Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial dari Kemenkeu, seperti ini. Pengunggah juga sering membagikan gambar yang menampilkan penerima bantuan yaitu para kaum ibu dan lansia saat menerima dana secara langsung. Hal ini memberikan kesan visual yang kuat tentang aksesibilitas bantuan sosial kepada masyarakat.

Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan memang sering membagikan informasi bantuan sosial dengan mengarahkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui messenger. Dari situ dapat dilihat bahwa akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemenkeu. Adapun akun Facebook resmi Kemenkeu yaitu “Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dengan 249 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah klaim. Beberapa menit kemudian, Tirto mendapatkan balasan yang mengarahkan untuk mengisi data nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, dan foto KTP, atau Kartu Keluarga. Pengunggah juga mencantumkan besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp35 juta.

“??????????????? ??.?? ????????????? ???????!! BPK/IBUK TELAH TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI SEBESAR RP35.000.000? ?DANA BANTUAN MASYARAKAT INDONESIA. ??????? ????? ??????. SEMOGA BERKAH. ?NAMA BANK?NAMA PEMILIK REK?NOMOR REKENING?NOMOR WA AKTIF?PHOTO KTP/KK. MOHON LENGKAPI DENGAN BENAR UNTUK MENGENAI FORMAT PENERIMA DANA BANTUAN YANG SAYA BERIKAN DAN SAYA HARAP JANGAN SAMPAI ADA YANG KOSONG TRIMAKASIH?,” begitu pesan yang dikirimkan pengunggah.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan (scam) atau phishing. Pelaku berusaha mencuri data pribadi dan informasi keuangan untuk menguras saldo rekening atau menyalahgunakan identitas. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Bansos Kemenkeu 2026”, ditemukan bahwa Kemenkeu memang mendorong ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal I dengan percepatan bansos. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Selasa (10/02/2026).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” begitu keterangan Juda pada wawancara dalam acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai pengelola dan penyedia anggaran, sedangkan pelaksana teknis penyaluran bansos dilakukan oleh kementerian teknis terkait, utamanya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Melansir laman Kementerian Keuangan RI, Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang disebutkan merupakan klaster bantuan pemerintah Indonesia, baik berupa uang tunai maupun barang (sembako). Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kementerian Keuangan RI, dalam media sosial resminya tidak pernah mengumumkan terkait pencairan dana bantuan sosial kuartal 1 pada 16 Februari 2026, juga tidak ditemukan berita kredibel lainnya yang membenarkan klaim tersebut. Adapun pemberian bantuan sosial tahap 1 mulai dicairkan pemerintah pada Februari ini yaitu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggaran bansos tersebut bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi, untuk pengelolaan bansos, termasuk teknis penyalurannya dikelola oleh Kemensos, bukan dikelola oleh Kemenkeu.

Dalam rangkuman Tirto “Cara Daftar Bansos di Portal Perlinsos & Jadwal Uji Cobanya”, adapun pendaftaran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Masyarakat bisa mengakses situs resminya di perlinsos.kemensos.go.id.

Di portal perlindungan sosial, masyarakat bisa mendaftar secara online, baik secara mandiri dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), face recognition, dan nominal rekening, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ataupun melalui operator desa dan camat. Penerapan digitalisasi bansos ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 18 September 2025.

Dalam artikel Tirto, Terdapat beberapa program bansos yang akan cair selama 2026 ini, termasuk PKH, BNPT, PIP, juga bansos beras 10 kg. Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan pola pencairan bantuan tahun sebelumnya, penyaluran bansos 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam 4 tahap:

Tahap 1: Januari-Maret 2026Tahap 2: April-Juni 2026Tahap 3: Juli-September 2026Tahap 4: Oktober-Desember 2026

messenger

Baca juga:Kemensos Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Bansos Korban Bencana

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar bantuan sosial kuartal I periode 1 Januari sampai dengan Desember 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun Facebook pengunggah klaim bukanlah akun resmi milik pemerintah dan pengiriman pesan pada akun tersebut berujung pada permintaan data pribadi pengunjung dengan menggunakan nomor rekening dan WhatsApp aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing.

