Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan mesin pencarian Google. Pada 11 November 2024, Tempo mempublikasikan anggota DPR Ahmad Sahroni mengunggah video penggeledahan yang dilakukan aparat melalui akun media sosialnya. Dalam postingannya, ia menarasikan penggeledahan itu dilakukan oleh polisi di ruangan staf khusus eks Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

"Benar-benar gila, ruangan staf khusus Budi Ari pelindung judionline digerebek polisi," tulis postingan akun @ahmadsahroni88, Ahad, 10 November 2024. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim jampidsus. Akan tetapi penggeledahan itu bukan di ruangan stafsus Budi Arie seperti dugaan Ahmad Sahroni. 

"Kami tidak  melakukan penggeledahan di tempat itu," kata Harli saat dikonfirmasi, Ahad. 

Harli memastikan bahwa potongan video tersebut merupakan penggeledahan yang dilakukan tim dalam kasus lain yang sudah pernah dirilis Kejagung. "Kalau melihat video tersebut sepertinya waktu penggeledahan kasus Duta Palma," kata Harli.

Kasus penyitaan uang ratusan miliar dari Duta Palma tersebut dilansir Tempo di sini. Lima perusahaan di bawah Duta Palma tersebut telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri hulu, Provinsi Riau. Kejaksaan telah menyita setidaknya Rp1,1 triliun dari kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma.

Tempo kemudian mencocokkan video tersebut dengan penggeledahan Kejagung pada kasus Duta Palma. Hasilnya, sebuah foto yang diterbitkan Kantor Berita Antara pada 2 Oktober 2024, memiliki kecocokan pada baju petugas yang digunakan yakni berwarna merah marun dan brankas yang digunakan untuk menyimpan uang.



Budi Arie Terseret Perkara Beking Judi Online

Laporan Tempo 17 November 2024, nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terseret perkara beking judionline di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia meloloskan karyawan yang tak lulus seleksi menjadi pengendali pemblokiran situs judionline. Budi Arie mengaku tahu siapa saja yang terlibat dan menjadi beking judionline di Kementerian Komunikasi.

Pada 1 November 2024, polisi secara bertahap menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini. Sepuluh di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka direkrut sejak kementerian itu masih dipimpin Budi Arie Setiadi.

Penetapan itu setelah Polda Metro Jaya menggerebek satu unit rumah toko Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang digunakan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melindungi situs judionline.

Semua pelaku itu berkomplot membantu melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir pemerintah. Dari sekitar 5.000 situs judi, mereka hanya memblokir 4.000. Mereka meloloskan 1.000 situs lain dengan menerima upeti tiap situs Rp 8,5 juta per bulan. Jika tak menyetor, situs-situs itu diancam akan diblokir.

Budi Arie semula bersedia meladeni permohonan wawancara Tempo tersebut untuk merespons sejumlah tudingan, termasuk penjelasan soal namanya yang terseret beking judionline yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Namun, sehari sebelumnya, ia membatalkan jadwal wawancara itu dengan menghubungi beberapa wartawan Tempo.

Tempo kembali berupaya mewawancarai Budi Arie di sela kunjungan kerjanya di salah satu industri pengolah susu di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis sore, 14 November 2024. Namun dia tetap menolak permintaan wawancara. Ia tak menjawab satu pun pertanyaan. “Enggak,enggak usah,” kata Budi sambil meninggalkan lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim video penggeledahan di kantor mantan Menkominfo, Budi Arie adalah keliru.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan bahwa potongan video tersebut merupakan penggeledahan kasus Duta Palma.

Disadur dari artikel Periksa Fakta Tirto.
Berdasarkan penelusuran Tim Riset Tirto, tidak ditemukan adanya lembaga survei bernama Indo Survey & Consulting. Selain itu, hasil survei elektabilitas di Jawa Timur dari beberapa lembaga survei kredibel, seperti Indikator Politik dan Poltracking, tidak menunjukkan pasangan Luluk-Lukman unggul.
Survei Indikator Politik (9—14 September 2024) merekam pasangan Khofifah-Emil punya elektabilitas tertinggi di Jawa Timur (61,2 persen). Risma-Gus Hans mengekor dengan 26 persen, lalu Luluk-Lukman sebesar 2,2 persen.
Survei Poltracking (4—10 Oktober 2024) merekam elektabilitas Khofifah-Emil paling tinggi (67,5 persen) diikuti Risma-Gus Hans dan Luluk-Lukman yang masing-masing mengantongi 24,6 persen dan 2,8 persen.

Unggahan berisi informasi “Pasangan Luluk-Lukman Unggul dalam Survei dari Indo Survey & Consulting (ISC)” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “dana desa dihentikan” ke kolom pencarian Google. Hasilnya, terdapat beberapa artikel yang telah membahas hal tersebut.
Dilansir dari kumparan.com, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Kemenkeu, Jaka Sucipto, mengatakan Kemenkeu akan menutup sementara aliran dana desa bagi desa yang melakukan penyalahgunaan dana.
“Kemenkeu akan menyetop penyaluran dana desa kepada desa atau perangkat desa yang terkena kasus korupsi,” kata Jaka, dikutip dari kumparan.com, Rabu (1/5/2024).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Pasal 53 Tahun 2023, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memang dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa. Akan tetapi, berdasarkan pasal 54, penghentian dana saluran tersebut hanya berlaku pada tahun terjadinya peristiwa dan tidak berlaku pada tahun anggaran berikutnya.

Unggahan berisi informasi “dana desa resmi dihentikan” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri akun TikTok “zehroh.zehroh0” sebagai sumber utama dari video yang diunggah ulang akun X “H4T14K4LN4L42”.

Hasilnya, ditemukan video serupa tanpa keterangan atas situasi di dalamnya. Video tersebut diunggah pada Agustus 2024, sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden dan melakukan kunjungan kerja kenegaraan.

Unggahan dengan narasi “Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri karena kondisi Indonesia banyak kemelut akibat ulah Jokowi dan FufuFafa” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).