukti aman. Keberadaannya bukanlah kontaminasi.

Kemenkes memastikan vaksin yang didistribusikan aman karena melalui rangkaian uji laboratorium dan pengawasan ketat.

Ketika dicek di media sosial Raffi Ahmad, tidak ditemukan informasi bahwa ia akan membagikan Rp 150 juta kepada TKI.

Kemudian Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan teknik reverse image search.

Hasilnya video identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV ini pada 2021. 

Dalam video itu Raffi memberikan klarifikasi dan meminta maaf terkait foto dirinya yang tidak menaati protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Padahal, saat itu Raffi merupakan salah satu orang pertama di Indonesia yang mendapat vaksin Covid-19. 

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation suara Raffi membagikan Rp 150 juta kepada TKI menjelang bulan Ramadhan terdeteksi dihasilkan artificial intelligence (AI). Probabilitasnya yakni 83,1 persen. 

Video Raffi Ahmad menjanjikan hadiah Rp 150 juta kepada TKI merupakan hasil manipulasi. Konten itu hoaks.

Adapun video aslinya telah beredar pada 2021. Saat itu Raffi meminta maaf karena melanggar protokol kesehatan saat berlangsung pandemi Covid-19. 

Setelah dicek, video Raffi  menjanjikan hadiah Rp 150 juta kepada TKI merupakan hasil rekayasa AI. 

Tim Cek Fakta Tempo menelusuri sumber asli gambar tersebut dengan menggunakan Google Reserve Image. Hasil verifikasi menunjukan bahwa video tersebut telah diolah dengan kecerdasan buatan yang diunggah oleh seorang kreator konten di TikTok.

Pembuat video tersebut adalah akun Layar Dibalik ID di TikTok yang memberikan label pada kontennya: Creator labelled as AI Generate dan mengunggahnya pada 20 Februari 2025.



Akun ini dalam keterangan bio atau identitasnya menerima jasa pembuatan konten yang dibuat dengan kecerdasan buatan generatif atau konten deepfake. Ia mencantumkan alamat email bagi orang yang hendak memesan gambar.

Deepfake adalah konten baik itu berupa gambar, audio, video  sehingga tampak seolah-olah sesuatu yang ditampilkan adalah realitas. Istilah "deepfake" berasal dari gabungan kata "deep learning" dan "fake," yang mengacu pada metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk menciptakan konten tersebut.

Teknologi deepfake telah berkembang pesat dan banyak orang sulit membedakan antara konten asli dan yang telah dimanipulasi. Deepfake juga sering digunakan untuk berbagai tujuan negatif, termasuk pencemaran nama baik, penipuan, dan kampanye hoax.

Untuk mengidentifikasi konten AI dapat dilakukan dengan cara manual, alat deteksi AI, dan memeriksa sumber asli. Cara manual dapat dilakukan dengan memperhatikan detail visual dan audio dengan cara di zoom. Gambar AI biasanya gerakan wajah atau tubuh terlihat kaku, tidak alami, atau terlalu sempurna.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo,  video kuda bertanduk di hutan Kalimantan Utara adalah keliru.