Kemenkeu menyalurkan bantuan sosial melalui program perlinsos. Masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan resmi perlinsos.kemensos.go.id, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau operator desa, dan camat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial dari Kemenkeu, seperti ini. Pengunggah juga sering membagikan gambar yang menampilkan penerima bantuan yaitu para kaum ibu dan lansia saat menerima dana secara langsung. Hal ini memberikan kesan visual yang kuat tentang aksesibilitas bantuan sosial kepada masyarakat.

Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan memang sering membagikan informasi bantuan sosial dengan mengarahkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui messenger. Dari situ dapat dilihat bahwa akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemenkeu. Adapun akun Facebook resmi Kemenkeu yaitu “Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dengan 249 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah klaim. Beberapa menit kemudian, Tirto mendapatkan balasan yang mengarahkan untuk mengisi data nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, dan foto KTP, atau Kartu Keluarga. Pengunggah juga mencantumkan besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp35 juta.

“??????????????? ??.?? ????????????? ???????!! BPK/IBUK TELAH TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI SEBESAR RP35.000.000? ?DANA BANTUAN MASYARAKAT INDONESIA. ??????? ????? ??????. SEMOGA BERKAH. ?NAMA BANK?NAMA PEMILIK REK?NOMOR REKENING?NOMOR WA AKTIF?PHOTO KTP/KK. MOHON LENGKAPI DENGAN BENAR UNTUK MENGENAI FORMAT PENERIMA DANA BANTUAN YANG SAYA BERIKAN DAN SAYA HARAP JANGAN SAMPAI ADA YANG KOSONG TRIMAKASIH?,” begitu pesan yang dikirimkan pengunggah.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan (scam) atau phishing. Pelaku berusaha mencuri data pribadi dan informasi keuangan untuk menguras saldo rekening atau menyalahgunakan identitas. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Bansos Kemenkeu 2026”, ditemukan bahwa Kemenkeu memang mendorong ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal I dengan percepatan bansos. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Selasa (10/02/2026).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” begitu keterangan Juda pada wawancara dalam acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai pengelola dan penyedia anggaran, sedangkan pelaksana teknis penyaluran bansos dilakukan oleh kementerian teknis terkait, utamanya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Melansir laman Kementerian Keuangan RI, Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang disebutkan merupakan klaster bantuan pemerintah Indonesia, baik berupa uang tunai maupun barang (sembako). Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kementerian Keuangan RI, dalam media sosial resminya tidak pernah mengumumkan terkait pencairan dana bantuan sosial kuartal 1 pada 16 Februari 2026, juga tidak ditemukan berita kredibel lainnya yang membenarkan klaim tersebut. Adapun pemberian bantuan sosial tahap 1 mulai dicairkan pemerintah pada Februari ini yaitu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggaran bansos tersebut bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi, untuk pengelolaan bansos, termasuk teknis penyalurannya dikelola oleh Kemensos, bukan dikelola oleh Kemenkeu.

Dalam rangkuman Tirto “Cara Daftar Bansos di Portal Perlinsos & Jadwal Uji Cobanya”, adapun pendaftaran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Masyarakat bisa mengakses situs resminya di perlinsos.kemensos.go.id.

Di portal perlindungan sosial, masyarakat bisa mendaftar secara online, baik secara mandiri dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), face recognition, dan nominal rekening, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ataupun melalui operator desa dan camat. Penerapan digitalisasi bansos ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 18 September 2025.

Dalam artikel Tirto, Terdapat beberapa program bansos yang akan cair selama 2026 ini, termasuk PKH, BNPT, PIP, juga bansos beras 10 kg. Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan pola pencairan bantuan tahun sebelumnya, penyaluran bansos 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam 4 tahap:

Tahap 1: Januari-Maret 2026Tahap 2: April-Juni 2026Tahap 3: Juli-September 2026Tahap 4: Oktober-Desember 2026

messenger

Baca juga:Kemensos Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Bansos Korban Bencana

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar bantuan sosial kuartal I periode 1 Januari sampai dengan Desember 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun Facebook pengunggah klaim bukanlah akun resmi milik pemerintah dan pengiriman pesan pada akun tersebut berujung pada permintaan data pribadi pengunjung dengan menggunakan nomor rekening dan WhatsApp aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing.

Kemenkeu menyalurkan bantuan sosial melalui program perlinsos. Masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan resmi perlinsos.kemensos.go.id, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau operator desa, dan camat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial dari Kemenkeu, seperti ini. Pengunggah juga sering membagikan gambar yang menampilkan penerima bantuan yaitu para kaum ibu dan lansia saat menerima dana secara langsung. Hal ini memberikan kesan visual yang kuat tentang aksesibilitas bantuan sosial kepada masyarakat.

Akun tersebut hanya memiliki 4 pengikut dan memang sering membagikan informasi bantuan sosial dengan mengarahkan pengunjung untuk mengirim pesan melalui messenger. Dari situ dapat dilihat bahwa akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemenkeu. Adapun akun Facebook resmi Kemenkeu yaitu “Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dengan 249 ribu pengikut dan memiliki centang biru.

Lebih lanjut, Tirto mencoba mengirim pesan kepada pengunggah klaim. Beberapa menit kemudian, Tirto mendapatkan balasan yang mengarahkan untuk mengisi data nama bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, nomor WhatsApp aktif, dan foto KTP, atau Kartu Keluarga. Pengunggah juga mencantumkan besaran bantuan yang akan diberikan sebesar Rp35 juta.

“??????????????? ??.?? ????????????? ???????!! BPK/IBUK TELAH TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UANG TUNAI SEBESAR RP35.000.000? ?DANA BANTUAN MASYARAKAT INDONESIA. ??????? ????? ??????. SEMOGA BERKAH. ?NAMA BANK?NAMA PEMILIK REK?NOMOR REKENING?NOMOR WA AKTIF?PHOTO KTP/KK. MOHON LENGKAPI DENGAN BENAR UNTUK MENGENAI FORMAT PENERIMA DANA BANTUAN YANG SAYA BERIKAN DAN SAYA HARAP JANGAN SAMPAI ADA YANG KOSONG TRIMAKASIH?,” begitu pesan yang dikirimkan pengunggah.

Biasanya, modus ini merupakan penipuan (scam) atau phishing. Pelaku berusaha mencuri data pribadi dan informasi keuangan untuk menguras saldo rekening atau menyalahgunakan identitas. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Melalui penelusuran mesin pencari dengan kata kunci “Bansos Kemenkeu 2026”, ditemukan bahwa Kemenkeu memang mendorong ekonomi tumbuh 5,6% pada kuartal I dengan percepatan bansos. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Antara pada Selasa (10/02/2026).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” begitu keterangan Juda pada wawancara dalam acara Economic Outlook 2026 bertajuk "Consolidating Growth, Accelerating the Transformation" di Jakarta.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai pengelola dan penyedia anggaran, sedangkan pelaksana teknis penyaluran bansos dilakukan oleh kementerian teknis terkait, utamanya Kementerian Sosial (Kemensos) melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Melansir laman Kementerian Keuangan RI, Bansos Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang disebutkan merupakan klaster bantuan pemerintah Indonesia, baik berupa uang tunai maupun barang (sembako). Program-program perlinsos ini antara lain berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Kementerian Keuangan RI, dalam media sosial resminya tidak pernah mengumumkan terkait pencairan dana bantuan sosial kuartal 1 pada 16 Februari 2026, juga tidak ditemukan berita kredibel lainnya yang membenarkan klaim tersebut. Adapun pemberian bantuan sosial tahap 1 mulai dicairkan pemerintah pada Februari ini yaitu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggaran bansos tersebut bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi, untuk pengelolaan bansos, termasuk teknis penyalurannya dikelola oleh Kemensos, bukan dikelola oleh Kemenkeu.

Dalam rangkuman Tirto “Cara Daftar Bansos di Portal Perlinsos & Jadwal Uji Cobanya”, adapun pendaftaran bantuan sosial (bansos) bisa dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Masyarakat bisa mengakses situs resminya di perlinsos.kemensos.go.id.

Di portal perlindungan sosial, masyarakat bisa mendaftar secara online, baik secara mandiri dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), face recognition, dan nominal rekening, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ataupun melalui operator desa dan camat. Penerapan digitalisasi bansos ini sendiri sudah dilaksanakan sejak 18 September 2025.

Dalam artikel Tirto, Terdapat beberapa program bansos yang akan cair selama 2026 ini, termasuk PKH, BNPT, PIP, juga bansos beras 10 kg. Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Cek Bansos https://cekbansos.kemensos.go.id. Berdasarkan pola pencairan bantuan tahun sebelumnya, penyaluran bansos 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam 4 tahap:

Tahap 1: Januari-Maret 2026Tahap 2: April-Juni 2026Tahap 3: Juli-September 2026Tahap 4: Oktober-Desember 2026

messenger

Baca juga:Kemensos Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Bansos Korban Bencana

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar bantuan sosial kuartal I periode 1 Januari sampai dengan Desember 2026 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun Facebook pengunggah klaim bukanlah akun resmi milik pemerintah dan pengiriman pesan pada akun tersebut berujung pada permintaan data pribadi pengunjung dengan menggunakan nomor rekening dan WhatsApp aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing.

Kemenkeu menyalurkan bantuan sosial melalui program perlinsos. Masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan resmi perlinsos.kemensos.go.id, maupun melalui agen resmi Perlinsos seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau operator desa, dan camat.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk mengetahui kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Dalam akun tersebut Tirto menemukan unggahan lain yang disebarkan. Berbagai unggahan tersebut berkaitan dengan pembagian sembako Ramadhan 1447 dari Pertamina sebanyak 3 unggahan, yaitu ini, ini, dan ini, serta lowongan kerja PT Petrosea Tbk dan PT McDermott Indonesia.

Akun ini memang sering membagikan informasi bantuan dan lowongan kerja dengan mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada tautan pada bio profil yaitu https://apply.wozspace.site/. Akun ini hanya memiliki 10 pengikut dan terlihat bukan akun resmi milik pemerintah.

Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang dilampirkan pada unggahan. Kemudian Tirto diarahkan pada sebuah situs dan diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai E-KTP, alamat lengkap, dan nomor Telegram. Setelah selesai mengisi data pribadi, Tim Riset Tirto diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirim melalui Telegram.

Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phishing.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar sembako Ramadhan 1447 dari Pertamina pada akun Facebook tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina (Persero). Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain apply.wozspace.site, dibuat pada 10 Februari 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Tirto kemudian menghubungi pihak Pertamina. Muhammad Baron, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) pada Rabu (18/02/2026) mengatakan bahwa informasi yang beredar dalam unggahan Facebook terkait pendaftaran bantuan sembako tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari PT Pertamina (Persero) maupun entitas resmi di lingkungan Pertamina Group.

“PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan atau menyampaikan informasi terkait Sembako Ramadhan 1447 H sebagaimana narasi yang beredar pada unggahan tersebut. Sebagai BUMN energi nasional, Pertamina berkomitmen menjaga transparansi informasi publik dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi disinformasi maupun penyalahgunaan nama perusahaan,” begitu keterangan Muhammad Baron kepada Tirto.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ataupun tidak menindaklanjuti informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak melakukan klik pada tautan tidak resmi yang beredar tersebut, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan.

"Sebagai BUMN energi nasional, Pertamina berkomitmen menjaga transparansi informasi publik dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi disinformasi maupun penyalahgunaan nama perusahaan," tegas Baron.

Lebih lanjut, Tirto kemudian menelusuri kata kunci “Pertamina bagikan Sembako Ramadhan 1447 H” di mesin pencarian Google untuk menelusuri informasi terkait klaim ini. Namun, tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Melansir YouTube Metro TV, menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pertamina Persero melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Terminal Plumpang, Jakarta. Dengan adanya pemeriksaan ketat dan teknologi canggih, Pertamina memastikan pasokan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode tersebut. Tidak ada kegiatan pembagian sembako seperti yang disebarkan dalam unggahan.

Melansir Pertamina Hulu Energi, pada Ramadhan tahun lalu, 1446 H, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina pernah membagikan santunan sebanyak 1.140 paket sembako kepada anak yatim piatu dan dhuafa dalam rangkaian Safari Ramadhan 1446 H. Namun, sampai artikel ini ditulis tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim Pertamina bagikan sembako pada Ramadhan 1447 H tahun ini.

Pertamina Hulu Energi, juga pernah membagikan bantuan sembako dan air bersih untuk puluhan desa di Aceh Tamiang. Bantuan yang diberikan meliputi pendirian posko Kesehatan gratis, penyediaan makanan siap santap, paket sembako, kasur, selimut, dan bantal. Bantuan sembako tersebut diberikan untuk masyarakat korban banjir melalui Pertamina Peduli, tidak untuk seluruh masyarakat.

"Komitmen ini dijalankan melalui sinergi dengan SKK Migas, pemerintah daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan lainnya," begitu keterangan Field Manager (FM) PEP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah. Ia menyampaikan bahwa Rantau Field berkomitmen untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. PEP Rantau Field bergerak aktif dalam mendukung percepatan pemulihan pasca bencana.

Sebagai informasi, Pertamina Peduli adalah inisiatif payung untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada penanganan bencana dan bantuan sosial kemanusiaan. Adapun beberapa kegiatan Pertamina Peduli memasuki tahun 2026 ini yaitu, posko medis 24 jam untuk membantu warga terdampak bencana, seperti musibah banjir di Aceh Tamiang yang berlangsung hingga awal tahun 2026, layanan ganti oli gratis sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana bagi kendaraan warga yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera, bantuan sembako & dana untuk wilayah terdampak bencana guna mempercepat pemulihan ekonomi lokal.

Merujuk Antara, PT Pertamina Persero melalui program Pertamina Peduli juga pernah menyalurkan ratusan paket sembako dan alat tulis kepada masyarakat penyintas banjir bandang dan tanah longsor di daerah Koto Alam, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (19/12/2025).

Pertamina tidak pernah membagikan sembako untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak pernah membagikan tautan pendaftaran dengan meminta nomor Telegram. Adapun penyaluran bantuan ataupun sembako akan disalurkan melalui pemerintahan setempat dan tidak dengan mendaftar pada tautan tidak resmi.

Masyarakat diimbau agar waspada terhadap modus penipuan yang mencatut nama Pertamina, seperti tautan palsu mengenai pendaftaran sembako Ramadhan 1447 H. Seluruh informasi resmi perusahaan hanya disampaikan melalui: website resmi yaitu www.pertamina.com, Pertamina Call Center 135, kanal media sosial resmi Pertamina yang terverifikasi, dan siaran pers, atau pernyataan resmi perusahaan.

Baca juga:Pemerintah Pastikan Bahan Pokok dan BBM Aman Jelang Ramadhan

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim adanya tautan untuk mendaftar bantuan sembako Ramadhan 1447 H bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi PT Pertamina (Persero) dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung dengan menggunakan nomor Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ataupun tidak menindaklanjuti informasi yang tidak jelas sumbernya serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.